Update Covid-19: Belasan Warga Kapuas Sembuh, 1 Positif H2D Sidang Perdana di MK, Bawaslu RI ‘Turun Gunung’ ke Kalsel 4.840 Vial Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Bumbu Pengungsi Banjir Bertambah, Kalsel Perpanjang Status Tanggap Darurat Ribuan Vial Vaksin Covid-19 Tahap II Tiba di Kapuas

Ibu Kota Pindah, Pengamat: Masyarakat di Kalimantan Bisa Lebih Heterogen

- Apahabar.com Selasa, 27 Agustus 2019 - 10:39 WIB

Ibu Kota Pindah, Pengamat: Masyarakat di Kalimantan Bisa Lebih Heterogen

Ilustrasi, tari perang Suku Dayak di Kaltim. Foto: Reuters

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemindahan ibu kota kian memantapkan langkah pemerintah daerah menjadikan Kaltim sebagai miniatur Indonesia.

Di samping itu, Pengamat sosial dan politik, Varinia Pura Damayanti tak menampik pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim akan berdampak pada karakter masyarakat Kalimantan.

“Perubahan sosial pasti terjadi seiring berpindahnya ibu kota negara ke Kalimantan. Industrialisasi akan semakin masif yang punya dampak baik positif maupun negatif,” ungkapnya saat dihubungi apahabar.com, Selasa pagi.

Menurut Dosen Prodi Sosiologi di Fisip ULM ini, dampak positif tentunya datang dari segi ekonomi. Pendapatan daerah meningkat. Sektor pariwisata juga pasti bergeliat. Dan, sektor pendidikan juga akan berkembang. Apabila dulu dan saat ini pendidikan yang bagus nyaris terpusat di Pulau Jawa semua.

Sementara dampak negatif menurut Varinia, tatanan nilai-nilai lokal akan tergerus. “Kita bisa berkaca pada Betawi yang semakin termarginalkan dengan banyaknya pendatang ke Jakarta, demikian juga nantinya hal itu akan terjadi di Kalimantan,” sebutnya.

“Belum lagi masalah sosial seperti tingkat kriminalitas dan prostitusi akan meningkat. Persoalan lingkungan juga tidak kalah besar apabila ibu kota berpindah ke Kalimantan, berbagai pembangunan fisik tidak bisa dipungkiri akan memangkas lahan serta mengganggu ekosistem di Kalimantan,” lanjut eks Komisioner Panwaslu Banjarmasin.

Secara kultur, Varinia mengungkapkan masyarakat Kalimantan yang sifatnya masih homogen dan karakter gemeinschaft-nya masih kuat akan mengalami pergeseran ketika ibu kota berpindah.

“Kondisi masyarakat akan semakin heterogen dan karakter gesselscahf di masyarakat akan semakin mengemuka,” pungkasnya.

Sementara, Kaltim, kata Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, memiliki beragam suku dan agama yang hidup rukun dan damai. Kondusifitas dari zaman Kerajaan Kutai sampai sekarang terus terjaga. Tidak pernah terjadi kerusuhan antarsuku maupun antaragama.

Demikian disampaikan Hadi saat menerima kunjungan rombongan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXII tahun 2019, Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) Republik Indonesia, yang dipimpin langsung Prof Dr Njaju Lenny, belum lama ini.

“Kaltim merupakan miniaturnya Indonesia, karena seluruh suku maupun agama yang di tanah air ada di sini. Semuanya hidup rukun dan damai. Itu patut kita syukuri. Kaltim tidak pernah terjadi kerusuhan dan kehidupan toleransi beragama dilaksanakan dengan baik,” ujar Hadi Mulyadi, dikutip dari laman resmi Humas Pemprov Kaltim, Selasa.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) sekarang sudah resmi jadi pusat pemerintahan atau ibu kota baru Indonesia. Orang nomor dua di Bumi Mulawarman itu menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah.

“Infrastruktur harus diprioritaskan. Tidak mungkin infrastruktur tidak dilengkapi. Soalnya ini fasilitas vital bagi pusat pemerintahan negara,” ujar mantan anggota DPR RI ini. Terpenting, menurut dia, pemindahan ibu kota negara ataupun pusat pemerintahan tetap membuat masyarakat Kaltim merasa aman, nyaman dan sejahtera.

Sekarang ini, Hadi menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah. “Infrastruktur harus diprioritaskan. Tidak mungkin infrastruktur tidak dilengkapi. Soalnya ini fasilitas vital bagi pusat pemerintahan negara,” ujar Hadi Mulyadi di Ruang Lobby Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda.

Terpenting lanjut orang nomor dua Benua Etam ini, pemindahan ibu kota negara ataupun pusat pemerintahan tetap membuat masyarakat Kaltim merasa aman, nyaman dan sejahtera.

Menteri Bappenas Bambang Brojonegoro menargetkan akhir 2020 sudah dilakukan pembangunan infrastruktur dan konstruksi. Sehingga paling lambat 2024 sudah dilakukan pemindahan pusat pemerintahan.

“Lahan disiapkan 180 ribu hektar. Namun, tahap awal dimaksimalkan 40 ribu hektar untuk kawasan pusat pemerintahan. Tetap ada diberikan kawasan ruang terbuka hijau,” ujarnya saat konferensi pers di Istana Negara, kemarin.

Baca Juga: Tokoh Perbatasan Sambut Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Baca Juga: Bicara Pemindahan Ibu Kota Negara, Garin Nugroho Tatap dari Sudut Kebudayaan

Baca Juga: AP II Dukung Pengembangan Ibu Kota Baru

Baca Juga: Kaltim Jadi Ibu Kota Negara, Gubernur Kalteng: Tak Jadi Masalah

Baca Juga: Lihat Dampak Positif, Rooswandi Salem Dukung Kaltim Jadi Ibu Kota

Baca Juga: Kaltim Jadi Ibu Kota, Bupati Penajam Siapkan Ratusan Ribu Hektar Lahan

Baca Juga: Resmi! Presiden Jokowi Putuskan Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

BW Tak Hadiri Sidang Keempat Sengketa Pilpres
apahabar.com

Nasional

Tamu dari Ibu Kota Tak Kuasa Membendung Air Mata
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Ekonomi Indonesia Masih Berpeluang Kembali ke Tren Positif
apahabar.com

Nasional

Siti Nurbaya: Visi Kerja Jokowi Struktural
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Dana Rp677,2 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Dikelola Akuntabel
apahabar.com

Nasional

KPK Panggil Tiga Saksi Kasus DPRD Kalteng

Nasional

Gubernur Kalbar Waswas Pontianak Zona Merah Covid-19
apahabar.com

Nasional

The NextDev Ajak Milenial Kembangkan Bisnis Berdampak Sosial Positif
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com