VIDEO: Polisi Rilis Tersangka Pencurian Hp Rosehan di Pesawat Sengketa Kepemilikan Kampus Achmad Yani, Gugatan Adik Berlanjut di PN Banjarmasin Magrib, Mayat di Jembatan Kayu Tangi Gegerkan Warga Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin: Waktu Belajar Dipangkas, Sehari Hanya 5 Jam Sehari Jelang Penutupan, Pendaftar BLT UMKM di Batola Capai 5.000 Orang

Pemerintah Diminta Segera Tentukan Pusat Ibu Kota Negara

- Apahabar.com Kamis, 21 November 2019 - 17:45 WIB

Pemerintah Diminta Segera Tentukan Pusat Ibu Kota Negara

Perahu nelayan melintas di Teluk Balikpapan, Kaltim. Teluk ini jadi pintu masuk ibu kota negara Penajam Paser Utara melalui jalur laut, lebar mulut teluk mencapai 5-7 kilometer, panjang kurang lebih 80 kilometer dengan kondisi perairan yang tenang. Foto-antara

apahabar.com, PENAJAM – Meski ibu kota negara Indonesia akan di pindah ke Provinsi Kalimantan Timur, namun hingga kini lokasi pusat pemerintahannya belum ditentukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) pun meminta agar hal itu segera diputuskan oleh pemerintah pusat.

Seperti diketahui, lokasi pemindahan ibu kota negara Indonesia telah ditetapkan Presiden Joko Widodo tak hanya di sebagian wilayah PPU. Melainkan lagi di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kami berharap lokasi pusat pemerintahan di ibu kota baru secepatnya ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam dikutip apahabar.com dari antara, Kamis (21/11).

“Gambaran secara umum ibu kota negara yang baru sudah ada, tetapi belum ditetapkan atau ditentukan letaknya titik pusat pemerintahannya,” lanjut Hamdam.

Dengan begitu, ungkap Hamdan, akan memudahkan untuk melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat.

Disamping itu, pihaknya juga bisa merancang program agar tidak tumpang tindih dengan rencana program pemerintah pusat.

“Penetapan lokasi pusat ibu kota negara baru dapat memudahkan pendekatan sosial ke masyarakat, termasuk dukungan program pemerintah kabupaten yang tidak masuk dalam kewenangan pemerintah pusat,” kata Hamdam.

Pemkab PPU tegas Wabup, harus segera mendapatkan informasi kebijakan penetapan lokasi pusat ibu kota negara Indonesia yang baru karena berkaitan dengan penggunaan ruang wilayah.

“Harus ada penyesuaian rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang untuk melanjutkan program yang tertuang dalam APBD kabupaten dengan dipindahkannya ibu kota negara,” jelasnya.

Baca Juga: PWI-MPR Kerjasama Sosialisasi Amandemen UU 45 dan Kode Perilaku Wartawan

Baca Juga: Gara-Gara Petasan, Pemuda Situbondo Tewas Mengenaskan

Sumber: Antara
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Kemenkes: Belum Ada Kasus Positif Corona di Indonesia
Heboh, Dua ABK China di Kotabaru Terindikasi Corona

Nasional

Dinkes Sebut Dua ABK di Kotabaru Negatif Corona
apahabar.com

Nasional

HUT RI, MUI Tegaskan Peneguhan Pancasila Ideologi Final
apahabar.com

Nasional

Negatif Covid-19, 4 Pasien PDP RSUD Ulin Akan Dipulangkan
apahabar.com

Nasional

Gunung Agung Bali Siaga III
apahabar.com

Nasional

Jokowi Sebut 2 Orang di Indonesia Positif Virus Corona
apahabar.com

Nasional

Seruan Habib Banua: Jika RUU HIP Disahkan, Kita Turun ke Jalan
apahabar.com

Nasional

Pangdam I/BB: Jurnalis Profesi Luar Biasa
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com