BREAKING NEWS Legenda Barito Putera Yusuf Luluporo Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun Geledah Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, KPK Amankan Uang dan Dokumen Waspada Penularan Covid-19 di Libur Panjang, Disdik Banjarmasin Imbau Pelajari Patuhi Prokes Bikin Haru, Simak Curahan Mama Lita MasterChef Indonesia Pasca-ditinggal Suami Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah

Sidang MK, Hakim Nyatakan Tudingan Penyalahgunaan APBN dalam Pilpres Tak Terbukti

- Apahabar.com Kamis, 27 Juni 2019 - 19:50 WIB

Sidang MK, Hakim Nyatakan Tudingan Penyalahgunaan APBN dalam Pilpres Tak Terbukti

Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Foto – Antara/Hafidz Mubarak

apahabar.com, JAKARTA – Hakim Arief Hidayat dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan program kerja pemerintah yang ditudingkan kubu Prabowo pada Joko Widodo selaku capres petahana tak terbukti.

Dilansir apahabar.com dari CNN Indonesia, dalam permohonannya, tim Prabowo menyebut Jokowi telah melakukan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan mengebut pembangunan infrastruktur agar selesai pada April 2019, berdekatan dengan waktu pemilu. Tim capres-cawapres nomor urut 02 itu menuding Jokowi telah menyalahgunakan pembangunan sebagai ajang kampanye.

Baca Juga: MK Tolak Dalil Perolehan Suara Versi Prabowo-Sandiaga

“Salah satunya dalam peresmian MRT,” ujar anggota hakim konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan putusan.

Tim Prabowo menyatakan bahwa tindakan itu merupakan kecurangan yang menjadi bagian dari money politic atau vote buying.

Namun, menurut hakim, tim Prabowo justru tak menjelaskan pengertian hukum apa yang dimaksud money politic atau vote buying tersebut. Tim Prabowo juga tak menjelaskan keterkaitan dugaan penyalahgunaan itu dengan perolehan suara calon 01 maupun 02.

“Dengan hanya bertolak pada logika dan ketiadaaan pengertian hukum tentang apa yang dimaksud money politic atau vote buying, MK menganggap tidak mungkin pula hal-hal yang didalilkan yaitu soal perolehan suara merugikan pemohon,” katanya.

Merujuk keterangan dari tim Jokowi selaku pihak terkait, program tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang dilaksanakan sesuai ketentuan UU APBN.

“Sesuatu yang tidak mungkin jika program dijalankan tanpa ketentuan alokasi dana yang tercantum dalam UU,” tegas Hakim Arief Hidayat.

Baca Juga: Dianggap Masuk Kewenangan Pusat, Pansus Dewan Kalsel Ganti Judul Raperda

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

100 Relawan Diterjunkan untuk Pungut Sampah Kampanye Akbar Prabowo-Sandi
apahabar.com

Nasional

Debat Kelima Pilpres 2019, Adu Gagasan di Babak Visi-Misi
apahabar.com

Nasional

Hina Moeldoko, Pemilik Akun Facebook di Jakarta Ditangkap Bareskrim
apahabar.com

Nasional

Mesir Adakan Pemakaman Militer untuk Husni Mubarak

Nasional

VIDEO: Kebakaran Kapal Penumpang KM Gerbang Samudra I
apahabar.com

Nasional

Cucu Wiranto Meninggal karena Terpeleset di Kolam
Pasien Positif Covid-19 Bertambah Jadi 19 Orang

Nasional

Pasien Positif Covid-19 Bertambah Jadi 19 Orang
apahabar.com

Nasional

Viral Video Warga Keturunan Pakai Mobil Dinas TNI Beli Mie : “Yang Boleh Tanya Gua Itu Polisi Militer”
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com