Sasar Mahasiswi Tanah Bumbu, Gembong Jambret Banjarmasin Bertekuk Lutut Banjarmasin Timur Tegang, Remaja Bersajam Kejar-kejaran di Kafe Arwana 2 Mahasiswa Tersangka, Rektor ULM Pasang Badan, Ada Dugaan Miskomunikasi di Kepolisian Sungai Hantakan Meluap, 12 Pondok di Pulau Mas HST Larut Terbawa Arus Libur Panjang di Marabahan, Kelotok Susur Sungai Barito Dibikin Kewalahan

Sejumlah Fraksi di DPRD Barut Soroti Raperda Retribusi Jasa Usaha

- Apahabar.com Kamis, 1 Agustus 2019 - 16:19 WIB

Sejumlah Fraksi di DPRD Barut Soroti Raperda Retribusi Jasa Usaha

Wakil Bupati Barut, Sugianto Panala Putera menyerahkan raperda kepada Ketua DPRD Barut Set Enus Y Mebas pada paripurna, didampingi waket 1, Hj Merry Rukaini dan Sekda Jainal Abidin, Kamis (01/08). Foto – apahabar.com/Muhammad Nasution

apahabar.com, MUARA TEWEH – Sejumlah fraksi DPRD Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah menyoroti rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Barut nomor 9 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada sidang paripurna di aula DPRD setempat, Kamis (01/08).

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya Pujiono mengatakan, bahwa fraksinya ingin mengetahui penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diorientasikan pada hal apa saja, karena belum ada penjelasan sebelumnya.

Baca Juga: Sudah 100 Hektar Lahan Gambut di Kotim Terbakar

Fraksinya juga menyoroti masih lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pungutan retribusi jasa usaha, oleh karenanya dengan dibuat Perda Retribusi Jasa Usaha tersebut nantinya dapat memberikan suatu kekuatan hukum dalam pelaksanaan pungutan retribusi jasa usaha.

“Kualitas pelayanan publik yang diberikan daerah harus sebanding dengan pengenaan pajak dan retribusi, jangan hanya menerima hak tapi kewajiban tidak dilaksanakan,” kata Pujiono.

Fraksi Gerakan Keadilan Karya Bangsa melalui juru bicaranya H Purman Jaya mengharapkan, agar retribusi jasa usaha tidak memberatkan masyarakat.

Sedangkan Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Denny Hermanto Sumarna mengatakan, retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau usaha perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan tertentu.

“Retribusi daerah akan menjadi komponen penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD,” katanya.

Pada umumnya ke 5  fraksi yang ada di DPRD Barut termasuk di dalamnya Fraksi Demokrat dan PAN setuju Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha sepakat untuk dibahas.

Baca Juga: BPH Migas: Pembangunan Pipa Gas Trans Kalimantan Suatu Keharusan

Reporter: Ahc17
Editor: Aprianoor

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

8 Kasus Baru Positif Covid-19 di Kalteng

Kalteng

8 Kasus Baru Positif Covid-19 di Kalteng
apahabar.com

Kalteng

Kali Pertama di KaltengAda‘Banyu Bejoget’
apahabar.com

Kalteng

Duh, Kasus Positif Covid-19 di Kapuas Bertambah 18 Orang
apahabar.com

Kalteng

Barut Zona Merah, Bupati Sampaikan Imbauan
apahabar.com

Kalteng

Sambut HUT Polwan, Polisi Wanita Kapuas Donor Darah
apahabar.com

Kalteng

Mayat Tanpa Kepala di Kalteng, Diduga Nelayan yang Hilang
apahabar.com

Kalteng

Kebakaran Pasar Pujon, Legislator Ini Sayangkan Pemkab Kapuas Batalkan Pengadaan Mobil Damkar
apahabar.com

Kalteng

Rapid Test Rp150 Ribu, RSDS Palangka Coba Menyesuaikan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com