3 Jam Hujan Deras, Ratusan Rumah Warga Desa Miawa Tapin Kebanjiran Kisah Pilu Istri Korban Disambar Buaya di Kotabaru, Harus Rawat 4 Anak, 1 di Antaranya Berusia 6 Bulan Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Produksi Migas Kalimantan-Sulawesi Lampaui Target, Kok Bisa? PLTS Tak Berfungsi, Kades Panaan Mengadu ke Dinas ESDM Kalsel

DPRD Banjarmasin: Perlu Adanya Evaluasi UU Pengadaan Blangko e-KTP

- Apahabar.com Selasa, 29 Oktober 2019 - 15:23 WIB

DPRD Banjarmasin: Perlu Adanya Evaluasi UU Pengadaan Blangko e-KTP

Blangko e-KTP sering dikeluhkan masyarakat karena dinyatakan kosong, akibatnya pembuatan e-KTP menjadi terhambat. Foto- net

apahabar.com, BANJARMASIN – Seringnya mendapat keluhan masyarakat terkait blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang kosong, membuat anggota komisi I DPRD Kota Banjarmasin H Mathari buka suara.

Mathari menginginkan agar Undang-Undang (UU) nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dievaluasi, khususnya berkaitan dengan pengadaan blanko untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Sebab menurutnya, dengan masih ditetapkannya pengadaan blanko e-KTP di pusat atau di Kementerian Dalam Negeri (Mendagri),  pelayanan pembuatan e-KTP terganggu di daerah.

“Masyarakat sering mengeluhkan. Kok lama sekali blangko e-KTP baru ada. Bahkan ada sampai berbulan-bulan,” ujar politisi PKS ini, Selasa (29/10).

Mengenai hal tersebut, dirinya menghendaki pengadaan itu bisa dilakukan di daerah, sehingga bisa menjaga persediaan dari blangko itu sendiri.

“Banyak masyarakat yang mengeluh pada kita, pembuatan e-KTP jadi lama, karena alasan kehabisan blanko dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” ungkapnya.

Selain itu, dikatakan Mathari, masalah lain yang ditimbulkan adalah surat keterangan sementara masih terdapat penolakan dari beberapa lembaga, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berurusan birokrasi.

“Padahal surat keterangan KTP sementara ini sah, bahkan dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA), tapi di lapangan ada saja yang tidak menerima,” tuturnya.

Dia berharap, Menteri Dalam Negeri yang baru ini, bisa meninjau kembali undangan-undang tentang administrasi kependudukan tersebut, karena dikeluhkan hampir semua daerah di Indonesia.

“Kalau belum siap betul seperti kenyataannya sekarang ini, ya, berikan wewenang bagi daerah yang mampu untuk pengadaan blanko sendiri,” debutnya.

Sehingga, ujar dia, tidak ada lagi masalah di masyarakat tentang lambatnya pembuatan e-KTP, bahkan ada yang baru selesai lebih setahun.

“Banyak pengakuan masalahnya terkait ini kepada kita di legislatif, semoga ada perbaikan pada pelayanan pembuatan KTP-el kita,” pungkasnya.

Baca Juga: Penulis Amerika Serikat Sampaikan Kuliah Umum di ULM Banjarmasin

Baca Juga: Jelang Porwanas di Jawa Timur, PWI Kalsel Targetkan Medali Emas di Cabor Bulu Tangkis

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Muhammad Bulkini

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Jasad di Puing Kapal Kotabaru, Dua ABK Masih Misterius
apahabar.com

Kalsel

Mengaku Belum Diganti Rugi, Maniso Laporkan Perusahaan Tambang ke Polisi
apahabar.com

Kalsel

U-Turn Maut Guntung Manggis, Polisi Terapkan Kebijakan Diversi
apahabar.com

Kalsel

Andin Sofyanoor Menuju Banjar 1:  Butuh Pemimpin Inovatif Untuk Perubahan
apahabar.com

Kalsel

Sambut Musim Penghujan, BPBD Banjar Gelar Apel Gabungan
apahabar.com

Kalsel

Dinsos Banjarmasin Bantu Rehabilitasi Permukiman Warga Murung Selong
apahabar.com

Kalsel

Dapat Kabar Hoaks, Itu Sebabnya Peserta JMTs Dievakuasi
apahabar.com

Kalsel

Begini Tanggapan MUI Kalsel Terkait Hasil Pemilu
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com