Blak-blakan Walhi Soal Biang Kerok Banjir Kalsel BREAKING NEWS: Usai Pasukan Katak, Giliran Paskhas Mendarat di Kalsel Meletus! Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas Sejauh 4,5 Kilometer Edan! 2 Pria Pembawa Sabu 11 Kg Tertangkap di Duta Mall Licin, Bos Travelindo Terduga Penipu Jemaah DPO Sejak Tahun Lalu

Akademisi Universitas Paramadina Tolak Revisi UU KPK

- Apahabar.com Selasa, 10 September 2019 - 05:15 WIB

Akademisi Universitas Paramadina Tolak Revisi UU KPK

Arsip. Tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2019). Penutupan tulisan KPK dengan kain hitam yang dilakukan sejak Minggu (8/9/2019) itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpinan hingga pegawai KPK menolak revisi Undang-undang KPK dan calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. Foto – Antara/Aditya Pradana Putra/wsj

apahabar.com, JAKARTA – Keluarga besar akademisi Universitas Paramadina menyerukan penolakan atas revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan oleh DPR.

“Kami seluruh elemen akademik Universitas Paramadina, Jakarta, berkomitmen memberikan dukungan kepada KPK dan menilai revisi UU KPK belum diperlukan untuk saat ini,” tulis keluarga besar Universitas Paramadina dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (09/09).

Keluarga besar Universitas Paramadina menilai usulan revisi UU KPK merupakan langkah untuk melumpuhkan kekuatan KPK, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dijamin secara konstitusional.

Mereka menilai manuver DPR itu berpotensi mengebiri otoritas KPK untuk menyidik, menuntut, menyadap hingga fungsi koordinasi dan supervisi.

Keluarga besar akademisi Universitas Paramadina mendesak seluruh elemen kekuatan masyarakat madani untuk bangkit dan mengawal proses tersebut sebagai bentuk dukungan kepada agenda pemberantasan korupsi.

Selain itu, mereka juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan komitmennya terhadap penguatan KPK dan mendorong optimalisasi fungsi pencegahan guna mengimbangi kapasitas penindakan KPK.

“Serta memperkuat kapasitas asset recovery sebagai bagian integral dalam upaya memunculkan efek jera dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia,” tulis mereka.

Pernyataan sikap tersebut mewakili 22 orang akademisi Universitas Paramadina, antara lain Prodi Hubungan Internasional Asriana Isa Sofia, MA, Prodi Magister Studi Islam Suratno, Prodi Informatika Retno Hendrawati, dan Prodi Ilmu Komunikasi Ika Karlina Idris, PhD.

Baca Juga: KPK Dikhawatirkan Kehilangan Taring Jika RUU Disahkan

Baca Juga: Pengamat: Jokowi Bisa Tolak Pembahasan Revisi UU KPK

Sumber: Antara

Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

BP Jamsostek Sudah Serahkan Data 11,8 Juta Penerima Subsidi Gaji ke Kemenaker
apahabar.com

Nasional

Tersandung Korupsi, Ratusan ASN Belum Kena Pecat
apahabar.com

Nasional

52 Tenaga Medis di Papua Positif Covid-19
apahabar.com

Nasional

Tanggulangi Rabies, Kementan Luncurkan Vaksin Neorabivet
apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Jamaah Umroh Indonesia Mulai Bertolak ke Saudi
apahabar.com

Nasional

Minyak Turun di Asia, Ketegangan Perdangangan Picu Kecemasan Ekonomi
apahabar.com

Nasional

Michael Rockfeller, Putra Miliarder AS Hilang di Belantara Hutan Papua, yang Ditemukan Hanya Potongan Kakinya
apahabar.com

Nasional

Innalillah…Adik Gus Dur Tutup Usia
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com