Hasil Visum: 2 Anak yang Diduga Dibunuh Ibu di Benawa HST Mati Lemas! Orbawati Buron, Nasdem Tanah Laut Fokus Menangkan BirinMu Detik-Detik Akhir Kampanye, Bawaslu RI Turun ke Banjarmasin Bisnis Terselubung, Polisi Kotabaru Tangkap 2 Pelaku TV Kabel Terpapar Covid-19, Kemenag Tutup Satu Ponpes di Palangka Raya

Dekonsentrasi, Pola Terbaik Capai Efektifitas Otonomi Daerah Bidang Kehutanan Kalsel

- Apahabar.com Selasa, 23 Juli 2019 - 20:54 WIB

Dekonsentrasi, Pola Terbaik Capai Efektifitas Otonomi Daerah Bidang Kehutanan Kalsel

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq saat Rapat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kehutanan dan Bidang Koperasi dan UKM, di ruang Puntadewa Sahid Jaya Hotel dan Convention, Yogyakarta, Selasa siang. Foto-Humas Dishut Provinsi Kalsel

apahabar.com, BANJARBARU – Dalam rangka efektifitas otonomi daerah bidang kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan harapannya dalam Rapat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kehutanan dan Bidang Koperasi dan UKM, di ruang Puntadewa Sahid Jaya Hotel dan Convention, Yogyakarta, Selasa (23/7).

“Untuk efektifitas otonomi daerah bidang kehutanan ada baiknya pemerintah pusat agar dapat melimpahkan sebagian kewenangan bidang kehutanan kepada pemerintah provinsi dengan pola dekonsentrasi,” ujar Hanif.

Pendapat mengenai pelimpahan sebagian kewenangan itu dikemukakannya di dalam rapat tersebut.

Rapat yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tersebut terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren (RPP PUPK) dan turunannya yaitu Peraturan Daerah.

Dalam rapat tersebut Hanif juga berpendapat bahwa kewenangan perencanaan hutan tidak mungkin hanya diserahkan kepada pemerintah pusat.

“Harus dibedakan bahwa ada perencanaan hutan sebelum kawasan tertata dan sesudah tertata,” lanjut Hanif.

Menurutnya perencanaan sebelum yang tertata ini atau perencanaan makro semestinya menjadi kewenangan pemerintah sedangkan setelah tertata secara makro perencanaan menjadi kewenangan daerah.

Kewenangan provinsi dalam konteks rehabilitasi lahan kritis mestinya tidak dibatasi hanya di luar kawasan, mengingat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibentuk untuk mengelola kawasan hutan. “Tetapi faktanya rehabilitasi yang dilaksanakan dibatasi di luar kawasan hutan,” ujar Hanif.

Baca Juga: Seriusi Revolusi Hijau, Dishut Kalsel Gelar Dialog Interaktif di Puncak Tengger Mandiangin

Baca Juga: Warga Amuntai Bersemangat Gelorakan Revolusi Hijau

Baca Juga: Kadishut Kalsel Apresiasi Forum Komunikasi Perbenihan Tanaman Hutan

Reporter: Nurul Mufidah
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Dishut Kalsel

Nyaris Tewas Tersengat Listrik, Nyawa Bekantan di Balangan Tertolong!
apahabar.com

Dishut Kalsel

KPH Tabalong Sita Kayu Tak Bertuan, Diduga Hasil Illegal Logging
apahabar.com

Dishut Kalsel

Beras Keramat Siap Dipasarkan, Dishut Kalsel Bantu Alat Packing
Disinfektan Berbahan Alami, Kalsel Produksi Ratusan Liter Setiap Hari

Dishut Kalsel

Disinfektan Berbahan Alami, Kalsel Produksi Ratusan Liter Setiap Hari
apahabar.com

Dishut Kalsel

Kalsel Masuk Nominasi Penghargaan Nirwasita Tantra 2019
apahabar.com

Dishut Kalsel

KPH Cantung Gelar Sosialisasi Pengadaan Tanah dan Pencegahan Karhutla
apahabar.com

Dishut Kalsel

Revolusi Hijau, Dinas Kehutanan Kalsel Gandeng Masyarakat Adat
apahabar.com

Dishut Kalsel

Bantu Kelompok Tani Hutan, Pemprov Kalsel Distribusikan Alat Asap Cair
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com