Komandan Macan Kalsel ke Pembunuh Brutal Gambah HST: Serahkan Diri! Keselamatan Dijamin Kebut Herd Immunity Banua, Kadinkes Kalsel Apresiasi Vaksinasi Massal BPP HIPMI Fantastik! Pemkot Banjarmasin Bekali 52 Lurah Motor Listrik Total Rp 1,79 M di Tengah Pandemi Film James Bond ‘No Time To Die’ Tayang di Bioskop, Daniel Craig Antusias Besok, BPP HIPMI Gelar Vaksinasi di Pulau Laut Kotabaru

Penegakan Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Masih Lemah

- Apahabar.com     Selasa, 6 Agustus 2019 - 14:30 WITA

Penegakan Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN Masih Lemah

Ketua Bawaslu RI, Abhan (tengah) bersama sejumlah narasumber diskusi publik Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Demokrasi Prosedural di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (06/08). Foto-Antara/Laily Rahmawaty

apahabar.com, JAKARTA – Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih marak, namun penegakan sanksi bagi pelanggar masih lemah, demikian isu yang mencuat dalam diskusi publik Refleksi Pemilu 2019 yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa (06/08).

Dilansir Antara, diskusi publik berlangsung di ruang Media Center Kantor Bawaslu RI, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat mengangkat tema besar “Refleksi Pemilu 2019: Netralitas ASN dan Kualitas Demokrasi Prosedural” menghadirkan sejumlah narasumber.

Narasumber yang hadir di antaranya Dr Nuraida Maksoen selaku Komisioner Pokja Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN, Ketua Bawaslu RI, Abhan, dan Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun BKN, Hardianawati, Program Manajemen PATTIRO, Bejo Untung serta perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Diskusi dibuka dengan sambutan dari Ketua Bawaslu RI, Abhan, dilanjutkan dengan presentasi hasil monitoring terkait netralitas ASN selama Pemilu 2019 lalu diskusi publik.

Presentasi hasil monitoring netralitas ASN ini merupakan hasil pemantauan dari PATTIRO dan KPPOD pada Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan laporan hasil pemantauan netralitas ASN ini bersinergi dengan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu.

Menurut Abhan diskusi ini menjadi penting mengingat dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada serentak 2020 di 270 daerah yang tersebar di 32 provinsi.

“Ini menjadi evaluasi bersama dalam menghadapi Pilkada 2020. Jika di catatan Pilkada tahun 2018 banyak catatan terkait netralitas ASN ini,” kata Abhan.

Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Maya Rostanty menambahkan melalui kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat memiliki kewajiban moral bagaimana mendukung ASN bisa netral sesuai kode etik dan prilaku sesuai kebijakan yang sudah berlaku.

Baca Juga: Jelang Pilwali 2020, Bawaslu Banjarmasin Akan Fokus pada Netralitas ASN

Baca Juga: Bupati HSS Keluarkan Edaran Netralitas ASN Untuk Pemilu

Baca Juga: Penindakan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu RI Warning Kepolisian dan Kejaksaan

Sumber: Antara
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Wapres Tutup Rakornas Forkompimda, Gubernur Isran: Semoga Kaltim Jadi Bagian Indonesia Maju
apahabar.com

Nasional

MUI Khawatir Reuni 212 untuk Hasrat Ambisi Kekuasaan

Nasional

Kereta Cepat Beres, Besok Presiden Jokowi Cek LRT
Vaksin

Nasional

Hari Ini, Puluhan Ribu Vaksin Covid-19 Tiba di Jawa Tengah

Nasional

Hari Ini, Jokowi Akan Resmikan Bendungan Tukul di Pacitan
apahabar.com

Nasional

KPK: 2 Pegawai Positif Covid-19 Masih Jalani Isolasi di Rumah Sakit
apahabar.com

Nasional

Penyelundupan 245 Ribu Baby Lobster Senilai Rp 37 M ke Singapura Berhasil Digagalkan
apahabar.com

Nasional

Bicara di Depan Ratusan Milenial, Ketum BPP Hipmi: Optimalkan Bonus Demografi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com