Debat Ke-2 Pilbup Tanbu: “Wakil Komitmen” HM Rusli Bikin Bingung Alpiya, Mila Karmila Speechless PN Martapura Putuskan Camat Aluh-Aluh Melanggar Netralitas ASN Kembali, Duta Zona Selatan Batola Memenangi Atak Diang Kawal Pilkada Serentak, Polda Kalsel Komitmen Tegakkan Netralitas Tapin Berpotensi Tinggi di Sektor Energi Terbarukan, Pertanian, dan Parawisata

Penegakan Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Masih Lemah

- Apahabar.com Selasa, 6 Agustus 2019 - 14:30 WIB

Penegakan Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Masih Lemah

Ketua Bawaslu RI, Abhan (tengah) bersama sejumlah narasumber diskusi publik Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Demokrasi Prosedural di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (06/08). Foto-Antara/Laily Rahmawaty

apahabar.com, JAKARTA – Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih marak, namun penegakan sanksi bagi pelanggar masih lemah, demikian isu yang mencuat dalam diskusi publik Refleksi Pemilu 2019 yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa (06/08).

Dilansir Antara, diskusi publik berlangsung di ruang Media Center Kantor Bawaslu RI, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat mengangkat tema besar “Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Demokrasi Prosedural” menghadirkan sejumlah narasumber.

Narasumber yang hadir di antaranya Dr Nuraida Maksoen selaku Komisioner Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN, Ketua Bawaslu RI, Abhan, dan Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun BKN, Hardianawati, Program Manajemen PATTIRO, Bejo Untung serta perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Diskusi dibuka dengan sambutan dari Ketua Bawaslu RI, Abhan, dilanjutkan dengan presentasi hasil monitoring terkait netralitas ASN selama Pemilu 2019 lalu diskusi publik.

Presentasi hasil monitoring netralitas ASN ini merupakan hasil pemantauan dari PATTIRO dan KPPOD pada Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan laporan hasil pemantauan netralitas ASN ini bersinergi dengan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu.

Menurut Abhan diskusi ini menjadi penting mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada serentak 2020 di 270 daerah yang tersebar di 32 provinsi.

“Ini menjadi evaluasi bersama dalam menghadapi Pilkada 2020. Jika di catatan Pilkada tahun 2018 banyak catatan terkait netralitas ASN ini,” kata Abhan.

Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty menambahkan melalui kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat memiliki kewajiban moral bagaimana mendukung ASN bisa netral sesuai kode etik dan prilaku sesuai kebijakan yang sudah berlaku.

Baca Juga: Jelang Pilwali 2020, Bawaslu Banjarmasin Akan Fokus pada Netralitas ASN

Baca Juga: Bupati HSS Keluarkan Edaran Netralitas ASN Untuk Pemilu

Baca Juga: Penindakan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu RI Warning Kepolisian dan Kejaksaan

Sumber: Antara
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Masuk Komplotan Pencuri, Seorang Caleg di Tangkap Polisi
apahabar.com

Nasional

Sembilan Korban Meninggal Akibat Banjir di Sulsel

Nasional

Kominfo: Bangun Jaringan 4G Seluruh Indonesia Jadi PR Besar 2021
apahabar.com

Nasional

Longsor Terjang Sebuah Rumah, 6 Orang Tertimbun
Terseret Ombak Parangtritis, Satu dari Tujuh Mahasiswa Belum Ditemukan

Nasional

Terseret Ombak Parangtritis, Satu dari Tujuh Mahasiswa Belum Ditemukan
apahabar.com

Nasional

Vonis PTUN Soal Blokir Internet di Papua, Simak Tanggapan Menkominfo
apahabar.com

Nasional

Aa Gym: Indonesia Harus Move-on
apahabar.com

Nasional

Beroperasi Penuh, Ini Tarif 3 Ruas Tol Trans Jawa di Jawa Timur Per 21 Januari 2019
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com