ga('send', 'pageview');
Breaking News! Kabar Duka, Kadisdik Banjar Maidi Armansyah Meninggal Dunia Sebelum Wafat, Kondisi Wali Kota Banjarbaru Naik Turun Geger Mayat Mengapung di Laut Tanbu, Polisi Sulit Identifikasi Jelang Magrib, Api Gegerkan Blok Ikan Pasar Kandangan Peringatan 100 Hari Guru Zuhdi: Makam Ditutup, Streaming Jadi Andalan




Home Nasional

Selasa, 12 November 2019 - 14:38 WIB

Jokowi Minta Kartu Prakerja Terlaksana Januari 2020

Redaksi - apahabar.com

Rapat terbatas dengan topik

Rapat terbatas dengan topik "Program Kartu Prakerja" di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/11). Foto–Antara

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar implementasi kartu prakerja dapat terlaksana pada Januari 2020.

“Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari (2020), program bisa mulai dijalankan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik “Program Kartu Prakerja” di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/11).

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh para menteri koordinator Kabinet Indonesia Maju, para menteri kabinet, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala BPS Kecuk Suhariyanto. Dalam APBN 2020, Presiden Jokowi mengusulkan anggaran untuk Kartu Prakerja berkisar Rp7,81 triliun.

“Terkait dengan reformasi sistem saya meminta kartu prakerja segera diimplementasikan tahun depan. Saya minta para pencari kerja, pemilik kartu prakerja bisa memilih langsung latihan atau kursus yang diminati melalui ‘platform’ digital yang kita siapkan,” kata Jokowi.

Contoh pelatihan yang bisa dipilih adalah barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi programing hingga coding.

“Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif, beberapa saya sudah melihatnya,” kata Jokowi.

Tempat pelatihan ketiga barulah Balai Latihan Kerja (BLK).

Baca juga :  Tangkal Hoaks, Polri dan JMSI Sepakat Lanjutkan Kerja Sama Literasi

“Saya kira BLK diberikan sesuai porsi yang ada seperti yang lalu jangan ditambah lagi,” katanya.

Menurut Jokowi, selain para pencari kerja baru, korban PHK juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program reskilling maupun upskilling.

“Kembali lagi tolong diberikan juga kepada swasta BUMN untuk BLK. Coba komunikasi dengan swasta yang sudah berkecimpung,” katanya.

Fokus rapat terbatas terkait kartu prakerja tersebut adalah mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai pengusaha.

“Yang kedua meningkatkan keterampilan angkatan kerja ‘existing’ yang semakin produktif dan berdaya. Supaya menjadi catatan kita semuanya 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi itu urusan Mendikbud yang kita harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” katanya.

Anggaran kartu prakerja tersebut untuk pelatihan, sertifikasi, insentif, dan pengisian survei berjenjang yang terbagi menjadi akses digital dan reguler.

Total anggaran untuk akses digital sebanyak Rp3,98 triliun dengan target 1,5 juta orang. Secara rinci, akses digital (skilling/reskilling) terdiri atas anggaran pelatihan sebesar Rp2 juta, insentif sebesar Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei sebesar Rp150 ribu.

Baca juga :  Kata Fahri Hamzah dan Fadli Zon Terima Bintang Jasa dari Presiden Jokowi

Sementara itu, total anggaran untuk akses reguler sebesar Rp3,83 triliun yang terdiri atas skilling sebesar Rp3,06 triliun dengan target 400 ribu peserta dan reskilling sebesar Rp765 miliar dengan target 100 ribu peserta. Adapun rincian untuk akses reguler skilling terdiri atas pelatihan sebesar Rp6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp900 ribu, insentif Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp150 ribu.

Sementara itu, untuk akses reguler reskilling terdiri atas pelatihan dengan anggaran Rp6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp900 ribu, insentif sebesar Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp150 ribu.

Penerima Kartu Prakerja adalah individu yang baru lulus/kuliah namun belum mendapatkan pekerjaan, individu yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan kemampuan tambahan, dan individu yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ingin mencari pekerjaan baru.

Baca Juga: Anggarkan Rp 10 Triliun untuk Kartu Prakerja

Baca Juga: Kartu Pencari Kerja Bisa Diurus Online

Sumber: Antara
Editor: Aprianoor

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Lion Air Tergelincir di Pontianak, Bagaimana Nasib Penumpang?
apahabar.com

Nasional

PANGLIMA TNI JANJI SERET KKB UNTUK DIADILI Oleh Evarianus Supar
apahabar.com

Nasional

Kompak, Jokowi dan Prabowo Ucapkan Selamat Hari Raya Nyepi
apahabar.com

Nasional

Mahalnya Tiket Pesawat Hambat Pertumbuhan Ekonomi
apahabar.com

Nasional

Pemerintah Ingatkan Anak Muda Bisa Tulari Corona ke Manula
apahabar.com

Nasional

718 Bahasa Daerah Dipetakan
apahabar.com

Nasional

Menkominfo: Netflix Tayang di TVRI Tak Salahi Aturan
apahabar.com

Nasional

Indonesia Aman Corona, Hipmi Dukung Intensif Fiskal Pariwisata
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com