UPDATE 264 Rumah di HST Hilang Disapu Banjir, 9 Meninggal BANYU LALU HAJA Tim Paman Birin Mau Polisikan Warga, Peradi-Komnas HAM Pasang Badan Duuh, 8 Kecamatan di Tanah Laut Hilang Disapu Banjir Dear Korban Banjir Kalsel, Telkomsel Bebaskan Telepon-SMS Demi Aliran Sungai, Pos Polisi di Jalan Veteran Banjarmasin Dibongkar

Laode M Syarif: Perubahan UU KPK Upaya Pelemahan Secara Diam-diam

- Apahabar.com Kamis, 5 September 2019 - 16:51 WIB

Laode M Syarif: Perubahan UU KPK Upaya Pelemahan Secara Diam-diam

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif. Foto - Antara/Hafidz Mubarak A

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang KPK (UU KPK) merupakan upaya pelemahan secara diam-diam.

Syarif saat dikonfirmasi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (05/09) menyatakan bahwa pemerintah dan DPR telah membohongi rakyat Indonesia karena dalam program mereka selalu menyuarakan penguatan terhadap KPK.

“Pada kenyataannya mereka berkonspirasi melemahkan KPK secara diam-diam,” ucap Syarif, menegaskan.

Lebih lanjut, ia mengatakan pembahasan revisi UU KPK yang dilakukan secara diam-diam itu menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultansi dengan masyarakat yang diwakilinya.

Diketahui, rapat paripurna DPR pada hari ini menyetujui usulan revisi dua UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan RUU Perubahan atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Hanya ada sekitar 77 anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut, sedangkan 204 anggota meminta izin tidak hadir.

Dalam rapat, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto mengungkapkan total 281 anggota dewan menghadiri rapat paripurna.

Materi muatan revisi UU KPK tersebut meliputi perubahan status kepegawaian para pegawai KPK menjadi ASN, kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, KPK tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, peralihan pelaporan LHKPN, serta kewenangan KPK untuk menghentikan perkara.

Baca Juga: Puan Maharani: Pemerintah Tetap Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Baca Juga: Ketika Mobil Dinas Jokowi Mogok di Kalimantan

Sumber: Antara
Editor: Aprianoor

Editor: aji - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Habib Rizieq

Nasional

Habib Rizieq Tersangka, Waketum MUI: Hukum Harus Mendidik
apahabar.com

Nasional

Yusril Kembali Tegaskan Komitmen PBB Dukung Jokowi-Ma’ruf
apahabar.com

Nasional

Serangan Jantung Penyebab Tertinggi Kematian Jemaah Haji Indonesia
apahabar.com

Nasional

Selama Pandemi, KKP Salurkan Pinjaman Rp180 Miliar kepada UMKM
apahabar.com

Nasional

Demonstran dari 13 Ormas Pasang Keranda di Depan Gedung KPK
apahabar.com

Nasional

Imam Besar Masjid Istiqlal Serukan Shalat Ghaib untuk Korban Teror Selandia Baru
apahabar.com

Nasional

Gojek Kerahkan Tim untuk Sosialisasi Jaga Jarak ke Pengemudi
Subsidi Upah

Nasional

Cair! Bantuan Subsidi Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Mulai Disalurkan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com