Enam Bulan Pandemi Corona di Kalsel, ICU dan Ruang Isolasi Makin Sesak Resmi, Sandiaga Uno Dukung Cuncung-Alpiya di Pilbup Tanbu 2020 Bendera RI Rasa Polandia di SKPD Kotabaru, Sore Hari Baru Diturunkan Pulang dari Banjarmasin, 1 Anggota DPRD Tabalong Positif Covid-19 Hasil Liga Inggris, Kalah 3-1 dari Liverpool, Pelatih Arsenal Arteta Langsung Berburu Gelandang Kreatif

Balitbangda Kaji Reklamasi Lahan Pasca-Tambang Kalsel, Simak Hasilnya

- Apahabar.com Jumat, 4 Oktober 2019 - 14:38 WIB

Balitbangda Kaji Reklamasi Lahan Pasca-Tambang Kalsel, Simak Hasilnya

Ilustrasi tambang. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARBARU – Banyaknya lahan pasca-tambang yang terbengkalai menarik perhatian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kalsel. Mereka tertarik melakukan kajian rekayasa reklamasi lahan pasca-tambang.

Kepala Balitbangda Kalsel, Muhammad Amin mengatakan pentingnya kajian oleh tim peneliti tidak lepas dari kekhawatiran masyarakat terhadap masalah lingkungan yang ditimbulkan.

“Oleh karena itu kemarin ada dibuat seminar kajian rekayasa reklamasi pascatambang untuk mendapatkan masukan-masukan dengan mengundang beberapa perusahaan tambang dan SKPD terkait teknis,” ujarnya kepada apahabar.com di Banjarbaru, Jumat (04/10) siang.

Dari masukan yang disampaikan dalam seminar akan dikaji dan dirangkum dalam sebuah dokumen untuk pedoman reklamasi pasca-tambang.

“Intinya kajian ini merupakan sumbangsih Balitbangda untuk memberikan solusi penanganan pascatambang,” ujarnya lagi

Diperkirakan pada November kajian selesai. Dokumennya akan diserahkan ke perusahaan-perusahaan tambang dan pemerintah daerah atau kota.

Sedangkan, perihal tindaklanjut mengenai hasil kajian diserahkannya kepada perusahaan tambang dan SKPD terkait.

“Tindaklanjutnya atau action penanganan ada di dinas terkait dan perusahaan,” jelasnya.

Adapun hasil rekomendasi dari kajian yang telah dilakukan turut dijelaskan oleh Ketua Peneliti Khusus Kajian Reklamasi Pasca-tambang, A. Zaki Maulana.

Baca juga :  Bina Apel Satpol PP Banjarbaru, Simak yang Disampaikan Bernhard E Rondonuwu

“Kalau reklamasi rekomendasinya banyak, secara garis besar masalahnya banyak lahan terbiarkan dan lain-lain, tapi kami ada tiga prioritas,” ujarnya.

apahabar.com

Kepala Balitbangda Kalsel Muhammad Amin. Foto-apahabar.com/Nurul Mufida

Pertama mengenai pengawasan. Kemudian kemungkinan mengkaji lahan eks tambang menjadi sasaran rehab daerah aliran sungai atau DAS, dan terakhir adanya kompensasi peralihan revitalisasi hutan.

Di mana menurutnya ada satu contoh di lokasi pasca-tambang yang mana lahan pasca tambang telah difungsikan sebagai jalan untuk masyarakat terpencil. Menurutnya seharusnya reklamasi yang dilakukan adalah pengembalian lahan menjadi hutan seperti sebelumnya.

“Memang faktanya lebih bermanfaat jika dijadikan jalan penghubung masyarakat,” ungkapnya.

Sedangkan, lanjutnya, jika tetap dijadikan jalan masyarakat, akan melawan peraturan yang berlaku.

“Pemerintah baik Pemprov atau Pemkab setempat belum mampu mengeksekusi lahan tersebut terkendala aturan aturan tadi,” ujarnya lagi

“Sedangkan kalau dikembalikan ke hutan masyarakat akan kesulitan. Tidak ada akses jalan. Oleh karena itu ini menjadi kendala,” sambungnya.

Baca juga :  Prakiraan BMKG Cuaca Kalsel Hari Ini, Waspada Potensi Hujan Lebat

Untuk itu, pihaknya berharap ada peluang perubahan peraturan untuk pengalihan fungsi pasca-tambang. Terlebih, jika dilihat dari segi manfaat yang paling dibutuhkan masyarakat.

“Kalau bisa lahan pascatambang yang memiliki nilai manfaat lebih untuk masyarakat luas itu mungkin bisa dialihkan konsesi hutannya” jelasnya.

Untuk diketahui pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan pemegang izin pertambangan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Jika melanggar, sanksi maksimal pencabutan izin siap dijatuhkan.

Hal itu sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Dalam PP tersebut pemerintah mewajibkan pemegang IUP dan IUP Khusus Eksplorasi untuk melakukan reklamasi.

Dan disebutkan pada pasal 8, dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil. Perencanaan reklamasi sendiri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Perusahaan Tambang Tak Jamin Reklamasi, Kalsel Perlu Standar Regulasi Sektor Perizinan

Baca Juga: Polemik Reklamasi Pertambangan, ESDM: Akan Kita Kejar Terus

Baca Juga: Sudahkah ‘Forum Reklamasi’ Menjawab Polemik Lubang Pasca Tambang di Kalsel?

Reporter: Nurul mufidah
Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Cuma Tampung 84 Siswa, Pendaftar di SDN Pasar Lama Membeludak
apahabar.com

Kalsel

Tetap Jaga Kesehatan, Robot Canggih Masak Makanan untuk Dokter dan Paramedis
apahabar.com

Kalsel

Buron, Suami Penggorok Istri di Kintap Tala Kuasai Medan Pelarian
apahabar.com

Kalsel

Tiga SKPD Kalsel Raih Rapor Merah, Kepala Kesbangpol Menangis: Kami Pejabat Buangan!
apahabar.com

Kalsel

Rapat Tertutup Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani: Hanya Miskomunikasi
apahabar.com

Kalsel

Rektor ULM: Putra Kalsel Layak Jadi Menteri Pilihan Jokowi
apahabar.com

Kalsel

Bertemu H Zanie, Warga Sampaikan Masalah Lahan Tidur di HST
apahabar.com

Kalsel

Tes CPNS 2019 dan Jimat Keberuntungan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com