Meninggal di Rumah, Guru Khalil Sempat Tak Sadarkan Diri Sejak Kamis Dikenal Karismatik, Alumni Ponpes Darussalam Sukses Jadi Bupati Banjar Kini Telah Tiada Ibnu Sina Ingin Penerapan PPKM Level IV Banjarmasin Lebih Humanis Perkelahian di Lapo S Parman Banjarmasin, Seorang Pemuda Tertusuk Jadwal Olimpiade Tokyo 2020 Hari Ini: Angkat Besi Berpeluang Tambah Medali Indonesia

Pemprov Kalsel Serius Lindungi Hak Konsumen

- Apahabar.com     Senin, 24 Juni 2019 - 20:01 WITA

Pemprov Kalsel Serius Lindungi Hak Konsumen

Penyuluhan perlindungan konsumen. Foto-apahabar.com/Riyad Dafhi

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan kian serius untuk melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.

“Gubernur telah mengeluarkan surat pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), juga membiayai dalam hal operasional dan sebagainya,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Abdul Haris Makkie disela acara Penyuluhan Perlindungan Konsumen di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Senin (24/6) siang.

Dikatakannya, hal tersebut menjadi sebuah komitmen dari Pemprov Kalsel untuk melindungi hak-hak konsumen. Pemprov Kalsel, sebutnya, selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).”Jangan dikhawatirkan komitmen kami untuk melindungi hak-hak konsumen,” tegasnya.

Hal tersebut dikuatkan Direktur Jendral, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Republik Indonesia, Veri Anggriono. Ia menilai, saat ini Pemprov Kalsel cukup aktif dalam rangka mensosialisasikan kegiatan di bidang perlindungan konsumen.

Berdasarkan catatan Dinas Perdagangan melalui BPSK Kalsel, sejak berdiri di tahun 2018, pihaknya telah menerima sedikitnya 18 aduan sengketa konsumen dan bisa menyelesaikan 16 kasus.

“Pada pertengahan tahun 2019, kami telah menerima sebanyak 25 kasus dan kami bisa menyelesaikan 18 kasus sengketa tersebut, hingga saat ini, dan sisanya masih dalam proses” ungkap Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani.

Kasus aduan yang paling banyak, disampaikan Birhasani adalah kasus asuransi dan kasus leasing perkreditan .

Para pelaku usaha yang terbukti melanggar hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif yaitu berupa pembekuan izin usaha dan sanksi pidana yaitu kurungan maksimal 5 tahun penjara serta denda dua milyar rupiah.

Reporter: AHC07
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Covid-19

Kalsel

Hari Ini, Pasien Sembuh Covid-19 di Tanbu Meningkat
Covid-19

Kalsel

Sempat Nol Kasus Baru Covid-19, Kini 3 Warga Tabalong Terkonfirmasi Positif
Kotabaru

Kalsel

‘Kehabisan Napas’, Truk di Kotabaru Timpa Pedagang Pentol!
Razia ASN; 32 Tidak Kantongi Izin Keluar

Kalsel

Razia ASN; 32 Tidak Kantongi Izin Keluar
PWI Kalsel

Kalsel

Serahkan Bantuan, Mantan Ketua PWI Kalsel Prihatin Kondisi Warga Lok Buntar Pascabanjir
Pandemi Covid-19, Pemkab Tanbu Berikan Bantuan Buat Insan Pers

Kalsel

Pandemi Covid-19, Pemkab Tanbu Berikan Bantuan Buat Insan Pers  
apahabar.com

Kalsel

Anggota DPR RI, Syafruddin H Maming Hadiri Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pondok Darul Hijrah IV di Tanbu
apahabar.com

Kalsel

Ciptakan Kamtibmas Libur Panjang, Polres Tabalong Gelar Apel Siaga
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com