apahabar.com
Ilustrasi penyaluran air bersih PDAM ke rumah tangga masyarakat. Foto- net

apahabar.com,BANJARMASIN – Reses di Belitung Utara, anggota DPRD Banjarmasin Daerah Pemilihan (Dapil) Banjarmasin Barat, mendapat keluhan masyarakat terkait kebijakan PDAM Bandarmasih.

Kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat yakni, PDAM mematok batas minimum pemakaian air bersih sebesar 10 kubik. Sementara masyarakat yang tidak menggunakan air mencapai 10 kubik tetap harus membayar sesuai batas minimum pemakaian.

Disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, M Yamin, bahwa keluhan masyarakat ini sebenarnya cerita lama. Yamin menyebut hal ini selalu berulang. Dan keluhan tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Banjarmasin setiap ada pertemuan.

“Tahun 2014, sebelum periode ini, DPRD sebenarnya pernah memanggil Dirut PDAM terdahulu. Masalahnya sama, terkait soal batas minimum pemakaian juga.Apa hasilnya? PDAM tetap menerapkan kebijakan itu,” sebutnya.

Yamin memahami apa yang dikeluhkan warga Belitung Utara. Karena tak semua orang berlatar ekonomi mapan. Ada yang susah, bahkan susah sekali.

“Insyaallah, kami akan panggil lagi Direktur PDAM yang sekarang. Untuk membicarakan soal batas minimum pemakaian ini. Intinya, kebijakan ini jangan sampai menjadi beban bagi warga,” ucapnya.

Selain soal PDAM, keluhan klasik lainnya yakni masalah gal elpiji 3 kilogram. Sama seperti yang dikeluhkan warga Kertak Baru Ulu di Banjarmasin Tengah.

Di Belitung Utara, warga juga kesusahan mencari gas elpiji, diungkap warga bahwa pangkalan elpiji di wilayah Belitung Utara sangat minim. Sehingga membuat harga gas menjadi mahal dan sulit dicari. Kalaupun ada, harganya selangit. Bahkan bisa mencapai Rp40 ribu. Jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp17,5 ribu.

“Yang ini juga terjadi berulang. Karena keluhannya selalu ada,” kata politisi Gerindra itu.

Dalam reses itu, bahkan ada warga yang buka-bukaan. Menyebut pendistribusian gas melon tak sesuai peruntukannya, alias salah sasaran. Yamin mendengarnya sendiri.

“Karena ada orang yang bukan haknya justru juga membeli. Akhirnya masyarakat setempat yang merasakan imbasnya. Gas susah dicari. Kalau ada mahal sekali. Persoalan ini tentu juga akan kami respon,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi I DPRD Banjarmasin, DeddySophian juga angkat bicara. Bahwa problem gas elpiji itu harus diselesaikan.

“Kami harap pemkot mau duduk sama-sama DPRD. Lalu panggil Pertamina untuk mencari solusi ini,” katanya.

Intinya, solusi mesti dicari sama-sama. Tak boleh sampai merugikan masyarakat. “Ini PR bagi kami bertiga. Pemkot, DPRD dan Pertamina,” pungkas politisi PKB itu.

Baca Juga: PUPR Kalsel Segera Rampungkan Jembatan Desa Sungai Apuy

Baca Juga: Dinkes Batola ‘Warning’ Oknum Bidan Penganjur Susu Formula

Reporter: AhyaFirmansyah
Editor: Aprianoor