Kapolres Angkat Bicara, Kapolsek Bungkam Soal Penembakan Maut Martapura Dugaan Skimming Bank Kalsel, Bank Sentral Angkat Bicara Pemerintah Canangkan Subtitusi Komoditas Impor Beralih ke Produk Dalam Negeri Kementerian Investasi Kantongi 700 Pengaduan Keberatan IUP yang Dicabut   Jawa Barat dan Sumatera Selatan Kurangi Impor Melalui Barter Komoditas UMKM
agustus

WTP tak Berpengaruh Kesejahteraan Rakyat

- Apahabar.com     Senin, 17 Juni 2019 - 16:12 WITA

WTP tak Berpengaruh Kesejahteraan Rakyat

Anggota V I BPK RI, Prof Harry Azhar Azis menyerahkan laporan keuangan Pemprov Kalsel tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya kepada Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. Foto-Mata Banua

apahabar.com, BANJARMASIN – Menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tak membawa pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kalsel.

“BPK telah melaksanakan pemeriksaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Kalsel dengan penilaian WTP. Sayangnya opini tersebut belum menjamin meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalsel, H Hormansyah.

Baca Juga: Realisasi Belanja Pemprov 2018Disebut Terendah Selama 5 Tahun

Dikemukakan Hormansyah pada sidang paripurna, Senin (17/6/2019), Pemprov Kalsel diharapkan lebih serius dan bekerja keras untuk meningkatkan sumber daya anggaran, dan melakukan pembenahan. Tujuannya agar pembangunan yang digerakkan pemerintah bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mencatat ada 3 poin yang wajib diperhatikan. Pertama meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian meningkatkan pelayanan masyarakat secara umum di sektor jalan raya, infrastruktur pertanian, pendidikan hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil. Terakhir, meningkatkan kemitraan antara Pemprov Kalsel dan DPRD Kalsel.

Sebelumnya dalam rapat paripurna istimewa, anggota VI BPK RI, Prof Dr H Harry Azhar Aziz menyampaikan data rekomendasi BPK dan tindaklanjut yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kalsel.

Dari 1.067 rekomendasi, baru 74,50 persen yang sudah ditindaklanjuti. Artinya masih ada 25,50 persen yang belum ditindaklanjuti. Tindak lanjut wajib di bawah standar BPK 80 persen. Hal itu tertuang dalam 20 UU Nomor 15/2004

Pejabat pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kepegawaian.

Baca Juga: Asisten I Pemprov Kalsel Berikan Arahan pada Pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Pemekaran Gambut Raya

Tak Berkategori

Soal Pemekaran Gambut Raya, Ketua Dewan: Minta Petuah Dulu ke Ulama
apahabar.com

Tak Berkategori

Prancis dan Italia Diterjang Badai Mematikan: Ribuan Rumah Rusak, 2 Tewas, 30 Hilang
apahabar.com

Tak Berkategori

Jelang Lebaran Toko Emas Ramai Dikunjungi
rumah roboh

Tak Berkategori

Brakkk! 1 Rumah di Balikpapan Mendadak Roboh, 7 Jiwa Terpaksa Ngungsi
apahabar.com

Tak Berkategori

Desa Tebing Siring Miliki Rumah Data Kampung KB
Corona

Tak Berkategori

Asal Usul Virus Corona Masih Misterius, Simak Penjelasannya
apahabar.com

Tak Berkategori

Siswa Ikuti Proses Belajar di Kebun, Koramil Muara Uya Lakukan Pendampingan
apahabar.com

Tak Berkategori

Foto: Tokoh dan Pejabat Tinggi Meriahkan Haul Akbar Guru Sekumpul Ke-14
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com