OTT KPK di Amuntai, Pegawai Kaget Ruang Kerja Bupati HSU Sudah Disegel Siang Ini, KSAL Bareng Menko Perekonomian Kunker Tinjau Vaksinasi-Replanting di Kotabaru Raperda Pajak HST Tuai Kritik, Jangan Matikan Usaha Kecil Kans Terakhir, Jawara Gulat SEA Games 2013 Asal Tapin Bidik Emas PON Papua Kronologis OTT KPK di Amuntai HSU, Beranjak dari Laporan Masyarakat

Jokowi Minta Kartu Prakerja Terlaksana Januari 2020

- Apahabar.com     Selasa, 12 November 2019 - 14:38 WITA

Jokowi Minta Kartu Prakerja Terlaksana Januari 2020

Rapat terbatas dengan topik "Program Kartu Prakerja" di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/11). Foto–Antara

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar implementasi kartu prakerja dapat terlaksana pada Januari 2020.

“Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari (2020), program bisa mulai dijalankan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik “Program Kartu Prakerja” di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (12/11).

Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh para menteri koordinator Kabinet Indonesia Maju, para menteri kabinet, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Kepala BPS Kecuk Suhariyanto. Dalam APBN 2020, Presiden Jokowi mengusulkan anggaran untuk Kartu Prakerja berkisar Rp7,81 triliun.

“Terkait dengan reformasi sistem saya meminta kartu prakerja segera diimplementasikan tahun depan. Saya minta para pencari kerja, pemilik kartu prakerja bisa memilih langsung latihan atau kursus yang diminati melalui ‘platform’ digital yang kita siapkan,” kata Jokowi.

Contoh pelatihan yang bisa dipilih adalah barista kopi, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi programing hingga coding.

“Kita harapkan ini dikerjakan secara masif lewat penyedia jasa swasta ini yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua BUMN juga ikut campur di sini karena BUMN memiliki tempat-tempat pelatihan yang sangat representatif, beberapa saya sudah melihatnya,” kata Jokowi.

Tempat pelatihan ketiga barulah Balai Latihan Kerja (BLK).

“Saya kira BLK diberikan sesuai porsi yang ada seperti yang lalu jangan ditambah lagi,” katanya.

Menurut Jokowi, selain para pencari kerja baru, korban PHK juga perlu diberikan yang ingin meningkatkan keterampilannya melalui program reskilling maupun upskilling.

“Kembali lagi tolong diberikan juga kepada swasta BUMN untuk BLK. Coba komunikasi dengan swasta yang sudah berkecimpung,” katanya.

Fokus rapat terbatas terkait kartu prakerja tersebut adalah mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai pengusaha.

“Yang kedua meningkatkan keterampilan angkatan kerja ‘existing’ yang semakin produktif dan berdaya. Supaya menjadi catatan kita semuanya 58 persen tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi itu urusan Mendikbud yang kita harapkan disambungkan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” katanya.

Anggaran kartu prakerja tersebut untuk pelatihan, sertifikasi, insentif, dan pengisian survei berjenjang yang terbagi menjadi akses digital dan reguler.

Total anggaran untuk akses digital sebanyak Rp3,98 triliun dengan target 1,5 juta orang. Secara rinci, akses digital (skilling/reskilling) terdiri atas anggaran pelatihan sebesar Rp2 juta, insentif sebesar Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei sebesar Rp150 ribu.

Sementara itu, total anggaran untuk akses reguler sebesar Rp3,83 triliun yang terdiri atas skilling sebesar Rp3,06 triliun dengan target 400 ribu peserta dan reskilling sebesar Rp765 miliar dengan target 100 ribu peserta. Adapun rincian untuk akses reguler skilling terdiri atas pelatihan sebesar Rp6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp900 ribu, insentif Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp150 ribu.

Sementara itu, untuk akses reguler reskilling terdiri atas pelatihan dengan anggaran Rp6,1 juta, sertifikasi sebesar Rp900 ribu, insentif sebesar Rp500 ribu per bulan, dan pengisian survei berjenjang sebesar Rp150 ribu.

Penerima Kartu Prakerja adalah individu yang baru lulus/kuliah namun belum mendapatkan pekerjaan, individu yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan kemampuan tambahan, dan individu yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ingin mencari pekerjaan baru.

Baca Juga: Anggarkan Rp 10 Triliun untuk Kartu Prakerja

Baca Juga: Kartu Pencari Kerja Bisa Diurus Online

Sumber: Antara
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Pemilu 2019, Hasil di TPS Sandiaga Uno Mengejutkan
Bamsoet

Nasional

4 Tahun Pakai Tesla, Bamsoet Cuma Keluar Uang Rp 15 Ribu Sebulan
apahabar.com

Nasional

Sosok Emen, Buruh Pembunuh PSK Online Gara-Gara Tisu Magic
apahabar.com

Nasional

Beredar “Keppres Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara”, Ternyata itu Hoaks!
apahabar.com

Nasional

Peristiwa 11 Maret: Kamikaze hingga Kontroversi Supersemar
apahabar.com

Nasional

Ke Kemenhan, Jokowi Ingatkan Prabowo Soal Anggaran Pertahanan
Varian Delta

Nasional

Pakar Epidemiologi: Covid-19 Varian Delta Serang Siapa Pun yang Imunnya Lemah
apahabar.com

Nasional

Anggotanya Peras Bule Jepang, Mabes Polri Minta Maaf
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com