Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

Tak Puas Janji Dewan, Massa Minta Aspirasi Tolak UU KPK Divideokan

- Apahabar.com Kamis, 19 September 2019 - 14:47 WIB

Tak Puas Janji Dewan, Massa Minta Aspirasi Tolak UU KPK Divideokan

Demonstrasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalimantan Selatan (Kalsel) di depan pagar kantor DPRD Kalsel, Kamis pagi. Foto-apahabar.com/Rizal

apahabar.com, BANJARMASIN – Tak puas janji wakil rakyat di DPRD Kalsel, massa aksi Tolak UU KPK minta aksi mereka saat penyerahan aspirasi divideokan.

“Di video Pak kalau bisa,” celetuk salah seorang demonstran, memotong pembicaraan Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin, Kamis (19/09) siang.

Di hadapan Bang Dhin, sapaan akrab Syaripuddin, massa yang sempat terlibat rusuh dengan polisi yang berjaga meminta dewan menyerap aspirasi mereka.

Setelah selesai, demonstran minta dewan langsung mengantarkan pernyataan penolakan yang ditandatangani di atas materai 6.000 ke DPR RI.

“KPK tidak boleh diperlemah kita sepakat KPK harus kuat. Jadi pada kesempatan siang ini aspirasi kawan-kawan akan saya bawa langsung satu tangan, saya akan langsung bawa ke DPR RI. Saya akan membawa,” jawab Syaripuddin di hadapan demonstran.

Dia menjelaskan untuk merevisi UU KPK yang punya wewenang dan hak adalah DPR RI.

Bang Dhin sepenuhnya sepakat jika KPK tidak boleh diperlemah.

Untuk diketahui ada tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR-Pemerintah.

Pertama, terkait kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Kedua, mengenai pembentukan Dewan Pengawas KPK. Ketiga, terkait pelaksanaan fungsi penyadapan.

Keempat, mengenai mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara tindak pidana korupsi oleh KPK.

Kelima, terkait koordinasi kelembagaan KPK dengan penegak hukum sesuai dengan hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Keenam, mengenai mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Dan, ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

JUDICAL REVIEW

Bang Dhin mengatakan masih banyak jalan untuk bisa menelaah kembali UU KPK baru ini.

“Untuk itu masih ada jalan Judicial Review, artinya apa? masih banyak cara kita untuk memperkuat KPK,” Sabungnya.

Dalam praktik, Judicial Review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengujian yudisial ini adalah suatu proses ketika tindakan eksekutif dan legislatif ditinjau oleh badan yudikatif.

Menurutnya jika UU KPK justru akan menghambat salah satu jalanya adalah judicial review.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kalsel: Tindak Tegas Korporasi yang Sengaja Bakar Lahan

Baca Juga: Bocah SD Limpasu Tewas Dipenggal, DPRD Kalsel: Tak Waras Jangan Jadi Alasan

Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Andy Arief Ancam Polisikan Putra Jokowi?
apahabar.com

Nasional

Sempat Diulang, Prabowo Unggul di TPS Wiranto
apahabar.com

Nasional

Mentok di MK, Mungkinkah Tim Hukum Prabowo-Sandi Bawa ke MI?
apahabar.com

Nasional

Jokowi Minta Pencairan Bantuan Sosial Covid-19 Tepat Sasaran

Nasional

Alasan Mengapa Anak Perempuan Lebih Rentan Depresi Selama Pandemi
apahabar.com

Nasional

Kecewa Tak Dapat Proyek, Jendela Kantor Distanak Pecah Dilempar Batu
apahabar.com

Nasional

Survei LSI: 76,3 Persen Publik Dukung Presiden Terbitkan Perpu KPK
apahabar.com

Nasional

Sultan Kasepuhan Cirebon Arief Natadiningrat Wafat
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com