Cara Nonton Live Streaming El Clasico Barcelona vs Real Madrid di Bein Sport & Vidio.com Malam Ini Jam Tayang & Link Live Streaming UFC 254 Khabib vs Gaethje di ESPN+, Duel Dua Juara! Jadwal Timnas U16 Indonesia vs UEA Malam Ini, Live NET TV & Live Streaming Mola TV, Prediksi Skor! Kontroversi Pencopotan Sekda Tanah Bumbu, Ombudsman: Jangan Lampaui Kewenangan Live Mola TV! MU vs Chelsea di Liga Inggris, Prediksi Skor, Line up dan Link Streaming Siaran Langsung

Geruduk DPRD Kalsel, Massa Aksi Sebut Pemerintah Gagal Atasi BPJS

- Apahabar.com Kamis, 28 November 2019 - 14:08 WIB

Geruduk DPRD Kalsel, Massa Aksi Sebut Pemerintah Gagal Atasi BPJS

Ratusan massa menggeruduk kantor DPRD Kalsel, Kamis siang. Selain menyoal kenaikan iuran BPJS yang mencekik rakyat, mereka juga menuntut revisi PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, penyelesaian kasus ketenagakerjaan di Batola dan Tala, serta revisi Kepmennaker tentang Jabatan tertentu. Foto-apahabar.com/Riyad

apahabar.com, BANJARMASIN – Massa aksi di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan menyebut Presiden Joko Widodo gagal memenuhi hak rakyat khususnya kesehatan.

“Presiden kita gagal memaknai hak serta tuntutan rakyat,” ucap salah satu orator, Yoeyoen Indharto, dalam demonstrasi #BPJSMemanggil di depan DPRD Kalsel, Kamis (28/11) siang.

Kata mereka, defisit anggaran BPJS merupakan bukti ketidakmampuan manajemen BPJS Kesehatan dan tentunya pemerintah dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kenaikan iuran peserta mandiri dapat dipastikan menjadi beban dan memberatkan rakyat, apalagi naiknya 100 persen,” jelas dia.

Saat ini, kata dia, masih banyak penyelewengan anggaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti rumah sakit ataupun oknum dokter nakal.

“Oleh karena itu, tidak seharusnya kegagalan direksi itu dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran,” ujarnya.

Rakyat, kata dia, seperti sudah jatuh, tertimpa tangga. Masyarakat justru dibebani dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Padahal secara prinsip, kesehatan adalah tanggung-jawab negara.

Tak cuma menyoal Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, mereka juga menyoal keberadaan PP No 78 tahun 2015 yang sangat merugikan kaum pekerja.

Dalam beleid itu, kenaikan upah menurut mereka sudah tidak lagi lewat perundingan, melainkan penetapan secara nasional.

“Hanya mengacu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan pekerjaa hanya angan-angan belaka,” jelas dia.

Massa aksi juga meminta pemerintah segera turun tangan atas penyelesaian kasus ketenagakerjaan di PT Barito Murni Sakti Chemical di Batola dan PT Kalimantan Agung di Tanah Laut.

Sebelumnya, ratusan massa aksi menggeruduk kantor DPRD Kalsel, Kamis (28/11) siang. Mereka umumnya mahasiswa dan buruh.

Pantauan apahabar.com, massa gabungan menggelar aksi di depan halaman kantor DPRD Kalimantan Selatan.

Sampai berita ini selesai diketik, penyampaian aspirasi masih berlangsung.

Baca Juga: Ratusan Buruh dan Mahasiswa Geruduk DPRD Kalsel

Baca Juga: Alasan AMPG Dukung Koalisi Hj Ananda dan Ibnu Sina

Reporter: Riyad Dafhi R
Editor: Fariz Fadhillah

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Bertambah 34 Kasus, Positif Covid-19 di Kalsel Jadi 321
apahabar.com

Kalsel

Baru Menjabat, Kapolsek Bintang Ara Silaturahmi Dengan Unsur Forpimka dan Masyarakat
apahabar.com

Kalsel

Stok 5,5 Kg Terbatas, Alasan ASN Batola Masih Pakai Gas Melon
apahabar.com

Kalsel

Wow! Kalsel Datangkan Helikopter Chinook untuk Atasi Covid-19 dan Karhutla
apahabar.com

Kalsel

Tri Ibadah, Tawarkan Kemudahan Komunikasi pada Calon Haji Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Takut Sial, Pedagang Lakukan Siraman Air Kembang di Lokasi Temuan Mayat
apahabar.com

Kalsel

Maling Helm Pemko Banjarmasin Diringkus  
apahabar.com

Kalsel

Demo Anti-Omnibus Law di Banjarmasin, Polisi Tegas Melarang
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com