Periksa Asjer Bank Kalsel, KPK Dalami Aliran Uang ‘Majid Hantu’ Warga Kandangan Geger, Jasad Pensiunan TNI Mengapung di Sungai Amandit HSS Kalsel Tuan Rumah, Masjid Al-Karomah Martapura Bakal Jadi Pusat MTQ Nasional 2022 Balangan Tambah Daftar Kawasan Terdampak Banjir di Kalsel Geger! Penemuan Jasad Pria Mengapung di Sarang Tiung Kotabaru

Klarifikasi Ketua FGHSN Banjarmasin Soal Guru Honorer Diupah Rp150 Ribu

- Apahabar.com     Selasa, 26 November 2019 - 12:45 WITA

Klarifikasi Ketua FGHSN Banjarmasin Soal Guru Honorer Diupah Rp150 Ribu

Ilustrasi guru honorer. Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) memastikan semua guru honorer di Banjarmasin, baik di tingkat sekolah dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sudah menerima upah layak.

“Sekarang ini kami pastikan tidak ada honorer yang digaji Rp150 ribu. Itu cuma di tahun 2005 ke bawah. Tapi masih bisa ditemukan non-Bosda yaitu upah yang ditanggung sekolah sendiri. Besaran upah itu sendiri juga tergantung dengan jumlah siswa di sekolah tersebut,” jelas Ketua FGHSN Banjarmasin Ali Wardana kepada apahabar.com, Selasa (26/11).

Semua guru honorer di Banjarmasin, tingkat SD dan SMP, menerima Bosda dan Surat Keputusan Wali Kota sejak 2018 menerima gaji Rp. 800.000,- dan mengalami kenaikan Rp. 100.000,- pada 2019 menjadi Rp. 900.000,-. SK terkait nomor unik pendidik dan tenaga Kependidikan (NUPTK).

Meminjam data FGHSN, jumlah guru honorer penerima biaya operasional sekolah daerah atau Bosda di Banjarmasin, yaitu sebanyak 820 guru. Itu terdiri dari 620 guru honorer SD negeri dan 200 Guru Honorer SMP negeri.

Adapun, kata dia, status guru honorer sekolah non-Bosda, yang masa kerja kurang dari dua tahun, mendapatkan gaji dari bantuan operasional sekolah APBN dengan kisaran Rp300 ribu sampai dengan Rp500 ribu. Semua bergantung lagi dari banyaknya dana BOS dan kebijakan masing-masing sekolah.

FGHSN mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. Khususnya, Wali Kota Ibnu Sina yang telah mewujudkan aspirasi mereka, sehingga bisa mendapatkan SK Pengangkatan sebagai syarat administrasi mendapatkan NUPTK serta bisa ikut Pretest PPG 2019.

“Semoga hal ini terus berlanjut di tahun 2020 mendatang, karena SK tersebut sangat penting bagi kejelasan status hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan di SD yang ada di Banjarmasin,” ujar Ali.

Baca Juga:  Hari Guru, Honorer di Banjarmasin Diupah Rp 150 Ribu

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

banjir

Kalsel

Banjir Kalsel Berbuntut Panjang, Lawyer Banua Ancam Gugat Paman Birin
apahabar.com

Kalsel

Malam Tahun Baru, Bupati HSS Hadir di Acara Zikir Bersama
apahabar.com

Kalsel

Dituding Pelit, Perusahaan Sawit di Kotabaru Buka Suara
apahabar.com

Kalsel

Sayid Ahmad Bahasyim Peserta Termuda Baayun Maulid Kubah Basirih Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Pria Bertato Bunga, Penganiaya Mantan Istri di Banjarmasin Diringkus!
apahabar.com

Kalsel

Mobil Tertimpa Pohon Tumbang, Ternyata Bermuatan 750 Botol Miras

Kalsel

Kalsel Belum Terapkan PPKM Darurat, Kadinkes: Penentuannya Berdasarkan Pusat
apahabar.com

Kalsel

Warga Baruh Bahinu Terbantu UHC Balangan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com