Pegawainya Mencuri, Pangeran Khairul Saleh Minta KPK Evaluasi Diri Esok, Kemenag Kalsel Gelar Rukyatul Hilal di Puncak Gedung Bank Kalsel Selamat..! Tanah Bumbu Raih Peringkat Tiga MTQ Nasional Tingkat Provinsi XXXIII Polisi Kotabaru Tangkap Otak Pembunuhan Brutal di Mekarpura Pemilu Ulang di Banjarmasin Selatan, Cucu Habib Basirih Pinta Jauhi Politik Uang

Sejumlah Fraksi di DPRD Barut Soroti Raperda Retribusi Jasa Usaha

- Apahabar.com Kamis, 1 Agustus 2019 - 16:19 WIB

Sejumlah Fraksi di DPRD Barut Soroti Raperda Retribusi Jasa Usaha

Wakil Bupati Barut, Sugianto Panala Putera menyerahkan raperda kepada Ketua DPRD Barut Set Enus Y Mebas pada paripurna, didampingi waket 1, Hj Merry Rukaini dan Sekda Jainal Abidin, Kamis (01/08). Foto – apahabar.com/Muhammad Nasution

apahabar.com, MUARA TEWEH – Sejumlah fraksi DPRD Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah menyoroti rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Barut nomor 9 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada sidang paripurna di aula DPRD setempat, Kamis (01/08).

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya Pujiono mengatakan, bahwa fraksinya ingin mengetahui penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diorientasikan pada hal apa saja, karena belum ada penjelasan sebelumnya.

Baca Juga: Sudah 100 Hektar Lahan Gambut di Kotim Terbakar

Fraksinya juga menyoroti masih lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pungutan retribusi jasa usaha, oleh karenanya dengan dibuat Perda Retribusi Jasa Usaha tersebut nantinya dapat memberikan suatu kekuatan hukum dalam pelaksanaan pungutan retribusi jasa usaha.

“Kualitas pelayanan publik yang diberikan daerah harus sebanding dengan pengenaan pajak dan retribusi, jangan hanya menerima hak tapi kewajiban tidak dilaksanakan,” kata Pujiono.

Fraksi Gerakan Keadilan Karya Bangsa melalui juru bicaranya H Purman Jaya mengharapkan, agar retribusi jasa usaha tidak memberatkan masyarakat.

Sedangkan Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Denny Hermanto Sumarna mengatakan, retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau usaha perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan tertentu.

“Retribusi daerah akan menjadi komponen penerimaan pendapatan asli daerah dalam APBD,” katanya.

Pada umumnya ke 5  fraksi yang ada di DPRD Barut termasuk di dalamnya Fraksi Demokrat dan PAN setuju Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 9 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha sepakat untuk dibahas.

Baca Juga: BPH Migas: Pembangunan Pipa Gas Trans Kalimantan Suatu Keharusan

Reporter: Ahc17
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalteng

Ketua Perbakin Kalteng Bidik Kursi Ketua KONI
Update Covid-19

Kalteng

Update Covid-19 Kapuas: 14 Sembuh, 6 Positif
Sinovac

Kalteng

Disuntik Dosis Kedua, Kadinkes Kalteng: Vaksin Sinovac Aman

Kalteng

Sempat Dirawat di RS, Bos Pempek yang Ditabrak Pikap di Kalteng Meninggal Dunia
apahabar.com

Kalteng

Berkolaborasi Berantas Kekerdilan
Isra Mikraj

Kalteng

Libur Isra Mikraj, Penumpang Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Meningkat
Polres

Kalteng

Kado Tahun Baru, Puluhan Personel Polres Kapuas Naik Pangkat
Agustiar Sabran

Kalteng

Pangeran Khairul Saleh Jadi Saksi Nikah Agustiar Sabran-Thisia Halijam
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com