Sosok Promotor Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Paman Birin Bukan Orang Sembarangan Tempo Dua Bulan, Polres Tala Ungkap Puluhan Tersangka Kasus Narkoba Kebakaran di Pampanan, INAFIS Polres Tabalong Turun Tangan Kios di Tapin Terbakar, Satu Orang Jadi Korban Tarif PCR Sudah Turun, Maskapai Penerbangan di Kalsel Masih Menjerit

Puan Maharani: Pemerintah Tetap Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

- Apahabar.com     Kamis, 5 September 2019 - 16:32 WITA

Puan Maharani: Pemerintah Tetap Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani. Foto – gesuri.id

apahabar.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan,  pemerintah tetap akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas I, II, dan III per 1 Januari 2020 mendatang.

Dia menjelaskan, seperti dilansir Republika, kebijakan kenaikan iuran BPJS bukan perkara negosiasi antara pemerintah dengan parlemen, namun pencarian solusi atas defisit keuangan yang dialami lembaga tersebut.

“Untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) walau ada kenaikan, negara tetap membayar. Untuk penyesuaian kelas I, II, III kan baru akan dilakukan pada tahun depan, 1 Januari 2020. Masih ada waktu untuk data cleansing, dan hasil rapat dengan DPR kemarin,” jelas Puan di Istana Negara, Rabu (04/09).

Puan juga mengingatkan bahwa selama lima tahun terakhir ini, belum ada penyesuaian dan kajian ulang terhadap besaran tarif iuran BPJS Kesehatan. Artinya, menurutnya, penyesuaian yang dilakukan saat ini sudah dianggap tepat.

Puan juga menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menindaklanjuti hasil rapat kerja yang dilakukan bersama Komisi IX dan XI DPR. Salah satu yang menjadi fokus pemerintah, ujar Puan, adalah meminta Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan mencari solusi atas hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait peserta bermasalah.

“Tentu saja kemudian bagaimana Kemenkes dengan BPJS melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan hasil review BPKP yang harus ditindaklanjuti,” katanya.

Berdasarkan hasil audit BPKP, masih terdapat 10.654.530 peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang masih bermasalah. Status mereka belum jelas apakah masuk dalam kategori mampu atau miskin.

Demi meloloskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, pemerintah menyiapkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Puan menyebutkan, Perpres tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini ditargetkan akan rampung September 2019 ini.

Sebelumnya, Komisi IX dan XI DPR RI menolak usulan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kelas III bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Dengan penolakan tersebut, iuran kelas III akan tetap sebesar Rp 25.500 per jiwa per bulan.

Penolakan tersebut lantaran validasi data peserta BPJS Kesehatan belum tuntas. Terutama, bagi peserta kelas III saat ini yang semestinya menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung penuh oleh pemerintah.

Baca Juga: Ketika Mobil Dinas Jokowi Mogok di Kalimantan

Baca Juga: Spesies Lele Baru Ditemukan di Calon Ibu Kota RI

Sumber: Republika.com
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Nasional

Eks Karyawan Merpati Tuntut Pesangon ke Jokowi
apahabar.com

Nasional

Ma’ruf Amin: Bangun Bangsa-Negara, Ulama Siap Ditempatkan di Mana Saja
China Hadapi Gelombang Kedua Covid-19

Nasional

China Hadapi Gelombang Kedua Covid-19
apahabar.com

Nasional

Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik Diukur Ulang
apahabar.com

Nasional

Mensesneg Luruskan Pernyataan Jubir Presiden Soal Mudik
apahabar.com

Nasional

Polisi Bekasi Pastikan Hanya 1 Terduga Teroris yang Tewas
apahabar.com

Nasional

Nadiem: 2020 UN Masih Diselenggarakan
apahabar.com

Nasional

Cegah Penyebaran Covid-19, Meja Tamu Jokowi Dipasang Pembatas Kaca
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com