Resmi! Paman Birin Sandang Gelar Doktor Kehormatan dari ULM Sosok Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Paman Birin Bukan Orang Sembarangan Tempo Dua Bulan, Polres Tala Ungkap Puluhan Tersangka Kasus Narkoba Kebakaran di Pampanan, INAFIS Polres Tabalong Turun Tangan Kios di Tapin Terbakar, Satu Orang Jadi Korban

DPR Resmi Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan Menjadi UU

- Apahabar.com     Selasa, 24 September 2019 - 14:19 WITA

DPR Resmi Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan Menjadi UU

Ilustrasi rapat paripurna DPR. Foto-Lamhot Aritonang/detikcom

Apahabar.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-undang (UU).

Keputusan penundaan itu diambil melalui rapat paripurna ke-10 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (24/09).

“Karena itu saya tanya kepada seluruh anggota Paripurna DPR RI, apakah kita dapat menyetujui usulan penundaan RUU Pemasyarakatan itu?” kata Fahri di ruang rapat paripurna DPR, Selasa.

“Setuju,” serempak anggota DPR yang hadir.

Fahri kemudian mengetok palu sebagai tanda pengesahan keputusan penundaan atas pengesahan UU Pemasyarakatan.

Penundaan RUU Pemasyarakatan sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo agar DPR menunda pengesahan empat RUU pada periode ini, termasuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Hal tersebut dilontarkan Jokowi dalam jumpa pers usai rapat konsultasi dengan anggota legislatif yang dipimpin Ketua DPR Bambang Soesatyo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).

Jokowi mengatakan penundaan tersebut dimaksudkan untuk mengikis perdebatan di masyarakat.

“Tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR, serta Ketua Fraksi, Ketua Komisi, yang intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, substansi yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat,” ujar Jokowi.

RUU Pemasyarakatan menuai kontroversi karena memuat sejumlah pasal yang dianggap menguntungkan koruptor.

Salah satu poin yang sudah disepakati DPR dan pemerintah dalam Revisi UU Pemasyarakatan itu adalah kemudahan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme.

Baca Juga: Jelang Purna Jabatan, DPRD Banjarbaru Masih Sisakan Dua Raperda

Baca Juga: Tolak RKUHP, Mahasiswa ‘Duduki’ DPRD Kalsel

Sumber: Antara/CNN Indonesia
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Fakta-Fakta Penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Kini Polisi Buru Sang Pemasok
Jembatan Sei Alalak

Dinas PUPR Kalsel

Jembatan Sei Alalak Kalsel Rampung, Jembatan Melengkung Pertama di RI
Nirina Zubir

Nasional

Aktris Nirina Zubir Masih Positif Covid-19, Sang Suami Kirim Pesan Mengharukan
apahabar.com

Nasional

Jelang PON XX, Tolikara Siapkan Nanas Bokondini jadi Minuman Kemasan
apahabar.com

Nasional

Jokowi: TNI Nomor Satu di Asean, Jangan Diremehkan

Nasional

Terus Berkembang, Bank bjb Sasar UMKM Ritel Otomotif
Bupati Situbondo

Nasional

Bupati Situbondo Trending Twitter, Warganet Curiga Keterlibatan Buzzer

Nasional

Bobol Sistem IT Bank, Petani di Sumsel Divonis 3 Tahun Penjara
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com