MUSDA Kian Sengit, Rikval Fachruri Bidik Posisi Ketum HIPMI Kalsel Tersetrum, Petugas PLN di Kandangan Nyangkut di Tiang Listrik Angin Puting Beliung Ngamuk, Puluhan Rumah di Banjar Poran Poranda Pak Jokowi, Kawasan Industri Jorong Tanah Laut Butuh Investor Baru! Dinkes Banjarmasin Langgar Prokes, Pejabat Pemkot Melempem

Ketua Banggar DPR: Kemunculan Desa Fiktif Jangan Dianggap Sebelah Mata

- Apahabar.com Selasa, 12 November 2019 - 11:15 WIB

Ketua Banggar DPR: Kemunculan Desa Fiktif Jangan Dianggap Sebelah Mata

Ilustrasi Desa ‘Hantu’. Foto – abadikini.com

apahabar.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa munculnya desa fiktif terkait penyaluran Dana Desa tidak boleh dianggap sebelah mata, sehingga persoalan ini harus dituntaskan. Karena dana desa itu berasal uang pajak rakyat yang disetor ke APBN.

“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kepolisian, untuk menelusuri ‘desa siluman’ dan jumlah Dana Desa yang sudah mengalir ke desa-desa,” kata Said di Jakarta, Selasa (12/11).

Said menyampaikan, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah preventif dan penindakan.

Politisi senior PDIP ini menjelaskan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tidak bisa dilepaskan dari keinginan negara untuk memperkuat peran dan fungsi desa dalam mata rantai pembangunan.

Tujuannya antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Hal ini menggambarkan adanya keinginan kuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dana Desa ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa,” ujarnya.

Kebijakan ini, terang Said, sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

“Oleh sebab itu, perlu ada regulasi yang memperjelas fungsi dan kewenangan desa yang pada ujungnya melahirkan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa,” terangnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDI P Bidang Perekonomian ini mengatakan terdapat beberapa langkah yang bisa digunakan untuk meminimalisir penyelewengan Dana Desa.

Pertama, memperkuat pengawasan yang dilakukan aparat pemerintahan di atasnya, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat.

Kedua, memperkuat database mengenai pengelolaan Dana Desa yang bisa digunakan untuk monitoring keberadaan Dana Desa. Ketiga, meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa.

“Dan Keempat, memberikan reward dan punishment dari pemerintah terhadap pengelolaan dana desa dalam bentuk Dana Insentif Desa,” ucapnya.

Selain itu, peran dan fungsi DPR dalam mengawasi pelaksanaan Dana Desa perlu lebih dioptimalkan. Pengawasan yang dilakukan DPR bisa lebih efektif, mengingat tugas dan kewenangan DPR yang bisa menelusuri penggunaan dana APBN dalam seluruh sektor.

“Ke depan DPR harus lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, sehingga bisa mengantisipasi penyelewengan Dana Desa lebih dini, mengingat persetujuan alokasi Dana Desa dilakukan oleh DPR bersama pemerintah dalam Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD),” pungkasnya.

Program Dana Desa yang dilakukan sejak 2015, sudah menjangkau 74.954 desa di seluruh Indonesia, terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2015 alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,8 triliun, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 46,9 triliun, pada 2017 dan 2018 meningkat menjadi Rp 60 triliun, pada 2019 untuk 74.597 desa. Tahun depan, alokasi naik menjadi Rp72 triliun.

Baca Juga: Karolin Tegaskan Tidak Ada Desa ‘Hantu’ di Landak

Baca Juga: Wonorejo Balangan Jadi Desa ‘Hantu’, Begini Nasib Warganya

Sumber: Antara
Editor: Aprianoor

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Penerimaan Calon ASN di Papua Ditunda ke 2019
apahabar.com

Nasional

Update Hasil Situng KPU per 22 April 10.45 WIB Jokowi-Ma’ruf Amin Masih Unggul Sementara
apahabar.com

Nasional

Selain Wiranto, Ini Pemimpin Dunia Lolos dari Upaya Pembunuhan  
apahabar.com

Nasional

Demi Penanganan Covid-19, Pemerintah Revisi APBN 2020
apahabar.com

Nasional

Titik Nol Ibu Kota Negara Baru Dipastikan Pertengahan 2020
apahabar.com

Nasional

MUI: Haram Gunakan Kata Neraka, Setan atau Iblis untuk Nama Produk
apahabar.com

Nasional

Gibran Dilarang Bawa Nama Besar Jokowi Saat Berbisnis
apahabar.com

Nasional

ODP Klaster Gowa di Kalsel, Satgas Covid-19 Mulai Pelacakan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com