Rumah Sakit TPT Banjarmasin Dihebohkan Si Jago Merah, Pasien Dilanda Kepanikan Waspada, Jaringan Narkotika Incar Pasar di IKN Nusantara & Daerah Penyangga 9 Bulan PDPB, KPUD Tabalong Temukan Ribuan Pemilih Ganda Guru Bakhiet Doakan Prabowo Presiden 2024, Gerindra Tangkis Tudingan Warganet Di Tengah Kekhawatiran Pasokan, Harga Minyak Dunia Kembali Naik

Keluhan Sistem Zonasi PPDB, DPRD Banjarmasin Tinjau Ulang Perwali

- Apahabar.com     Rabu, 3 Juli 2019 - 14:23 WITA

Keluhan Sistem Zonasi PPDB, DPRD Banjarmasin Tinjau Ulang Perwali

Ilustrasi peserta PPDB SMP di Banjarmasin. Foto-apahabar.com/Riyad

apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Banjarmasin telah menerima beberapa aduan terkait permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019.

Sebagian besar permohonan itu berkenaan dengan Peraturan Walikota (Perwali) Banjarmasin tentang sistem zonasi wilayah yang dinilai tidak maksimal.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Zainal Hakim saat kunjungan lapangan mengatakan, Perwali ini mengatur tentang zonasi kecamatan.

Di mana siswa dapat mendaftar ke sekolah terdekat namun harus sesuai dengan wilayah kecamatan tempat tinggal mereka.

“Karena berbeda kecamatan antara sekolah dengan tempat tinggal siswa, banyak orang tua akhirnya tidak bisa mendaftarkan anaknya. Padahal sekolah itu sangat berdekatan dengan rumah mereka,” terang Zainal Hakim kepada awak media, di SMP 24 Banjarmasin, Rabu (3/7).

Dengan adanya persoalan itu, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini akan segera berkoordinasi dengan Pemkot setempat. Apa yang menjadi keluhan warga terkait PPDB ini, harus segera ditindaklanjuti.

“Ini yang akan menjadi evaluasi ke depan. Kekurangan terkait Perwali tersebut, harus segera dibenahi agar tidak merugikan masyarakat,” katanya.

Adanya aturan dalam Perwali dengan batasan wilayah kecamatan terhadap PPDB tahun ini memang dirasakan mempersulit sebagian masyarakat.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penerimaan siswa baru itu murni dengan sistem zonasi terdekat.

“Tahun lalu, siswa dapat mendaftar ke sekolah terdekat tanpa batasan zonasi kecamatan,” terangnya.

Padahal kalau aturan pemerintah pusat, lanjutnya PPDB tidak melihat dari wilayah kecamatan, tapi murni zonasi terdekat. Ini yang perlu dikaji ulang agar lebih baik ke depan.

Baca Juga: Ketua TP PKK Tanah Laut: Tujuan Utama Kita Hadirkan Kesejahteraan Keluarga

Baca Juga: Optimalkan Layanan Kesehatan, Polda Kalsel Bersinergi Dengan BPJS

Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

SPBU Banjar

Kalsel

Janggal Penyerangan Brutal di SPBU Mataraman Banjar
apahabar.com

Kalsel

PUPR Kalsel Siap Dukung Infrastruktur Ibu Kota Negara Baru
PSU Pilwali Banjarmasin

Kalsel

Tahapan PSU Pilwali Banjarmasin, KPU Buka Aturan Main
Begal di Kotabaru

Kalsel

Geger Begal di Kotabaru, Wanita & Anak 14 Tahun Bersimbah Darah
apahabar.com

Kalsel

Satu-satunya di Kalsel, SMK Ini Mampu Buat Alat Pengolahan Limbah
apahabar.com

Kalsel

Seleksi Perangkat Desa, Batola Menggunakan CAT
apahabar.com

Kalsel

Tak Terpakai, Bangunan Pasar di CLS Tapin Sering Dipakai Tempat Mesum dan Mabuk
DPRD Kalsel

Kalsel

Anggota DPRD Kalsel Sosialisasikan Perda Bantuan Hukum Gratis, Berikut Syaratnya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com