Perhatian! PT KPP Rantau Ngutang Pajak Alat Berat Rp 1,8 M Warung Jablay di HSS Meresahkan, MUI Ngadu ke DPRD Jelang Pencoblosan, Warga Kalsel Diimbau Jangan Telan Mentah-Mentah Berita Medsos Disbudpar Banjarmasin Rilis Dua Wisata Baru, Cek Lokasinya Otsus Jilid Dua, Semangat Baru Pembangunan Papua

Forum Rektor Indonesia Dukung Penyampaian Aspirasi dan Penguatan UU KPK

- Apahabar.com Minggu, 29 September 2019 - 11:39 WIB

Forum Rektor Indonesia Dukung Penyampaian Aspirasi dan Penguatan UU KPK

Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Sutarto Hadi. Foto-Tribun

apahabar.com, BANJARMASIN РForum Rektor Indonesia (FRI) mengambil sikap atas perkembangan politik serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang terjadi di Indonesia. Khususnya, yang berkaitan erat dengan polemik di bidang perundang-undangan.

Di antaranya revisi undang-undang KPK, pengesahan RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU penghapusan kekerasan seksual, RUU Minerba serta RUU Pertanahan, yang telah berkembang dan dikhawatirkan menjadi konflik berkepanjangan.

“Kita mempertimbangkan dan menyikapi kondisi terkini yang dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat serta mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia, Prof Sutarto Hadi kepada¬†apahabar.com, Minggu (29/9) pagi.

Menurut Prof Sutarto yang juga Rektor Universitas Lambung Mangkurat ini, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi luhur dalam ikut menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945.

“Mempertimbangkan bahwa aspirasi penyampaian masyarakat merupakan hak asasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Oleh sebab itu, FRI mengimbau agar seluruh elemen masyarakat lebih mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, suku, dan ras, serta kepentingan pribadi.

Maka Forum Rektor Indonesia (FRI) menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

  1. Mengimbau kepada semua pihak termasuk pemerintah untuk saling menahan diri agar tidak mengeluarkan ucapan dan atau tindakan yang bersifat provokatif, agitatif, serta anarkis.
  2. Mengimbau kepada semua pihak yang berbeda pandangan untuk saling melakukan dialog sebagai wujud penyampaian aspirasi secara demokratis dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.
  3. Mendorong penguatan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang kredibel dan akuntabel.
  4. Mendorong kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara luas dan menyeluruh untuk setiap perubahan perundangan kepada seluruh komponen masyarakat.
  5. Mengajak seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk turut berkontribusi menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi.

Baca Juga: Tuntutan Massa Demo DPRD Kalsel: RKUHP hingga RUU KPK

Baca Juga: Haedar: Penundaan Pembahasan RUU Kontroversial Sudah Tepat

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Update Tes CPNS di Kalsel: SKB Diundur hingga April
apahabar.com

Kalsel

Ratusan Cyclist Siap Genjot Banjarmasin-Loksado
apahabar.com

Kalsel

Lagi, Penumpang Gelap Terobos PSBB via Trisakti Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Penerima Program Keluarga Harapan di Kalsel Meningkat 100 Persen

Kalsel

Kronologis Perampokan Sadis di Alfa Mart Teluk Tiram Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

PUPR Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi se-Kabupaten Banjar
apahabar.com

Kalsel

Pancasila Jadi Benteng Halau Gempuran Paham Radikal
apahabar.com

Kalsel

Jalin Kemitraan, Kapolres HSU Pimpin Gowes ke Kampung Tangguh Banua
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com