Update Covid RI 15 Oktober, Kalsel Sembilan Terbawah, Jakarta Teratas PDIP Pamer Jago Capres 2024: Puan, Ganjar hingga Mardani H Maming KPK Tinggalkan Markas Brimob Tabalong, Penyidikan Berlanjut Acil Pasar Terapung Siap-Siap, Siring Piere Tendean Bakal Dibuka Lagi! OTT Amuntai, Enam Mobil Tiba di Brimob Tabalong

Batola Kesulitan Menggaet PBB-P2

- Apahabar.com     Senin, 5 Agustus 2019 - 18:52 WITA

Batola Kesulitan Menggaet PBB-P2

Penjabat Sekretaris Daerah Batola, Abdul Manaf, membayar PBB P2 dalam Pekan Panutan Sadar Bayar PBB, Senin (5/8). Foto-Humpro Setda Batola

apahabar.com, MARABAHAN – Memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar, Barito Kuala kesulitan memanfaatkan Pajak Bumi Bangunan-Perkotaan Pedesaan (PBB-P2).

Fakta tersebut tergambar dari data perolehan PBB-P2 per Agustus 2019 sebesar Rp786.557.082. Angka tersebut masih jauh dari target sebesar Rp4,297 miliar.

“Kendala terbesar adalah menarik PBBP2 buku I (Rp0 sampai Rp100.000), buku II (Rp100.001 sampai Rp500.000) dan buku III (Rp500.001 sampai Rp2 juta),” papar Kabid PBB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batola, Lolyta Apriantio, Senin (5/8).

“Untungnya situasi serupa tidak terjadi kepada buku IV (Rp2.000.001 sampai Rp5 juta) dan buku V (Rp5.000.001 keatas),” imbuhnya.

Imbasnya pemasukan dari buku IV dan buku V berhasil menutupi kekurangan, sekaligus melebihi target tahun anggaran 2018 sebesar Rp2,7 miliar menjadi Rp3,03 miliar.

“Andai semua mencapai target, PAD yang diperoleh tentu lebih banyak. Inilah yang harus dipacu bahwa masyarakat masih memiliki kewajiban terhadap dana pembangunan,” jelas Lolyta.

“Penyebabnya mungkin disebabkan manfaat PBB-P2 dianggap tidak langsung dirasakan individu. Misalnya pembangunan jalan atau jembatan. Berbeda dengan retribusi parkir yang langsung dipetik dari masyarakat,” sambungnya.

Lantas untuk memotivasi masyarakat, BP2RD menggelar gerakan Pekan Panutan Sadar Bayar PBB sejak 5 Agustus 2019. Gerakan tersebut diawali Sekdakab Batola, pimpinan SKPD, camat, hingga lurah.

Sesuai Surat Keputusan Bupati Batola No188.45/146/Kum/2018, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan minimal Rp15 ribu per objek pajak per tahun.

“Juga demi mempermudah memenuhi PBBP2, pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti melalui ATM, mobile banking atau langsung datang ke Bank Kalsel,” tukas Lolyta.

“Kedepan pembayaran menjadi semakin mudah, seiring kerjasama dengan Kantor Pos yang segera difinalisasi,” tandasnya.

Selain mempermudah sistem pembayaran, pendaftaran juga dipermudah BP2RD. Selain manual melalui kantor desa, pendaftaran juga dapat dilakukan online melalui laman bp2rd.baritokualakab.go.id.

Baca Juga: Tekan Pungli, Pemkab HST Perkuat Sinergitas

Baca Juga: Hasil Lestarikan Buah Lokal Hutan Kalsel, Hanif Terima Kalpataru

Baca Juga: Ratusan Calon Bintara Polri Jalani Tes Kesehatan

Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Pascabanjir

Kalsel

Pascabanjir, Volume Sampah di Banjarbaru Turun Jadi 125 Ton per Hari
Alalak Selatan

Banjarmasin

Belasan Rumah Hangus di Alalak Selatan, Diduga Sengaja Dibakar!

Kalsel

Tukang Bangunan yang Tewas Tenggelam di Banjarbaru Sempat Lambaikan Tangan
Al-Falah

Kalsel

POPULER SEPEKAN: Ramai-Ramai Bantu Ponpes Al-Falah Banjarbaru
apahabar.com

Kalsel

Pagi-Pagi, Puluhan Orang Tua Siswa Geruduk DPRD Kalsel

Kalsel

Update Covid-19 Kotabaru, 1 lagi Positif, 3 Sembuh

Borneo

Lampu Padam, Sidang Kasus Penggelapan Rp 1,8 M pun Gelap-gelapan
Pal 6 Sari

Kalsel

Perempatan Pal 6 Sari Gadung Rawan Lakalantas, Polres Tanbu Pasang Pembatas
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com