Via Pesantrenpreneur, Mardani H Maming Bertekad Cetak Santri Pengusaha Songsong Putaran Nasional Liga 3, Pemain Persemar Martapura Teken Kontrak Saingi Jembatan ‘Basit’, Banjarmasin Geber Megaproyek Pembelah Sungai Martapura Waketua DPRD Respons Megaproyek Tandingan Jembatan ‘Basit’ Fix! Sopir Batu Bara Tapin Batal Sweeping Truk Semen Tabalong

Ancam Kebebasan Pers, Ramai-Ramai Tolak Revisi KUHP

- Apahabar.com     Rabu, 25 September 2019 - 10:55 WITA

Ancam Kebebasan Pers, Ramai-Ramai Tolak Revisi KUHP

Sejumlah awak media melakukan unjuk rasa di berbagai daerah saat mengecam aksi pemulukan wartawan di kota Makassar Sulawesi Selatan. Foto-Suara.com

apahabar.com, BANJARMASIN – Perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai protes banyak pihak.

Mulanya hanya sekelompok mahasiswa lintas universitas yang menyuarakan protes mereka melalui aksi demo.

Kini sejumlah asosiasi pers pun dengan tegas memberikan penolakan terhadap perubahan ini.

Melalui petisi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, IJTI, AJI, PWI, LBH Pers dan LPDS, mereka menilai apabila RKUHP disahkan menjadi undang-undang maka akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air.

“Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers,” kutipan petisi yang diterima apahabar.com, Selasa (24/09) malam.

Menurut Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yadi Hendriana, penolakan ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami dalam kajian-kajian kami, seluruh asosiasi pers menganggap bahwa banyak penyimpangan-pennyimpangan yang akan terjadi, semacam membungkam kebebasan pers,” kata Yadi saat dihubungi lewat panggilan suara, Rabu (25/9) pagi.

Dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, disebutkan bahwa kemerdekaan pers telah dijamin dalam undang-undang.

“Kebebasan pers itu bagi kami harga mati. Kami memandang kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi serta dilandasi demokrasi,” tegasnya.

“Kalau seandainya 10 pasal yang kami persoalkan itu masih berlaku di KUHP sudah tentu UU Pers nomor 40 tahun 1999 tidak akan punya fungsi yang jelas untuk pers. Karena kebebasan-kebebasan kami yang sudah dirampas,” ungkap dia

Seandainya RKUHP benar-benar disahkan, dia memastikan hal ini akan menjadi kemunduran demokrasi. Seperti pada pasal penghinaan, harus dapat dibedakan antara kritik dan caci maki.

“Kritik itu koridor satu jalan artinya mengoreksi, mengontrol, kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kalau misalkan kritik saja dibungkam, itu berbahaya artinya teman-teman pers dalam bekerja tidak akan bebas, tidak akan memiliki hak eksklusif,” paparnya

Sejatinya, pers bekerja untuk kepentingan publik. Dalam hal ini, pers menyampaikan kebijakan pemerintah. Ketika kebijakan tersebut perlu dikritik maka wajar untuk dikritisi.

Beberapa pasal dalam RKUHP disebut sebagai pasal karet. Keberadaannya akan mengarahkan pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era orde baru. Menyamakan kritik pers dan pendapat masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa.

Mengkritik menurut Yadi menjadi multitafsir sebab tipis perbedaannya dengan menghina. Hal itu yang dapat membahayakan bagi pers untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja lembaga pemerintahan ataupun Presiden.

“Pasal-pasal multitafsir itu yang berbahaya bagi eksistensi pers. Kalau misalkan penguasa ini tidak suka sama pers ini, ya bisa dibungkam dengan undang-undang itu,” ujarnya mengakhiri.

Baca Juga: Tolak RKUHP, Mahasiswa ‘Duduki’ DPRD Kalsel

Baca Juga: DPR RI: RUU KUHP Masih Disempurnakan

Reporter: Musnita Sari
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Aurel

Nasional

Aurel dan Atta Halilintar Gagal Menikah?

Nasional

BPBD Lumajang Catat 1 Meninggal, 102 Warga Terluka Akibat Letusan Gunung Semeru
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Pastikan Seluruh Harga Bahan Pokok Terjangkau
apahabar.com

Nasional

KPK Ungkap Modus Anggaran Covid-19 Diselewengkan untuk Kepentingan Pilkada
apahabar.com

Nasional

Presiden Jokowi Ajak GP Anshor Jaga Ruang Kebebasan Berpendapat
apahabar.com

Nasional

Pemecatan Dirut Garuda, Jokowi: Pesan Menteri BUMN Tegas

Nasional

Mojokerto Diguncang Gempa, BPBD Cek ke Lapangan
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Dana Desa Rp187 Triliun, Hati-hati Menggunakannya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com