Pemeran Video Syur Sesama Jenis Banjarmasin Bisa Dipidana? Tok! MK Tolak Permohonan Pemohon, Ibu Kota Provinsi Kalsel Sah di Banjarbaru 8 Merek Otomotif Bakal Tampil di GIIAS Medan 2022, Bawa Atmosfer Masa Depan Mulai Pulih dari Situasi Pandemi Covid-19, Jumlah Penumpang Pesawat Mengalami Kenaikan Tok! AKBP AB dan Aipda IR Langgar Disiplin Polri

Potensi Pajak kebun, Hutan dan Tambang Tala Besar  

- Apahabar.com     Rabu, 9 Oktober 2019 - 06:00 WITA

Potensi Pajak kebun, Hutan dan Tambang Tala Besar   

Ilustrasi pajak. Foto-Radar Lampung

apahabar.com, PELAIHARI – Menggali potensi pajak PBB di Tala, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) KPP Pratama Banjarbaru bekerja sama Pemkab Tala menggelar Rekonsiliasi Pembayaran PBB sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) di Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari.

Kepala KPP Pratama Banjarbaru Muhammad Na’im Amali mengatakan bahwa pihaknya dengan Pemkab Tala sengaja mengadakan kegiatan ini. Tujuannya agar penghimpunan pajak PBB sektor P3 di Tala dapat terserap maksimal.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya PBB sektor P3 di Tala.

Perlu diketahui, ujarnya, penerimaan PBB sebesar 64.8% diperuntukkan untuk pemerintah kota/kabupaten guna pembangunan di daerah. Karena pentingnya hal tersebut, diminta para Wajib Pajak yang masih memiliki kewajiban PBB untuk dapat dilunasi segera.

Menurut Muhammad Na’im Amali Kabupaten Tala memiliki potensi besar dalam pemungutan PBB sektor P3.” PBB sektor P3 di wilayah Kabupaten Tala adalah yang paling besar dari Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, karena mencapai 45% , tentu memiliki potensi yang luar biasa menjanjikan,” ujarnya.

Plt Sekda Tala M Darmin mengakui penerimaan sektor PBB sebesar 64,8 persen diperuntukan untuk pemerintah kabupaten atau kota. “Dari data yang ada masih ada kurang lebih Rp 64 miliar.  Khusus di Kabupaten Tanah Laut yang masih menunggak di sektor P3,” katanya.

Ia mengimbau kepada para wajib pajak agar segera membayar PBB mereka. Selain itu Darmin juga meminta wajib pajak yang memiliki usaha utama diluar Wilayah KPP Pratama Banjarbaru diminta untuk mendaftarkan diri sebagai NPWP Cabang.

Terhadap wajib pajak yang memiliki usaha utama di Wilayah KPP Pratama Banjarbaru namun ber- NPWP di KPP lain diminta untuk melakukan pemindahan NPWP dan menjadi Wajib Pajak Pusat di KPP Pratama Banjarbaru.

“Kita minta mereka mendaftarkan cabang usaha mereka di KPP Pratama Banjarbaru agar wajib pajak mereka bukan di daerah lain melainkan daerah kita, sehingga memberikan keuntungan pendapatan di daerah kita karena mereka berusaha di tempat kita,” ujarnya.

Pun demikian, menjadi pahlawan di masa ini cukup dengan membayar pajak. “Jika kita ingin berjuang memajukan bangsa kita maka kita harus taat bayar pajak,” pesan Darmin.

Baca Juga: Kembangkan Pariwisata Kalsel, SDM Industri Perhotelan Wajib Dididik

Baca Juga: Pemprov Kalsel Siap Buka Pendaftaran CPNS 2019

Reporter: Ahc14
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Semangat Tak Pernah Kendur, Polres Batola Gelar Apel Siaga di Hari Libur
H-1 Haul ke 15 Guru Sekumpul, Naik Bus Tayo Gratis

Kalsel

H-1 Haul ke 15 Guru Sekumpul, Naik Bus Tayo Gratis
Waket DPRD Kalsel Desak Berbenah

Kalsel

Blak-blakan ‘Bisnis Haram’ RSUD Ulin, Waket DPRD Kalsel Desak Berbenah
Mardani H Maming

Kalsel

Selain Mardani H Maming, Nih Sejumlah Putra Banua yang Masuk Susunan PBNU 2022-2027
apahabar.com

Kalsel

BNNP Kalsel Duduki Posisi Ketiga Realisasi P4GN se-Indonesia
Satpol PP dan Damkar Banjarmasin temukan rumah makan buka siang hari. Foto-Bahaudin Qusairi/apahabar.com

Kalsel

Lagi, Satpol PP Temukan Warung Sakadup di Banjarmasin

Kalsel

Antisipasi Gelombang Masyarakat Masuk Banjarmasin, Koramil/BBT Jaga Ketat Pelabuhan Trisakti
gerbang IKN

Kalsel

Dukung Kalsel Gerbang IKN, Telkomsel Fokus Percepatan Pemerataan Infrastruktur Broadband
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com