Dini Hari, Polisi Amankan 9 Motor di Banjarmasin Timur Zakaria, Pejuang Covid-19 di Tanah Laut Tutup Usia Malam Minggu, Siring Laut di Kotabaru Kembali Bernadi walau Pandemi Putrinya Hanyut, Bapak Meregang Nyawa di Irigasi Karang Intan Kabar Baik, Tanbu Tambah Pasien Sembuh dari Covid-19




Home Nasional

Kamis, 7 November 2019 - 18:37 WIB

Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Tidak Akan Munculkan Dualisme

Redaksi - Apahabar.com

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Foto - Puspen TNI

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Foto - Puspen TNI

apahabar.com, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya menyebutkan, dihidupkannya kembali jabatan Wakil Panglima TNI melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan memunculkan dualisme kepemimpinan di tubuh TNI.

“Saya kira tidak. Kan presiden tetap panglima tertinggi TNI. Peran wakil pun bisa diatur dalam Perpres yang dikeluarkan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Saya kira bisa bagi tugas nanti,” kata Willy, di Jakarta, Kamis (07/11).

Menurut dia, adanya jabatan Wakil Panglima TNI merupakan jalan keluar dari permasalahan banyak para perwira nonjob di tubuh TNI saat ini.

“Sepanjang tidak bertentangan dengan UU, saya kira tidak masalah. Saya kira Presiden sebagai panglima tertinggi punya pertimbangan dan kearifan yang sudah dipertimbangkan masak-masak dalam menyikapi situasi ini,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem ini.

Willy mengatakan, keberadaan Wakil Panglima TNI tidak bisa dilihat dari seberapa besar urgensinya.

“Ini kan seperti diskresi dari seorang pejabat politik. Ketika menghadapi situasi atau kondisi yang tidak biasa, dia mengambil keputusan yang dipandang perlu sebagai jalan keluar dari sebuah permasalahan,” tutur Willy.

Permasalahan dalam kasus ini, tambah dia, adalah banyaknya perwira yang nonjob.

“Banyaknya perwira nonjob ini kan sayang. Potensi sumber daya menjadi sia-sia. Saya kira di sinilah poin dari kebijakan yang diambil oleh Presiden. Toh ini payung hukumnya perpres. Artinya jika kondisinya sudah berubah, kebijakannya bisa diperbaiki oleh presiden kembali,” katanya.

Baca juga :  Tak Cuma Miras, TNI Sita Sejumlah Pucuk Senpi dari Malaysia

Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang di dalamnya juga mengatur lagi adanya jabatan Wakil Panglima TNI.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, setneg.go.id, jabatan Wakil Panglima TNI disebutkan dalam beberapa pasal, seperti Pasal 13.

Pada Pasal 13 ayat (1) Perpres 66/2019, disebutkan bahwa unsur pimpinan Markas Besar TNI, yakni tertinggi Panglima TNI, kemudian Wakil Panglima TNI.

Disebutkan kembali pada Pasal 14 yang menjabarkan tentang tugas Panglima TNI, yakni pada ayat (3) bahwa Panglima dibantu oleh Wakil Panglima.

Secara lebih jelas, Pasal 15 menyebutkan bahwa Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Setelah itu, dijabarkan pula tugas-tugas Wakil Panglima TNI, yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.

Baca juga :  Update Covid-19 di Indonesia: 62.142 Positif, 28.219 Orang Sembuh

Kemudian, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan pembinaan kekuatan TNI serta penggunaan kekuatan TNI.

Wakil Panglima TNI juga berkewajiban melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.

Dalam lampiran disebutkan bahwa yang berhak menduduki posisi Wakil Panglima adalah perwira tinggi (pati) TNI yang berpangkat bintang empat.

Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali muncul pada 20 tahun lalu, sebelum dihapus oleh Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui Keppres tertanggal 20 September 2000.

Orang yang terakhir menduduki jabatan Wakil Panglima TNI adalah Jenderal Fachrul Razi yang kini dipercaya Presiden Jokowi menjabat sebagai Menteri Agama.

Setelah itu, tidak ada lagi jabatan Wakil Panglima TNI meski sudah pernah diusulkan Jenderal Moeldoko saat menjabat Panglima TNI, sampai Presiden Jokowi akhirnya “menghidupkan” kembali dengan Perpres 66/2019.

Baca Juga: Kasus Penembakan Mahasiswa Kendari, Polri Tetapkan Brigadir AM sebagai Tersangka

Baca Juga: Soal Cadar dan Celana Cingkrang, Komisi VIII Minta Penjelasan Menag

Sumber: Antara

Editor: Aprianoor

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Muncul Video WNI yang Disandera Abu Sayyaf, Kemlu Upayakan Pembebasan
ABK China di Kotabaru Terindikasi Corona, Warga Diminta Tenang

Nasional

ABK China di Kotabaru Terindikasi Corona, Warga Diminta Tenang
apahabar.com

Nasional

JMSI Aceh Minta Polda Aceh Bebaskan Dedi Iskandar
apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Sri Mulyani Jadi Orang Pertama ke Istana
apahabar.com

Nasional

Apresiasi Gerak Cepat Jokowi, JMSI Ajak Media Jernihkan Informasi
apahabar.com

Nasional

Bandung Barat Diamuk Puting Beliung, Belasan Rumah Rusak
apahabar.com

Nasional

Nia Ramadhani dan Ola Ramlan bakal Diperiksa Tekait Kosmetik Palsu
apahabar.com

Nasional

Imlek 2019: Intip Hal Tabu dalam Tradisi China
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com