Magrib, Mayat di Jembatan Kayu Tangi Gegerkan Warga Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin: Waktu Belajar Dipangkas, Sehari Hanya 5 Jam Sehari Jelang Penutupan, Pendaftar BLT UMKM di Batola Capai 5.000 Orang Pencuri Hp Rosehan Diciduk Polisi, Ini Dalih Tersangka Kronologi Pria Kelumpang Tengah Tewas Disengat Ribuan Lebah

Batola Kesulitan Menggaet PBB-P2

- Apahabar.com Senin, 5 Agustus 2019 - 18:52 WIB

Batola Kesulitan Menggaet PBB-P2

Penjabat Sekretaris Daerah Batola, Abdul Manaf, membayar PBB P2 dalam Pekan Panutan Sadar Bayar PBB, Senin (5/8). Foto-Humpro Setda Batola

apahabar.com, MARABAHAN – Memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar, Barito Kuala kesulitan memanfaatkan Pajak Bumi Bangunan-Perkotaan Pedesaan (PBB-P2).

Fakta tersebut tergambar dari data perolehan PBB-P2 per Agustus 2019 sebesar Rp786.557.082. Angka tersebut masih jauh dari target sebesar Rp4,297 miliar.

“Kendala terbesar adalah menarik PBBP2 buku I (Rp0 sampai Rp100.000), buku II (Rp100.001 sampai Rp500.000) dan buku III (Rp500.001 sampai Rp2 juta),” papar Kabid PBB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola, Lolyta Apriantio, Senin (5/8).

“Untungnya situasi serupa tidak terjadi kepada buku IV (Rp2.000.001 sampai Rp5 juta) dan buku V (Rp5.000.001 keatas),” imbuhnya.

Imbasnya pemasukan dari buku IV dan buku V berhasil menutupi kekurangan, sekaligus melebihi target tahun anggaran 2018 sebesar Rp2,7 miliar menjadi Rp3,03 miliar.

“Andai semua mencapai target, PAD yang diperoleh tentu lebih banyak. Inilah yang harus dipacu bahwa masyarakat masih memiliki kewajiban terhadap dana pembangunan,” jelas Lolyta.

“Penyebabnya mungkin disebabkan manfaat PBB-P2 dianggap tidak langsung dirasakan individu. Misalnya pembangunan jalan atau jembatan. Berbeda dengan retribusi parkir yang langsung dipetik dari masyarakat,” sambungnya.

Lantas untuk memotivasi masyarakat, BP2RD menggelar gerakan Pekan Panutan Sadar Bayar PBB sejak 5 Agustus 2019. Gerakan tersebut diawali Sekdakab Batola, pimpinan SKPD, camat, hingga lurah.

Sesuai Surat Keputusan Bupati Batola No188.45/146/Kum/2018, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan minimal Rp15 ribu per objek pajak per tahun.

“Juga demi mempermudah memenuhi PBBP2, pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti melalui ATM, mobile banking atau langsung datang ke Bank Kalsel,” tukas Lolyta.

“Kedepan pembayaran menjadi semakin mudah, seiring kerjasama dengan Kantor Pos yang segera difinalisasi,” tandasnya.

Selain mempermudah sistem pembayaran, pendaftaran juga dipermudah BP2RD. Selain manual melalui kantor desa, pendaftaran juga dapat dilakukan online melalui laman bp2rd.baritokualakab.go.id.

Baca Juga: Tekan Pungli, Pemkab HST Perkuat Sinergitas

Baca Juga: Hasil Lestarikan Buah Lokal Hutan Kalsel, Hanif Terima Kalpataru

Baca Juga: Ratusan Calon Bintara Polri Jalani Tes Kesehatan

Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Terkait Pengundian Nomor Urut Paslon di Pilgub Kalsel, Bawaslu Punya Catatan Potensi ‘Pelanggaran’
apahabar.com

Kalsel

Tolak RKUHP, Mahasiswa ‘Duduki’ DPRD Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Kabar Covid-19 Kalsel: 83 Positif, Terbanyak dari Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Kabur dari RS, Pasien Positif Covid-19 di Pasar Lama Didatangi Petugas

Kalsel

Sasar Retail Modern di Banjarmasin, Petugas Temukan Produk Makanan Bermasalah
apahabar.com

Kalsel

Kalsel Ikuti Peringatan HUT TNI ke-75 Secara Virtual
apahabar.com

Kalsel

Demo Tolak Omnibus Law Jilid II di Banjarmasin, Simak Penjelasan Gugus Tugas
apahabar.com

Kalsel

Misteri Kematian Perempuan Hamil Diduga Istri Muda Pembakal HST
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com