Suami Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Dikenal Penambaan Tak Seberuntung THM, Pembukaan Siring Pierre Tendean Ditunda Lagi Benarkah Depresi? Ibu Terduga Pembunuh Anak Kandung di Batu Benawa HST di Mata Warga KPK OTT Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna Dampak Libur Panjang, Banjarbaru Kembali Zona Merah!

KPK Sebut Bupati Lampung Utara dari Awal Menjabat Sudah Koruptif

- Apahabar.com Selasa, 8 Oktober 2019 - 09:41 WIB

KPK Sebut Bupati Lampung Utara dari Awal Menjabat Sudah Koruptif

Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Foto -  Istimewa/saibumi.com

apahabar.com, JAKARTA – Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan perilaku koruptif Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara sudah tercermin sejak awal menjabat.

Basaria menuturkan bahwa Agung yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu memanfaatkan posisinya sebagai kepala daerah baru untuk memperoleh pendapatan di luar penghasilan resminya.

“Sejak tahun 2014, sebelum SYH (Syahbuddin) menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) yang baru menjabat, memberi syarat, jika SYH ingin menjadi Kadis PUPR, maka harus menyiapkan setoran fee sebesar 20-25 persen dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR,” ujar Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jaksel, Senin (07/10).

Setelah Syahbuddin menjadi Kadis PUPR, setoran fee proyek pun diduga mengalir ke Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. KPK menyebut setoran fee ini berasal dari 10 proyek di Lampung Utara yang digarap pihak swasta/rekanan yakni Chandra Safari (CHS).

KPK memaparkan, pihak swasta CHS pada 2017-2019 sudah mengerjakan 10 proyek di Lampung Utara. Sebagai imbalan atau fee, Chandra Safari diwajibkan menyetor uang kepada Agung Ilmu Mangkunegara melalui Syahbuddin (SYH) dan orang kepercayaan bupati, Raden Syahril (RSY).

Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap. Total suap yang diduga sudah diterima Agung berjumlah Rp 1,2 miliar.

Basaria menjelaskan, total duit suap itu berasal dari proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR. Jumlah duit yang diduga diterima Agung dari proyek di dua dinas itu berbeda-beda.

“Untuk Dinas Perdagangan diduga penyerahan uang kepada AIM, Bupati Lampung Utara dilakukan oleh HWS (Hendra Wijaya Saleh), swasta pada WHN (Wan Hendri), Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara melalui RSY (Raden Syahril), orang kepercayaan Bupati,” kata Basaria.

Duit suap yang diduga telah diserahkan ke Agung berjumlah Rp 200 juta. Duit itu merupakan bagian dari Rp 300 juta yang rencananya diserahkan ke Agung.

Basaria mengatakan suap itu diduga terkait 3 proyek di Dinas Perdagangan. Ketiga proyek itu adalah pembangunan pasar tradisional di Desa Comook Sinar Jaya, pembangunan pasar tradisional di Desa Karangsari dan konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat tata karya.

Selanjutnya, Agung diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PUPR. Total duit yang diduga telah diterima Agung berjumlah Rp 1 miliar.

“AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) diduga telah menerima uang beberapa kali terkait dengan proyek di Dinas PUPR,

yaitu sekitar bulan Juli 2019, diduga AIM telah menerima Rp 600 juta, sekitar akhir

September, diduga AIM telah menerima Rp 50 juta, dan pada 6 Oktober, diduga menerima Rp 350 juta,” ujarnya.

Sementara itu, dalam OTT, KPK menyita total Rp 728 juta. Basaria menyatakan duit yang diduga diterima Agung untuk kepentingan pribadinya.

Total, ada enam tersangka yang ditetapkan KPK. Mereka ialah:

Diduga sebagai penerima:
1.Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara
2. Orang kepercayaan bupati, Raden Syahril
3. Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbuddin
4. Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara Wan Hendri

Diduga sebagai pemberi:
1. Pihak swasta, Chandra Safari
2. Pihak swasta, Hendra Wijaya

Bupati Lampung Utara Agung dan Raden dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kemudian, Syahbuddin dan Wan Hendri disangkakan melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan diduga sebagai pemberi Chandra dan Hendra diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: Bupati Balangan Klarifikasi Penetapan Tersangka, Beberkan Sosok Dwi yang Ngaku KPK

Baca Juga: Bupati Lampung Utara Mundur dari NasDem Usai Terkena OTT KPK

Sumber: Detik.com
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Dari Rakerda Hipmi Kalsel, Mardani Tawarkan Investasi dan Dorong Pelaku UMKM
apahabar.com

Nasional

Sembilan Korban Meninggal Akibat Banjir di Sulsel
apahabar.com

Nasional

Sambut Kunjungan PP JMSI, Gita Wirjawan: Kualitas Informasi Faktor Penentu Perjalanan Sebuah Bangsa
apahabar.com

Nasional

Rencana Pengangkatan 2 Wamen Baru, Mensesneg: Itu Tidak Benar

Nasional

Kamis Berdarah di HSS, Suami Tikam Istri hingga Tewas!
apahabar.com

Nasional

TNI Unjuk Kekuatan di Kalimantan, Fast Ropping hingga Serbuan Permukiman
apahabar.com

Nasional

Jakarta Bakal Diguyur Hujan Lebat Kamis Malam
apahabar,com

Nasional

Kalimantan Jadi Ibu Kota RI, Deputi Menteri Bungkam Soal Tudingan Walhi
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com