H2D Sidang Perdana di MK, Bawaslu RI ‘Turun Gunung’ ke Kalsel 4.840 Vial Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Bumbu Pengungsi Banjir Bertambah, Kalsel Perpanjang Status Tanggap Darurat Ribuan Vial Vaksin Covid-19 Tahap II Tiba di Kapuas Sempat Tertunda karena Banjir, Akhirnya Vaksin Covid-19 Tiba di Tala

2020, Pemerintah Alokasikan Rp11 Triliun untuk Rumah Subsidi

- Apahabar.com Sabtu, 16 November 2019 - 20:10 WIB

2020, Pemerintah Alokasikan Rp11 Triliun untuk Rumah Subsidi

Warga berkendara di kawasan perumahan bersubsidi di kawasan Citeureup, Bogor, Jawa Barat, Senin (07/10). Foto–Antara/Yulius Satria Wijaya/wsj

apahabar.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2020 mendatang telah mengalokasikan Rp11 triliun dalam rangka pembiayaan 102.500 rumah murah bersubsidi yang akan dibangun di berbagai daerah.

“Kami sampaikan bahwa pada 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit perumahan,” kata Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo dalam Indonesia Property Expo 2019 di Jakarta, Sabtu (16/11).

Wakil Menteri PUPR memaparkan, selama ini KPR bersubsidi banyak direalisasikan di sebanyak 10 provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, ujar dia, mengingat animo untuk mendapatkan KPR bersubsidi melalui program FLPP begitu besar, maka Kementerian PUPR juga menekankan agar pengembang perumahan membangun rumah subsidi yang berkualitas.

Pemerintah, lanjutnya, selama ini juga telah menerbitkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendorong semakin cepatnya penyaluran bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara Direktur Layanan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Agusny Gunawan menyatakan masih membahas regulasi yang mengatur tentang bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan.

Agusny mengungkapkan, targetnya regulasi Menteri PUPR terkait hal itu pada tahun 2020 sudah bisa berlaku sehingga ke depannya juga dapat mempercepat penyerapan subsidi perumahan sehingga anggaran untuk sektor perumahan rakyat juga dapat terserap optimal.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D. Heripoerwanto menyebut beberapa pasal dalam regulasi terkait kementerian itu akan direlaksasi melalui Omnibus Law karena dinilai menghambat investasi sektor konstruksi.

“Sekarang masih kajian yang mana saja yang prioritas untuk direlaksasi,” kata Eko Heripoerwanto ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Kamis (14/11).

Eko menyebut ada dua regulasi yang di dalamnya masih ada pasal menghambat pelaku usaha. Dua regulasi itu yakni Undang-Undang Bangunan Gedung dan UU Jasa Konstruksi.

Relaksasi itu untuk mendukung peningkatan investasi khususnya di sektor properti agar tidak ada kendala. Menurut dia, dunia usaha mengalami hambatan khususnya untuk izin mendirikan bangunan (IMB) bagi bangunan sederhana.

Selain itu, faktor penghambat lainnya yakni adanya sertifikat laik fungsi juga bagi bangunan sederhana. “Untuk bangunan sederhana itu dianggap tidak perlu, dunia usaha minta relaksasi,” imbuhnya.

Ia menyebutkan target relaksasi pasal itu sudah selesai dalam waktu satu hingga dua bulan mendatang. Relaksasi itu penting dilakukan untuk menumbuhkan investasi di tengah upaya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024, termasuk sektor perumahan.

Baca Juga: Pemerintah Sepakati 2 Perjanjian Internasional Terkait Transportasi Udara

Baca Juga: Investor Asing Bakal Serbu Indonesia, Investasikan Rp 2.292 Triliun

Baca Juga: Gandeng ULM, Telkomsel Gelar lndonesiaNEXT Jaring SDM Unggul

Baca Juga: Gubernur BI: Tak Hanya Konsumen Jadikan Indonesia Produsen Produk Halal Global

Sumber: Antara
Editor: Aprianoor

Editor: rifad - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Ekbis

Lebaran Semakin Dekat, Tukang Permak Rambut di Kelayan Ketiban Rezeki
apahabar.com

Ekbis

Tahun Baru, Stok dan Harga Sembako di Tanbu Dijamin Aman
apahabar.com

Ekbis

XL Axiata Luncurkan Fitur ‘XTRA UNLIMITED TURBO’
apahabar.com

Ekbis

Pemerintah Kantongi Rp23 T Dari Lelang Surat Utang Negara
apahabar.com

Ekbis

Pertamina Optimistis Seluruh Impor BBM Turun 2019
apahabar.com

Ekbis

Kurang dari Sebulan, Penjaminan Kredit UMKM Capai Rp31 Triliun
apahabar.com

Ekbis

Demo Berhenti, Rupiah Langsung Menguat
apahabar.com

Ekbis

Kemenkop Carikan Solusi UMKM Dapatkan Sertifikasi Halal
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com