Fix, Pengeboran Migas di Mahakam Ulu Kaltim Lanjut 2021 Seruan Jokowi: Buru Pelaku Pembantaian Satu Keluarga di Sigi! Malu-maluin! Pemuda di Kotabaru Jambret Wanita demi Komix Terungkap, Korban Tewas Kecelakaan di Tapin Warga Wildan Banjarmasin INALILAHI Hujan Lebat, Pengendara Vario di Tapin Tewas

Gubernur Kaltim Sepakat Omnibus Law Jokowi

- Apahabar.com Rabu, 13 November 2019 - 22:30 WIB

Gubernur Kaltim Sepakat Omnibus Law Jokowi

Bongkar muat peti kemas di Terminal Koja Tanjung Priok Jakarta (18/9). Pemerintah akan menerbitkan Omnibus Law untuk mempermudah investasi. Foto-Katadata

apahabar.com, SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor sepakat dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menyederhanakan regulasi lewat omnibus law.

Menurut Isran, tak sedikit peraturan pusat yang saling bertentangan dan berdampak kurang sehat terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Masih banyak peraturan pusat yang harus dievaluasi. Banyak peraturan menteri satu dan menteri yang lain saling berbenturan. Tentu ini tidak baik untuk investasi di daerah,” kata Isran di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju, Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu (13/11).

Untuk revisi terhadap peraturan daerah dan peraturan gubernur, Isran mengatakan masih perlu kajian dan pendalaman.

“Kalau yang sudah bagus untuk kepentingan sosial masyarakat, tetap saja,” ucap Isran.

Omnibus Law merupakan gabungan aturan yang akan mengatur sistem perizinan.

Nantinya, perizinan tidak lagi langsung diserahkan kepada kementerian atau lembaga melainkan langsung ke presiden

Tengah Oktober kemarin, pemerintah merampungkan ketentuan Omnibus Law. Saat ini tinggal menunggu pembahasan dengan anggota DPR.

Omnibus law, seperti disampaikan Presiden Jokowi, sekaligus akan merevisi 70 peraturan pusat menjadi satu peraturan. Ini salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menyederhanakan regulasi.

Seperti diketahui, dampak perang dagang China dan Amerika Serikat, sebanyak 23 usaha besar China akan memindahkan investasi mereka ke Vietnam. Sepuluh usaha besar yang lain akan memindahkan uang besar mereka ke Kamboja, India, Malaysia dan Thailand.

“Kira-kira kenapa kok gak ada yang ke Indonesia? Ini pasti karena ruwetnya perizinan pusat dan daerah. Makanya yang ruwet-ruwet ini harus kita bereskan,” kata Jokowi pada kesempatan sebelumnya.

Jokowi pun memberi peluang untuk mendorong percepatan investasi ini. “Kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata saja. Tanda tangani izinnya. Pihak keamanan juga harus bantu. Semua harus bantu,” seru Jokowi.

Begitu pula, dengan investasi terkait produk subtitusi impor yang akan dibangun. Kepala daerah dan menteri diminta Jokowi untuk tidak mempersulit.

“Fokus utama kita adalah penciptaan lapangan kerja. Untuk itu tentu kita butuh investasi besar. Makanya perizinan yang ruwet-ruwet ini harus dibereskan semua,” tegas Jokowi. (*)

Baca Juga: Mahfud Bantah Pemerintah Kecolongan Soal Bom Medan

Baca Juga: Polisi Beberkan 6 Korban Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan

Baca Juga: Jokowi: Negara Ini Sudah Kebanyakan Peraturan

Baca Juga: Ditawari Jadi Bos di BUMN, Ahok Mengaku Siap

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

Nasional

Gagal Jadi PNS Tahun Ini? Tenang, Masih Ada Lowongan CPNS Tahun Depan
apahabar.com

Nasional

Imam Besar Masjid Istiqlal Serukan Shalat Ghaib untuk Korban Teror Selandia Baru
apahabar.com

Nasional

Sejumlah Pelanggaran Pemilu Mulai Terendus di Banjarmasin
apahabar.com

Nasional

Ahok Bebas, Ini Kata Ma’ruf Amin
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Utamakan Pencegahan Atasi Karhutla
apahabar.com

Nasional

Libur Tambahan Wajib Disertai Perbaikan Kinerja PNS
apahabar.com

Nasional

Jokowi: Diperkirakan Puncak Panen Beras Capai 5,62 Juta Ton
apahabar.com

Nasional

Guru di Sukabumi Dituduh Perekam Video Ancaman, Ini Faktanya
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com