Usai Kios Pasar Kuripan Dibongkar, Pemkot Banjarmasin Incar Ruko dan TPS Veteran BMW M1 milik mendiang Paul Walker “Fast and Furious” Dilelang Rumdin Kepala Kemenag HSU Ambruk ke Air, Begini Nasib Penghuninya 2 Segmen Rampung, Jembatan Bailey Pabahanan Tala Sudah Bisa Dilewati Kenakan Sarung, Mayat Gegerkan Warga Ratu Zaleha Banjarmasin

Kenaikan Iuran BPJS Tuai Kritik Anggota DPRD Kalsel

- Apahabar.com Selasa, 3 September 2019 - 13:17 WIB

Kenaikan Iuran BPJS Tuai Kritik Anggota DPRD Kalsel

Ilustrasi BPJS kesehatan. Foto-Tribun

apahabar.com, BANJARMASIN – Terus mengalami defisit, Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka opsi kenaikan biaya iuran BPJS Kesehatan bahkan lebih dari seratus persen.

Dalam pembahasan sempat diusulkan angka kenaikan iuran untuk peserta JKN kelas I yang tadinya hanya Rp80 ribu/bulan menjadi Rp160 ribu/bulan.

Selanjutnya untuk peserta JKN kelas II biaya iuran diusulkan naik menjadi Rp110 ribu dari yang sebelumnya Rp51 ribu. Sementara peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 harus merogoh kocek lebih besar tiap bulanannya, yaitu Rp42 ribu.

Belakangan, rencana kenaikan itu rupanya tidak diamini oleh sejumlah anggota DPRD Kalsel. Ditemui di Sekretariat DPRD Kalsel, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Iskandar Zulkarnain menilai Sri Mulyani mesti melihat dulu kemampuan ekonomi masyarakat.

“Kenaikan biaya iuran terlebih dahulu harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat peserta JKN-KIS,” ujarnya.

Kebijakan menaikan iuran BPJS dinilai bukan kebijakan populer di mata masyarakat luas. Maka kenaikan iuran harus sebanding dengan pelayanan.

Sementara, Kepala BPJS Cabang Banjarmasin, Tutus Novita Dewi enggan mengomentari potensi risiko dari kenaikan iuran terhadap kepatuhan dan peserta JKN-KIS.

Apapun yang diputuskan pemerintah, pihaknya akan terus tetap berupaya meningkatkan kolektibilitas iuran. Salah satunya dengan kunjungan, telepon, surat, memperbanyak saluran pembayaran serta mengoptimalkan kader-kader JKN.

Saat ini menurutnya kepatuhan membayar iuran peserta mandiri JKN-KIS di Kalsel baru mencapai enam puluh persen.

Baca Juga: Iuran BPJS Naik; Dirut Mengapresiasi, YLKI Tuntut Relokasi Subsidi

Baca Juga: Menunggak Pembayaran ke RSUD, DPRD Barut Akan Panggil BPJS

Baca Juga: Belum Lakukan Pembayaran Klaim RSUD Muara Teweh, Ini Penjelasan BPJS

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

DPRD Kalsel

DPRD Kalsel Dorong Kemenhub Tambah Armada BRT
apahabar.com

DPRD Kalsel

Guru Dibogem Mentah Siswa, DPRD Kalsel Sorot Pendidikan Karakter

DPRD Kalsel

Anggota DPRD Kalsel Bagi Sembako untuk Korban Banjir
apahabar.com

DPRD Kalsel

Farah Amalia Resmi Jadi Anggota DPRD Kalsel
apahabar.com

DPRD Kalsel

Kinerja Belum Gereget, DPRD Panggil 2 BUMD ke Rumah Banjar
apahabar.com

DPRD Kalsel

2021, Bang Dhin Ingin Kalsel Lebih Baik
DPRD Kalsel

DPRD Kalsel

Pansus I DPRD Kalsel Targetkan Raperda SOPD Rampung Januari 2021
apahabar.com

DPRD Kalsel

Kerja Sama Jamkrida dan Pemkab Tanbu Jadi Angin Segar untuk UMKM
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com