Pembacok Jurkani di Tanbu Juga Rampas Barang Pribadi, Pelaku Disebut Berhalusinasi Jasad Wanita Muda Banjarmasin dengan Luka Tusuk di Dada Itu Ternyata… Sosok Pembacok Advokat Jurkani di Tanah Bumbu, dan Detik-Detik Penganiayaan IKN Dipimpin Kepala Otorita, Sederet Nama Kandidat Termasuk Ahok Pesona Danau Sentarum Kalbar Bikin Takjub, Tertarik Berkunjung?

Mendagri Sebut Rekomendasi Perpanjangan SKT FPI Masih Dikaji

- Apahabar.com     Senin, 25 November 2019 - 23:05 WITA

Mendagri Sebut Rekomendasi Perpanjangan SKT FPI Masih Dikaji

Mendagri Tito Karnavian. Foto-Antara

apahabar.com, JAKARTA – Rekomendasi perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas Front Pembela Islam (FPI) dari Kemenag telah sampai ke tangan Mendagri, Tito Karnavian. Saat ini rekomendasi itu masih dikaji.

“Iya ada kita terima rekomendasi seperti itu. Tapi masih dikaji,” kata Mendagri Tito Karnavian usai acara Penganugerahan Ormas Award 2019 di Hotel Kartika Chandra Jakarta, seperti dikutip dari detikcom, Senin (25/11).

Meski enggan berkomentar lebih jauh, namun mantan Kapolri tersebut menyebutkan perpanjangan SKT FPI tersebut juga masih dibicarakan di tataran Kemenko Polhukam.

“Ini kan sedang dibicarakan di kementerian Polhukam secara lintas sektoral. Saya diundang hari ini. Nggak tahu jadi atau nggak. Jadi lebih baik yang komen jangan saya,” ujarnya.

Pada pengarugerahan Ormas Award itu, Tito menilai ormas merupakan pilar penyeimbang negara demokrasi. Namun, jika merusak persatuan dan kesatuan negara maka dapat dipidanakan.

Karena penting, sehingga ormas perlu dilindungi haknya dengan sejumlah batasan. Dia menjabarkan terdapat empat batasan yang penting dalam menjalankan peran tersebut.

Empat batasan itu, yang pertama adalah harus menghargai hak-hak asasi orang lain. Kedua, harus menjaga ketertiban umum atau ketertiban publik. Ketiga, harus mengindahkan etika dan moral. Keempat, harus menjaga keamanan nasional.

“Yang keempat dalam bahasa Internasional Covenant on Civil and Political Rights, yaitu menjaga keamanan nasional tapi dalam UU Nomor 9/1998 jadi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” kata dia seperti dikutip dari Antara.

Jika itu tidak dilakukan maka akan ada sanksinya, mulai dari sanksi yang bersifat administratif, seperti pencabutan izin dan pembubaran, ataupun sanksi hukum berupa pemidanaan. “Kalau merusak ya dipidanai,” tegas Tito.

Jika keempat batasan itu dipatuhi, dia menilai, pemberian penghargaan amatlah penting mengingat posisi ormas yang juga dipandang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Saya sekali lagi meyakini bahwa ormas yang diberikan penghargaan ini benar-benar objektif yang betul-betul kerja di lapangan,” pungkasnya.

Adapun penerima penghargaan adalah sebagai berikut:

Pertama, bidang fokus Aktivis (8 kategori), yaitu:
1. Bidang Pendidikan (Selamat Pagi Indonesia)
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan (Perkumpulan Kapal Perempuan)
3. Bidang Tata Kelola Pemerintahan (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi)
4. Bidang Penanggulangan Bencana (Yayasan IDEP)
5. Bidang Kebudayaan (Yayasan Kebudayaan Rancage)
6. Bidang kesehatan (Yayasan Thalassemia Indonesia)
7. Bidang Lingkungan Hidup (Yayasan Pendidikan Konservasi Alam)
8. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra)

Kedua, Pemerintah Daerah sebagai Pembina Ormas terbaik, yaitu:
1. Tingkat Provinsi (Provinsi Jawa Timur)
2. Tingkat Kabupaten (Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu)
3. Tingkat Kota (Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan)

Ketiga, penghargaan khusus, Bakti Sepanjang Masa untuk Indonesia, yaitu:
1. Mathlaul Anwar
2. Aisiyah
3. Muslimat Nadhatul Ulama
4. Kongres Wanita Indonesia

Baca Juga: Kemendagri Rencanakan Payung Hukum Pembinaan Ormas

Baca Juga: Resmi Jadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok Mohon Doa dan Informasi

Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Pemerintah Diminta Larang Total Sedotan Plastik
apahabar.com

Nasional

5 Lansia Sembuh dari Covid-19, Simak Kisahnya
apahabar.com

Nasional

Jokowi Hargai Prabowo Gugat Hasil Pemilu ke MK
apahabar.com

Nasional

Diatensi Luhut Pandjaitan, Warga Kalsel yang Abai Protokol Kesehatan Terancam Pidana
apahabar.com

Nasional

Covid-19 di Jerman: 99.225 Positif, 1.607 Meninggal
Banjarmasin

Nasional

Kementerian ESDM Buka 187 Formasi CPNS, Ketahui Persyaratannya
apahabar.com

Nasional

Isi Bensin, Oknum Guru BK Pencabul Belasan Siswa Ditangkap!

Nasional

Presiden Jokowi Sebut Selamatkan Nyawa Rakyat Hukum Tertinggi Bernegara
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com