Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

Baru Peroleh Rp39 Miliar, Pemkab Batola Digaet Kanwil Dirjen Pajak

- Apahabar.com Senin, 7 Oktober 2019 - 17:59 WIB

Baru Peroleh Rp39 Miliar, Pemkab Batola Digaet Kanwil Dirjen Pajak

Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, menandatangani nota kesepahaman dengan Kanwil DJP Kalselteng, Senin (07/10). Foto-apahabar.com/Bastian Alkaf

apahabar.com, MARABAHAN – Untuk memaksimalkan pendapatan daerah melalui pajak, Pemkab Barito Kuala (Batola) menggaet Kanwil Dirjen Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah.

Kerjasama kedua belah pihak ditandai penandatanganan nota kesepahaman antara Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, bersama Kakanwil DJP Kalselteng, Cucu Supriatna, Senin (07/10).

Melalui kerjasama tersebut, Pemkab Batola menargetkan lebih banyak pendapatan daerah melalui pungutan pajak yang masih belum optimal.

Cucu Supriatna memaparkan dari 34 ribu wajib pajak pribadi yang terdaftar di Batola, baru sekira 2 ribu wajib pajak yang memiliki kesadaran menunaikan kewajibannya. Kebanyakan wajib pajak tersebut berasal dari sektor perdagangan dan orang pribadi.

“Dari setengah wajib pajak di Batola tersebut, sudah menghasilkan Rp39 miliar. Dapat dibayangkan seandainya jumlah pembayar pajak melebihi 50 persen,” katanya.

Objek yang disasar dalam nota kesepamahan tak berubah. Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P2), serta Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3).

Kemudian administrasi pemerintahan, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain melalui nota kesepahaman bersama Kanwil DJP Kalselteng dan sosialisasi, langkah Batola memaksimalkan pemasukan dari pajak adalah melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Penjabat Sekretaris Daerah Batola, Abdul Manaf, menjelaskan kerjasama dengan BPN mengarah kepada PBB dan BPHTB. Dari dua sektor tersebut, BPHTB yang belum tergali sampai sekarang.

“Kendala utama BPHTB adalah pencantuman harga yang tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Akibat perbedaan angka ini, daerah yang dirugikan,” tandasnya.(Adv)

Baca Juga: PUPR Banjarmasin Optimis Anggaran Terserap Maksimal

Baca Juga: Prioritaskan Program Daerah, Anggota DPR RI Asal Kalsel Upayakan Rayu Pemerintah

Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Puja Mandela

Editor: aji - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Pemkab Batola

Jaga Semangat Kerja, Kantor Bappelitbang Batola Disulap Ala Kafe
Nanas

Pemkab Batola

Dukung Pemasaran, Petani Nanas Mekarsari Batola Tuntut Perbaikan Jalan
apahabar.com

Pemkab Batola

Soal Seragam Non ASN, Noormiliyani Memegang Setara
apahabar.com

Pemkab Batola

DPRD Batola Rampungkan Dua Raperda
apahabar.com

Pemkab Batola

Peringati Hari Habitat, Inilah 8 Permintaan Bupati Batola
apahabar.com

Pemkab Batola

Kesembuhan Covid-19 di Barito Kuala Sentuh Angka 500 Orang
apahabar.com

Pemkab Batola

Baznas Batola Salurkan Zakat Senilai Rp91,5 Juta
apahabar.com

Pemkab Batola

Bupati Batola: Lacak Penyebar Hoaks Warga Kabur dari Karantina SKB
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com