Bupati Anang Resmikan SAMTA, Sekolah Alam Perdana di Tabalong Warga Eks Bioskop Cempaka Geger, Pria Tewas Bersimbah Darah 7 POPULER KALSEL: Ibu Bunuh Anak di Benawa HST hingga Ketua Nasdem Tala Buron Positif Sabu, Oknum Anggota DPRD Tala Terancam Dipecat! Hasil Visum: 2 Anak yang Diduga Dibunuh Ibu di Benawa HST Mati Lemas!

MAPPI Kalselteng Gelar Diseminasi dan Sosialisasi SPI (DS)-100

- Apahabar.com Selasa, 10 September 2019 - 16:21 WIB

MAPPI Kalselteng Gelar Diseminasi dan Sosialisasi SPI (DS)-100

Kegiatan Disenimasi dan Sosialisasi SPI 100 yang diadakan DPD MAPPI Kalselteng di Aria Barito Hotel, Selasa (10/09). Foto- MAPPI Kalselteng for apahabar.com.

apahabar.com, BANJARMASIN – Pengetahuan dan pengalaman para profesi penilai di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah terus digenjot. Salah satunya lewat Diseminasi dan Sosialisasi Standart Penilaian Indonesia (SPI) DS-100 di Aria Barito Hotel, Banjarmasin, Selasa (10/09).

Acara tersebut digelar oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Kalselteng. Dengan harapan dapat meminimalisi resiko petugas penilai di lapangan.

Ketua DPD MAPPI Kalselteng, Hani Muntoha menyebutkan, sejauh anggotanya ketika menjalankan proses penilaian selalui sesuai dengan standar yang ada dan hasilnya cukup memuaskan.

Namun, menurutnya tetap saja setiap periodik kemampuan mereka terus ditingkat.

“MAPPI Kalselteng ini berusaha mengadakan kegiatan yang bisa memperkaya keilmuan penilai khususnya anggota DPD MAPPI Kalselteng. Ke depan kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk menambah pengetahuan atau syarat kompetensi yang ada untuk anggota DPD MAPPI Kalselteng,” tutur Hani Muntoha.

Dalam kegiatan itu disinggung pula tentang Rancangan Undang Undang Perlindungan bagi penilai. DPD MAPPI berharap RUU itu bisa terealisasi menjadi UU.

Tujuannya sebagai perlindungan hukum kepada penilai. Sebab pihaknya merasa penting bagi para penilai saat menjalankan tugas dengan adanya perlindungan hukum.

“Dari DPD MAPPI jika ada penilai yang tersangkut kasus hukum, kita kembalikan kepada yang namanya dewan penilai. Itu apabila ada persoalan persoalan yang menyangkut penilai. Kalau DPD tidak bisa masuk ke ranah itu apabila ada anggota MAPPI yang tersangkut kasus hukum disebabkan permasalahan penilaian,” pungkas Hani Muntoha.

Baca Juga: Ini Usaha MAPPI Meningkatkan Kualitas Penilai

Baca Juga: Barabai Berkabut, BPJS Bagi-Bagi Masker

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Tingkat Keasaman Sungai Barito Masih Tinggi, Petani Ikan di Marabahan Mesti Jeli
apahabar.com

Kalsel

Hermansyah Imbau Perpisahan Sekolah Tidak di Tempat Mewah
apahabar.com

Kalsel

1,81 Juta Hektare Hutan Mangrove di Indonesia Rusak
apahabar.com

Kalsel

Tari Malamang Aruh Wakili Kalsel ke Tingkat Nasional
apahabar.com

Kalsel

Polsek Banjarbaru Barat Monitor Kunjungan Pjs Wali Kota di Kelurahan Landasan Ulin Tengah
apahabar.com

Kalsel

Bakal Didemo Ribuan Buruh, Anggota Dewan Pulang Kampung
apahabar.com

Kalsel

Berupaya Pererat Silaturahmi, Pemkab HSS Galakkan Subuh Berjemaah
apahabar.com

Kalsel

Tiga Poin Penting Mesti Dimiliki Wartawan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com