Resmi, Banjarmasin Hanya Izinkan SMP Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Sekolah Tatap Muka di Kalsel, Banyak Laporan Kekhawatiran Ortu Rontok Lagi! Bawaslu RI Tolak Laporan Keberatan Denny Indrayana Kronologi Lengkap 2 Bocah asal Benawa HST Tewas Diduga Dibunuh Ibu Depresi Belum Tentu Dibekap Sang Ibu, Biang Kematian 2 Bocah Benawa HST Jadi Misteri

Ditanya Perppu KPK, Puan: Tunggu Pelantikan Presiden

- Apahabar.com Jumat, 4 Oktober 2019 - 22:53 WIB

Ditanya Perppu KPK, Puan: Tunggu Pelantikan Presiden

Puan Maharani. Foto-Net

apahabar.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani bicara irit ketika ditanya wacana penerbitan Persatuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK.

Kan belum ada kelanjutan dari Bapak Presiden terkait hal itu, tentunya mungkin kita tunggu saja setelah pelantikan periode selanjutnya dari presiden tanggal 20 Oktober 2019,” kata Puan di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (4/10).

Sedangkan sebelumnya, Jokowi beserta parpol koalisi pemerintahan diketahui telah bersepakat untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK dalam waktu dekat ini. Keputusan Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu terlebih dahulu itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Ia menyebut ada kesepakatan partai-partai pengusung pemerintahan untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK itu. “Untuk sementara tidak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu,” kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada Rabu (2/10).

Paloh berdalih, UU KPK yang baru sudah masuk pada persengketaan di Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran digugat oleh mahasiswa. Sehingga, menurut dia, pemerintah akan melihat dulu bagaimana proses uji materi ke MK atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu berjalan.

Jokowi sebelumnya sempat memberikan angin segar dalam akan menerbitkan Perppu KPK setelah menemui sejumlah tokoh. Namun, dari apa yang disampaikan Paloh, maka penerbitan Perppu KPK.

Paloh justru mengatakan, Jokowi bisa mengalami pemakzulan atau impeachment bila memaksakan diri menerbitkan Perppu. “Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (Uji materi MK), presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa di-impeach (dimakzulkan) karena itu,” ujar Paloh.

Baca Juga: Musim Pancaroba, Nelayan Wajib Waspada Gelombang Tinggi

Baca Juga: Meski Sudah Bebas, Polri Tetap Pantau Napi Teroris

Sumber: Republika
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

World Press Freedom Day, Dewan Pers Ingatkan soal Empati Terkait Covid-19
apahabar.com

Nasional

Kalung Antivirus Corona Bukan Vaksin, Lalu Apa Dong?
apahabar.com

Nasional

Bawaslu Temukan Puluhan Surat Suara Tercoblos di Barabai..!!
apahabar.com

Nasional

Trump: AS dan China Segera Mulai Perundingan Dagang Tahap Kedua
apahabar.com

Nasional

Resmi, Kaltara Dapat Hibah 3 Kapal Pelra
apahabar.com

Nasional

WHO: Anak Muda Tidak Kebal Virus Corona
apahabar.com

Nasional

Hipmi Minta Pimpinan BUMN Diisi Generasi Milenial
apahabar.com

Nasional

Jenguk Wiranto, Ryamizard Doakan Cepat Sembuh
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com