Heboh Buronan Kalsel Kabur ke Hutan Samboja, Ternyata Rampok Tanah Laut Lari ke Kaltim, Terduga Buronan Kalsel Jadi Buruan di Hutan Samboja! Hasil PSU di Kabupaten Banjar; BirinMu Menang Besar, Ini Rinciannya Harga Minyak Terdongkrak Ramalan Kenaikan Permintaan DITANGKAP! Terduga Pembunuh Sopir Truk PT BKB di Tapin Kalsel

Sidang MK, Hakim Nyatakan Tudingan Penyalahgunaan APBN dalam Pilpres Tak Terbukti

- Apahabar.com Kamis, 27 Juni 2019 - 19:50 WIB

Sidang MK, Hakim Nyatakan Tudingan Penyalahgunaan APBN dalam Pilpres Tak Terbukti

Suasana sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Foto – Antara/Hafidz Mubarak

apahabar.com, JAKARTA – Hakim Arief Hidayat dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan program kerja pemerintah yang ditudingkan kubu Prabowo pada Joko Widodo selaku capres petahana tak terbukti.

Dilansir apahabar.com dari CNN Indonesia, dalam permohonannya, tim Prabowo menyebut Jokowi telah melakukan kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan mengebut pembangunan infrastruktur agar selesai pada April 2019, berdekatan dengan waktu pemilu. Tim capres-cawapres nomor urut 02 itu menuding Jokowi telah menyalahgunakan pembangunan sebagai ajang kampanye.

Baca Juga: MK Tolak Dalil Perolehan Suara Versi Prabowo-Sandiaga

“Salah satunya dalam peresmian MRT,” ujar anggota hakim konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan putusan.

Tim Prabowo menyatakan bahwa tindakan itu merupakan kecurangan yang menjadi bagian dari money politic atau vote buying.

Namun, menurut hakim, tim Prabowo justru tak menjelaskan pengertian hukum apa yang dimaksud money politic atau vote buying tersebut. Tim Prabowo juga tak menjelaskan keterkaitan dugaan penyalahgunaan itu dengan perolehan suara calon 01 maupun 02.

“Dengan hanya bertolak pada logika dan ketiadaaan pengertian hukum tentang apa yang dimaksud money politic atau vote buying, MK menganggap tidak mungkin pula hal-hal yang didalilkan yaitu soal perolehan suara merugikan pemohon,” katanya.

Merujuk keterangan dari tim Jokowi selaku pihak terkait, program tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang dilaksanakan sesuai ketentuan UU APBN.

“Sesuatu yang tidak mungkin jika program dijalankan tanpa ketentuan alokasi dana yang tercantum dalam UU,” tegas Hakim Arief Hidayat.

Baca Juga: Dianggap Masuk Kewenangan Pusat, Pansus Dewan Kalsel Ganti Judul Raperda

Sumber: CNN Indonesia
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Awan Berbentuk Ombak Bergulung-gulung di Langit Makassar Bikin Heboh
Ilham

Nasional

Ilham Bintang: Demi Kepercayaan Publik, Martabat Kewartawanan Perlu Dijaga
Bercumbu

Nasional

Viral Video ‘Pria-Wanita Bercumbu Tak Bisa Dilepas’, Cek Faktanya!
Tim SAR

Nasional

Sempat Hilang, Tim SAR Temukan 4 Pendaki Gunung Gamalama
apahabar.com

Nasional

30 Hari Operasi Yustisi, Segini Besar Denda Pelanggar Prokes Covid-19
apahabar.com

Nasional

Di Seluruh Indonesia, Baru Bogor dan Kulon Progo Daerah Terapkan Antirokok
apahabar.com

Nasional

18 Nelayan Indonesia Ditangkap UPM Timor Leste
apahabar.com

Nasional

93 Kematian Baru di Hubei Akibat Virus Corona
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com