Gunung Sinabung Erupsi, Semburkan Debu Vulkanik Setinggi 500 Meter Update Covid-19 di Tanbu: Positif 18 Orang, Sembuh 12 Teringat Kebaikan Warga Kalsel Saat Haul Sekumpul, Bantuan Terus Mengalir dari Kaltim Belum Ada Pasokan, BBM di Tabalong Mulai Langka Terdakwa Bantah Polisi, Sidang Sabu 300 Kg Banjarmasin Memanas

WTP tak Berpengaruh Kesejahteraan Rakyat

- Apahabar.com Senin, 17 Juni 2019 - 16:12 WIB

WTP tak Berpengaruh Kesejahteraan Rakyat

Anggota V I BPK RI, Prof Harry Azhar Azis menyerahkan laporan keuangan Pemprov Kalsel tahun 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya kepada Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor. Foto-Mata Banua

apahabar.com, BANJARMASIN – Menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tak membawa pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kalsel.

“BPK telah melaksanakan pemeriksaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Kalsel dengan penilaian WTP. Sayangnya opini tersebut belum menjamin meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalsel, H Hormansyah.

Baca Juga: Realisasi Belanja Pemprov 2018Disebut Terendah Selama 5 Tahun

Dikemukakan Hormansyah pada sidang paripurna, Senin (17/6/2019), Pemprov Kalsel diharapkan lebih serius dan bekerja keras untuk meningkatkan sumber daya anggaran, dan melakukan pembenahan. Tujuannya agar pembangunan yang digerakkan pemerintah bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mencatat ada 3 poin yang wajib diperhatikan. Pertama meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kemudian meningkatkan pelayanan masyarakat secara umum di sektor jalan raya, infrastruktur pertanian, pendidikan hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil. Terakhir, meningkatkan kemitraan antara Pemprov Kalsel dan DPRD Kalsel.

Sebelumnya dalam rapat paripurna istimewa, anggota VI BPK RI, Prof Dr H Harry Azhar Aziz menyampaikan data rekomendasi BPK dan tindaklanjut yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kalsel.

Dari 1.067 rekomendasi, baru 74,50 persen yang sudah ditindaklanjuti. Artinya masih ada 25,50 persen yang belum ditindaklanjuti. Tindak lanjut wajib di bawah standar BPK 80 persen. Hal itu tertuang dalam 20 UU Nomor 15/2004

Pejabat pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kepegawaian.

Baca Juga: Asisten I Pemprov Kalsel Berikan Arahan pada Pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Syarif

Editor: aji - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

8 Putra Daerah Menimba Ilmu ke Luar Negeri, Ini Harapan Bupati Balangan
apahabar.com

Kalsel

Megasari, Kampung Tangguh ‘Banua’ Punya Cara Terbaik Cegah Sebaran Covid-19 se-Kotabaru
Kesbangpol

Kalsel

Kesbangpol dan KPU Jamin Hak 8.620 Pemilih Difabel di Kalsel Terpenuhi
apahabar.com

Kalsel

Tunggu Restu Orang Tua, H Zanie Akan Lakukan Ini di HST
apahabar.com

Kalsel

Polres Balangan Salurkan 10 Ton Beras kepada Warga Terdampak Covid-19
apahabar.com

Kalsel

PPDB Sistem Zonasi, Ribuan Siswa Tak Kebagian Kursi di Banjarmasin
Vaksin Belum Ditemukan, Kenali 5 Kelemahan Covid-19

Kalsel

Vaksin Belum Ditemukan, Kenali 5 Kelemahan Covid-19
apahabar.com

Kalsel

VIDEO: Si Jago Merah Hanguskan Rumah di Jalan Veteran
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com