Pembantai Tetangga di Kelumpang Kotabaru Diancam Penjara Seumur Hidup! ANEH, 3 Proyek Jembatan di Banjarmasin Jalan Terus Walau Tanpa IMB Seruan Tokoh Tanah Bumbu: Pendukung SHM-MAR Jangan Ikut Sebar Hoaks dan Fitnah Pembelajaran Tatap Muka SMP di Banjarmasin Siap Dibuka, Catat Bulannya VIDEO: Polisi Rilis Tersangka Pencurian Hp Rosehan di Pesawat

Gerakan Mahasiswa di DPRD Kalsel, Bawa Nisan, Tanda KPK ‘Mati’

- Apahabar.com Senin, 30 September 2019 - 18:10 WIB

Gerakan Mahasiswa di DPRD Kalsel, Bawa Nisan, Tanda KPK ‘Mati’

Mahasiswa menyampaikan aspirasi dihadapan unsur pimpinan DPRD Kalsel. Foto-apahabar.com/Rizal Khalqi

apahabar.com, BANJARMASIN – Beragam cara dilakukan mahasiswa dalam aksi demo di DPRD Kalsel. Tak hanya mengacungkan poster bertuliskan kritikan, pada aksi unjuk rasa jilid III membawa nisan bertuliskan RIP KPK.

Massa menilai, jika RUU KPK disahkan, maka KPK dianggap mati karena aturan yang dibuat pemerintah.

“Kami mendesak dewan dan pihak yang terkait untuk melakukan perombakan dan pengkajian ulang terhadap RUU KPK dan RUU KUHP yang dinilai bermasalah secara terukur serta didasarkan dengan aspirasi rakyat,” kata salah seorang demonstran, Senin (30/9).

Massa yang sempat dihalau aparat kepolisian untuk menyampaikan aspirasi depan Kantor DPRD Kalsel akhirnya ditemui unsur pimpinan DPRD Kalsel yang menjalani prosesi pengambilan sumpah dan janji.

Tak puas hanya membawa poster dan nisan berbagai tulisan kritis, mereka juga meminta Ketua DPRD Kalsel duduk di tengah-tengah jalan untuk mendengarkan beragam aspirasi.

Dalam orasinya, demonstran menyampaikan supaya pemerintah segera mengeluarkan Perppu KPK. Hal tersebut supaya satu-satunya lembaga pemberantas Korupsi pemerintah bisa kembali leluasa menangkap para koruptor.

Mereka juga meminta Pemerintah, DPR RI dan berbagai pihak terkait merombak kembali RUU KUHP yang dinilai tak sejalan dengan aspirasi rakyat.

Menolak RUU Pertanahan dan mendesak pemerintah bersama DPR RI untuk melakukan pembahasan ulang dengan membawa aspirasi masyarakat kecil. Hal tersebut berkaca dari aksi tolak tambang di pegunungan Meratus.

Mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga independen pelaksana reforma agraria nasional untuk penyelesaian konflik agraria yang terjadi.

Menuntut pertanggungjawaban atas terluka bahkan gugurnya peserta aksi di beberapa titik daerah se-Nasional.

Stop kriminalisasi aktivis dari segala sektor dan menuntut pihak berwajib untuk menghukum dengan tegas para oknum yang bertanggung jawab.

Stop kekerasan terhadap jurnalis dan kriminalisasi pers yang terjadi saat penyampaian aspirasi di sejumlah wilayah Indonesia.

Usut tuntas pelanggaran HAM dan stop militerisme, diskriminasi, dan tindakan represif terhadap saudara-saudara di Papua.

Baca Juga: Potret di Balik Demonstrasi Damai di DPRD Kalsel

Baca Juga: Cerita Rafi Punguti Sampah di Tengah Riuhnya Demo DPRD Kalsel

Baca Juga: Terjunkan Ratusan Personel, Polisi Pastikan Demo Depan DPRD Kalsel Kondusif

Baca Juga: Celetuk Massa Kala Pedagang Ketiban Untung: Hilang Idealisme Mahasiswa!

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Syarif

 

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Jika Parkir Meluber ke Jalan, Dishub Ancam Bubarkan Kegiatan
apahabar.com

Kalsel

Update Covid-19 Tanbu: 6 Sembuh, Hanya 1 Positif
apahabar.com

Kalsel

Pipa PDAM Intan Banjar Bocor di Jalan Mr Cokrokusumo
apahabar.com

Kalsel

Tiga Poin Penting Mesti Dimiliki Wartawan
apahabar.com

Kalsel

Prihatin Siswa Tidak Bisa Belajar Online, Aipda Suparman Sisihkan Gaji Untuk Beri Smartphone
apahabar.com

Kalsel

HUT ke-20 DWP HST, Sekda Minta Para Istri Dukung Suami
apahabar.com

Kalsel

Sosialisasi Tax Gathering, Pemkab Banjar Kumpulkan Puluhan Pengusaha
apahabar.com

Kalsel

Listrik Padam, Rumah Warga Jalan Sepakat Terbakar
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com