BMW M1 milik mendiang Paul Walker “Fast and Furious” Dilelang Rumdin Kepala Kemenag HSU Ambruk ke Air, Begini Nasib Penghuninya 2 Segmen Rampung, Jembatan Bailey Pabahanan Tala Sudah Bisa Dilewati Kenakan Sarung, Mayat Gegerkan Warga Ratu Zaleha Banjarmasin Nasihat Umar bin Abdul Aziz Tentang Kematian

KPU Kalsel: Tak Lapor Kekayaan Legislator Terpilih Batal Dilantik

- Apahabar.com Kamis, 1 Agustus 2019 - 18:21 WIB

KPU Kalsel: Tak Lapor Kekayaan Legislator Terpilih Batal Dilantik

Ilustrasi pelantikan. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Calon wakil rakyat terpilih terancam batal dilantik apabila tak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.

Komisioner KPU Kalsel, Edy Ariansyah menerangkan tanda terima pelaporan LHKPN diserahkan kepada KPU setempat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung setelah diterbitkan penetapan calon terpilih.

Ya, secara umum calon legislator terpilih di anggota DPRD Kalsel memang belum ditetapkan. Namun untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagian besar telah ditetapkan.

“Kewajiban menyampaikan LHKPN ini perlu untuk diingatkan lebih awal,” tuturnya, kepada apahabar.com, Kamis (1/8).

Yang belum tersisa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kota Banjarmasin karena harus menunggu hasil dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Kewajiban calon Anggota DPR dan DPRD terpilih untuk melaporkan LHKPN ini memiliki konsekuensi.

Mereka yang tak menyampaikan tanda terima pelaporan LHKPN kepada KPU sesuai batas waktu, maka siap-siap tidak dicantumkan dalam surat pengajuan untuk dilantik.

“Bukan berarti dibatalkan sebagai calon terpilih. Namun dapat berdampak tertunda pelantikannya sebagai anggota DPR atau DPRD,” jelas dia.

Dasar hukum yang menentukan kewajiban tadi yakni Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018.

Payung hukum itu berbunyi tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Asal tahu saja, pelaporan LHKPN kepada KPK sekarang lebih mudah karena dapat dilakukan secara online.

“Tentu kita berharap semuanya lancar. Untuk efektif, efisien dan mempermudah penyampaian tanda terima pelaporan LHKPN calon anggota DPR dan DPRD terpilih,” ungkapnya.

Demi memudahkan penyampaian, Edy menyarankan kepada masing-masing Partai Politik mengkoordinir dan menyerahkan secara kolektif.

Baca Juga: Sore Ini, 127 CJH Barut Diberangkatkan Menuju Asrama Haji Banjarbaru

Baca Juga: Gagal Berangkat, Owner Travellindo Diduga Blokir Kontak Calon Jemaah Haji

Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

AMSM

Kalsel

Pilkada Damai, AMSM Banjarmasin Gelar Salat Hajat dan Doa Bersama
apahabar.com

Kalsel

Mobil Satlantas Polres Tala Terlibat Kecelakaan Beruntun di Nusa Indah
apahabar.com

Kalsel

Anak Muda Banua Bukukan Kisah Hidup Paman Birin
apahabar.com

Kalsel

Daftar Caketum HIPMI Kalsel, Mujib Ingin Bersinergi dengan Pemerintah Bantu UMKM
apahabar.com

Kalsel

Juara di Kalsel, ‘Si Mangkal’ Bakal Didaftar sebagai Varietas Unggul di Kementerian

Kalsel

VIDEO: Berdalih Siap Melamar Pemerkosa Anak Ditangkap di Alalak
apahabar.com

Kalsel

Sejarah Aksi Mahasiswa di Kalsel (II), Massa Diduga Dikawal Batalyon K Binaan Komunis
apahabar.com

Kalsel

Evaluasi PSBB Banjarmasin Tahap III, Fokus ke Tiga Kluster
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com