Bupati Anang Resmikan SAMTA, Sekolah Alam Perdana di Tabalong Warga Eks Bioskop Cempaka Geger, Pria Tewas Bersimbah Darah 7 POPULER KALSEL: Ibu Bunuh Anak di Benawa HST hingga Ketua Nasdem Tala Buron Positif Sabu, Oknum Anggota DPRD Tala Terancam Dipecat! Hasil Visum: 2 Anak yang Diduga Dibunuh Ibu di Benawa HST Mati Lemas!

DPR Resmi Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan Menjadi UU

- Apahabar.com Selasa, 24 September 2019 - 14:19 WIB

DPR Resmi Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan Menjadi UU

Ilustrasi rapat paripurna DPR. Foto-Lamhot Aritonang/detikcom

Apahabar.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-undang (UU).

Keputusan penundaan itu diambil melalui rapat paripurna ke-10 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (24/09).

“Karena itu saya tanya kepada seluruh anggota Paripurna DPR RI, apakah kita dapat menyetujui usulan penundaan RUU Pemasyarakatan itu?” kata Fahri di ruang rapat paripurna DPR, Selasa.

“Setuju,” serempak anggota DPR yang hadir.

Fahri kemudian mengetok palu sebagai tanda pengesahan keputusan penundaan atas pengesahan UU Pemasyarakatan.

Penundaan RUU Pemasyarakatan sesuai dengan permintaan Presiden Joko Widodo agar DPR menunda pengesahan empat RUU pada periode ini, termasuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Hal tersebut dilontarkan Jokowi dalam jumpa pers usai rapat konsultasi dengan anggota legislatif yang dipimpin Ketua DPR Bambang Soesatyo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).

Jokowi mengatakan penundaan tersebut dimaksudkan untuk mengikis perdebatan di masyarakat.

“Tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR, serta Ketua Fraksi, Ketua Komisi, yang intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, substansi yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat,” ujar Jokowi.

RUU Pemasyarakatan menuai kontroversi karena memuat sejumlah pasal yang dianggap menguntungkan koruptor.

Salah satu poin yang sudah disepakati DPR dan pemerintah dalam Revisi UU Pemasyarakatan itu adalah kemudahan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme.

Baca Juga: Jelang Purna Jabatan, DPRD Banjarbaru Masih Sisakan Dua Raperda

Baca Juga: Tolak RKUHP, Mahasiswa ‘Duduki’ DPRD Kalsel

Sumber: Antara/CNN Indonesia
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Sandiaga Kibarkan Bendera NU di Kampanye, TKN:  Blunder
apahabar.com

Nasional

Baik dan Sabar, Ma’ruf Amin Digelari Karaeng Manaba
apahabar.com

Nasional

Jelang Putusan MK, Polisi Imbau Masyarakat Tak Lakukan Aksi
apahabar.com

Nasional

Lonjakan Penumpang di Soetta, Pelaku Perjalanan Dinas Mendominasi
apahabar.com

Nasional

Siap-siap, 100 Ribu Lowongan CPNS Dibuka Maret 2019
apahabar.com

Nasional

Kemendagri Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Banjir
apahabar.com

Nasional

Sekretaris Umum FPI Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Saksi Kasus Ninoy
apahabar.com

Nasional

Kabar Duka, Johny Indo Tutup Usia
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com