Usai Beasiswa 1000 Doktor, SHM Bakal Cetak Ribuan Sarjana Baru di Tanah Bumbu Sederet Prestasi Niha, Hafizah Cilik Kotabaru dari MTQ Tingkat Kabupaten hingga Provinsi Polisi Anulir Pernyataan Status Tersangka Dua Mahasiswa Kalsel 2 Mahasiswa Tersangka, Rektor ULM Pasang Badan, Ada Dugaan Miskomunikasi di Kepolisian Paula Verhoeven Hamil, Kiano Bakal Punya Adik, Baim Wong Ingin Mak Beti Ucapkan Selamat ke Sang Istri

Besok, FSPMI Kembali Demo ke DPRD Kalsel

- Apahabar.com Senin, 12 Agustus 2019 - 17:56 WIB

Besok, FSPMI Kembali Demo ke DPRD Kalsel

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) saat menggelar aksi demo beberapa waktu. Foto-dok-apahabar.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan berencana akan kembali melakukan aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Selasa (13/8/2019).

Aksi tersebut mereka lakukan sehubungan dengan wacana pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur pengurangan nilai pesangon serta melegalkan pemagangan dan pembebasan tenaga outsourcing.

Baca Juga: Menghidupkan Pulau Bakut, BKSDA Ajak Generasi Milenial

Keberadaan PP Nomor 78/2015 yang dirasa sangat merugikan pekerja lantaran kenaikan upah yang tidak lagi melalui perundingan, tapi penetapan secara nasional yang mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Karena hal ini peningkatan kesejahteraan pekerja hanya menjadi angan-angan belaka,” kata Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto kepada¬†apahabar.com, Senin (12/8) siang.

Lalu, mereka mengkritisi usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang berencana menaikkan iuran BPJS kesehatan bagi anggota mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

“Karena kenaikan iuran tersebut akan menjadi beban dan memberatkan rakyat,” ujar Yoeyon lagi.

Kemudian, FSPMI Kalsel ingin meminta agar para wakil rakyat segera bisa menuntaskan masalah yang menimpa anggotanya di PT Barito Murni Sakti Chemical – Kabupaten Barito Kuala dan PT Kalimantan Agung – Kabupaten Tanah Laut.

Tuntutan tersebut sebelumnya sudah pernah mereka sampaikan pada 18 Juli 2019 yang lalu, namun hingga saat ini proses itu masih berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan diselesaikan.

Terakhir, mereka juga akan menuntut agar pemerintah segera memverifikasi keberadaan serikat pekerja.

Maka dari itu, dalam aksi yang dilakukan besok mereka menolak dengan keras revisi Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, meminta pemerintah segera mencabut atau merevisi PP. Nomor 78/2015, menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan.

Kemudian segera merealisasikan penuntasan permasalah para anggota FSPMI di sejumlah perusahaan dan yang terakhir menuntut agar pemerintah segera memverifikasi administrasi serikat pekerja/buruh secepatnya agar putusan UMP tahun 2020 tidak cacat hukum.

Peserta aksi tersebut, kata Yoeyoen, akan diikuti oleh 100 hingga 150 orang dengan titik kumpul di Taman Kamboja Kota Banjarmasin.

Baca Juga: Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD 2019 Minim, Peran BUMD Dinilai Kurang!

Reporter: Riyad Dafhi R
Editor: Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Peduli Pejuang Informasi, Kajari Kotabaru Sumbang Cairan Hand Sanitizer
apahabar.com

Kalsel

Bantuan MRI-ACT Buat Haru Korban Puting Beliung di Gambut
apahabar.com

Kalsel

Korban Tenggelam di Lubang Eks Tambang dalam Pencarian, Pintu Keluar Air Dipasang Jaring
apahabar.com

Kalsel

Semangat Kemerdekaan, 170 Warga Binaan di Tapin Dapat Remisi

Kalsel

Satu Lagi Alumnus Gowa Reaktif Covid-19, HST Catatkan Kasus Perdana
apahabar.com

Kalsel

Habiskan Rp 55 Miliar, Perawatan Jalan Banjarmasin Ditarget Rampung Akhir Tahun
apahabar.com

Kalsel

Hepatitis A Serang 53 Siswa SMPN 4 Banjarbaru, Dinkes: Bukan KLB

Kalsel

Ngopi bareng MHM: Hilirisasi Kunci Utama Bisnis
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com