Mahasiswanya Positif Covid-19, Kampus FISIP ULM Banjarmasin Lockdown Selama Sepekan Larang Anggota Fraksi ke Luar Daerah, Golkar Targetkan Kemenangan BirinMu 70 Persen Sembuh dari Covid-19, Sugianto Hadir di Kampanye Penutup Jelang Pencoblosan, Ratusan Anggota Fraksi Golkar Se-Kalsel Siap Awasi Money Politics Aduuuuuuuuuh ai, Viral Bocah di Tapin Ngamuk-Buang Motor Saat Ditilang Polisi

Puan Maharani: Pemerintah Tetap Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

- Apahabar.com Kamis, 5 September 2019 - 16:32 WIB

Puan Maharani: Pemerintah Tetap Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Foto – gesuri.id

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan,  pemerintah tetap akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas I, II, dan III per 1 Januari 2020 mendatang.

Dia menjelaskan, seperti dilansir Republika, kebijakan kenaikan iuran BPJS bukan perkara negosiasi antara pemerintah dengan parlemen, namun pencarian solusi atas defisit keuangan yang dialami lembaga tersebut.

“Untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) walau ada kenaikan, negara tetap membayar. Untuk penyesuaian kelas I, II, III kan baru akan dilakukan pada tahun depan, 1 Januari 2020. Masih ada waktu untuk data cleansing, dan hasil rapat dengan DPR kemarin,” jelas Puan di Istana Negara, Rabu (04/09).

Puan juga mengingatkan bahwa selama lima tahun terakhir ini, belum ada penyesuaian dan kajian ulang terhadap besaran tarif iuran BPJS Kesehatan. Artinya, menurutnya, penyesuaian yang dilakukan saat ini sudah dianggap tepat.

Puan juga menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menindaklanjuti hasil rapat kerja yang dilakukan bersama Komisi IX dan XI DPR. Salah satu yang menjadi fokus pemerintah, ujar Puan, adalah meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan mencari solusi atas hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait peserta bermasalah.

“Tentu saja kemudian bagaimana Kemenkes dengan BPJS melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan hasil review BPKP yang harus ditindaklanjuti,” katanya.

Berdasarkan hasil audit BPKP, masih terdapat 10.654.530 peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang masih bermasalah. Status mereka belum jelas apakah masuk dalam kategori mampu atau miskin.

Demi meloloskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, pemerintah menyiapkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Puan menyebutkan, Perpres tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini ditargetkan akan rampung September 2019 ini.

Sebelumnya, Komisi IX dan XI DPR RI menolak usulan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Dengan penolakan tersebut, iuran kelas III akan tetap sebesar Rp 25.500 per jiwa per bulan.

Penolakan tersebut lantaran validasi data peserta BPJS Kesehatan belum tuntas. Terutama, bagi peserta kelas III saat ini yang semestinya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung penuh oleh pemerintah.

Baca Juga: Ketika Mobil Dinas Jokowi Mogok di Kalimantan

Baca Juga: Spesies Lele Baru Ditemukan di Calon Ibu Kota RI

Sumber: Republika.com
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Presiden dan Wapres Berbagi Tugas, Ma’ruf Amin Urus SDM Hingga Ekonomi  
apahabar.com

Nasional

Pemindahan Ibu Kota, Jutaan PNS Diboyong ke Kalimantan
apahabar.com

Hukum

Ungkap Pembunuhan Editor Metro TV, Polisi Terjunkan Anjing Pelacak
Pelajar Bunuh Begal di Malang Divonis Hukuman Pembinaan

Nasional

Pelajar Bunuh Begal di Malang Divonis Hukuman Pembinaan
apahabar.com

Nasional

Melalui JPS, Kemnaker Luncurkan Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
apahabar.com

Nasional

KH Ma’ruf Amin Apresiasi Standardisasi Dai MUI
apahabar.com

Nasional

17 Kerajaan Nusantara Pamerkan Kain Tenun Berusia Ratusan Tahun
apahabar.com

Nasional

Penahanan 100 Tersangka Perusuh 22 Mei Ditangguhkan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com