Inilah Susunan Pemain Barito Putera vs Tira Persikabo, Kim Jin-sung Starter Lagi Penggerebekan Maut Kakek Sarijan Bukan Semata Pengembangan Kasus Brakkk! Detik-Detik Rumah Ambruk di Manarap Banjar Kontroversi Upin Ipin Sudah Meninggal, Les’ Copaque Beri Penjelasan Penggerebekan Maut Kakek Teluk Tiram: Sarijan Rupanya Target Tersohor Kepolisian

Kenaikan Iuran BPJS Tuai Kritik Anggota DPRD Kalsel

- Apahabar.com     Selasa, 3 September 2019 - 13:17 WITA

Kenaikan Iuran BPJS Tuai Kritik Anggota DPRD Kalsel

Ilustrasi BPJS kesehatan. Foto-Tribun

apahabar.com, BANJARMASIN – Terus mengalami defisit, Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka opsi kenaikan biaya iuran BPJS Kesehatan bahkan lebih dari seratus persen.

Dalam pembahasan sempat diusulkan angka kenaikan iuran untuk peserta JKN kelas I yang tadinya hanya Rp80 ribu/bulan menjadi Rp160 ribu/bulan.

Selanjutnya untuk peserta JKN kelas II biaya iuran diusulkan naik menjadi Rp110 ribu dari yang sebelumnya Rp51 ribu. Sementara peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 harus merogoh kocek lebih besar tiap bulanannya, yaitu Rp42 ribu.

Belakangan, rencana kenaikan itu rupanya tidak diamini oleh sejumlah anggota DPRD Kalsel. Ditemui di Sekretariat DPRD Kalsel, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Iskandar Zulkarnain menilai Sri Mulyani mesti melihat dulu kemampuan ekonomi masyarakat.

“Kenaikan biaya iuran terlebih dahulu harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat peserta JKN-KIS,” ujarnya.

Kebijakan menaikan iuran BPJS dinilai bukan kebijakan populer di mata masyarakat luas. Maka kenaikan iuran harus sebanding dengan pelayanan.

Sementara, Kepala BPJS Cabang Banjarmasin, Tutus Novita Dewi enggan mengomentari potensi risiko dari kenaikan iuran terhadap kepatuhan dan peserta JKN-KIS.

Apapun yang diputuskan pemerintah, pihaknya akan terus tetap berupaya meningkatkan kolektibilitas iuran. Salah satunya dengan kunjungan, telepon, surat, memperbanyak saluran pembayaran serta mengoptimalkan kader-kader JKN.

Saat ini menurutnya kepatuhan membayar iuran peserta mandiri JKN-KIS di Kalsel baru mencapai enam puluh persen.

Baca Juga: Iuran BPJS Naik; Dirut Mengapresiasi, YLKI Tuntut Relokasi Subsidi

Baca Juga: Menunggak Pembayaran ke RSUD, DPRD Barut Akan Panggil BPJS

Baca Juga: Belum Lakukan Pembayaran Klaim RSUD Muara Teweh, Ini Penjelasan BPJS

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

DPRD Kalsel

DPRD Kalsel

DPRD Kalsel Apresiasi Tabalong dan HSU Bentuk Perda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
Aplikasi Gides

DPRD Kalsel

Aplikasi Gides, Inovasi Waket DPRD Kalsel untuk Percepatan Informasi Desa

DPRD Kalsel

Sosper di Ulu Benteng Marabahan, Hasanuddin Murad: Pelaku Usaha Perkebunan Wajib Kantongi Izin

DPRD Kalsel

DPRD Kalsel Berencana Panggil ESDM, Pertanyakan Pengerukan Pasir Alur Barito
Banjarmasin

DPRD Kalsel

Kalsel Kelima Terendah Penyebaran Covid-19, Bang Dhin: Jangan Terlena Data
DPRD Kalsel mengikuti peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 25. Foto-Istimewa

DPRD Kalsel

Peringati HLUN ke 25, Bang Dhin Ajak Hormati Orang yang Lebih Tua
Covid-19 Mewabah, Pelayanan Publik dan Geliat Ekonomi Harus Tetap Jalan

DPRD Kalsel

Covid-19 Mewabah, Pelayanan Publik dan Geliat Ekonomi Harus Tetap Jalan
KUnker

DPRD Kalsel

Kebut PAD, DPRD Kalsel Korek Potensi PKB dan PAP di Kotabaru
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com