H2D Sidang Perdana di MK, Bawaslu RI ‘Turun Gunung’ ke Kalsel 4.840 Vial Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Bumbu Pengungsi Banjir Bertambah, Kalsel Perpanjang Status Tanggap Darurat Ribuan Vial Vaksin Covid-19 Tahap II Tiba di Kapuas Sempat Tertunda karena Banjir, Akhirnya Vaksin Covid-19 Tiba di Tala

Pemerintah Diminta Segera Tentukan Pusat Ibu Kota Negara

- Apahabar.com Kamis, 21 November 2019 - 17:45 WIB

Pemerintah Diminta Segera Tentukan Pusat Ibu Kota Negara

Perahu nelayan melintas di Teluk Balikpapan, Kaltim. Teluk ini jadi pintu masuk ibu kota negara Penajam Paser Utara melalui jalur laut, lebar mulut teluk mencapai 5-7 kilometer, panjang kurang lebih 80 kilometer dengan kondisi perairan yang tenang. Foto-antara

apahabar.com, PENAJAM – Meski ibu kota negara Indonesia akan di pindah ke Provinsi Kalimantan Timur, namun hingga kini lokasi pusat pemerintahannya belum ditentukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) pun meminta agar hal itu segera diputuskan oleh pemerintah pusat.

Seperti diketahui, lokasi pemindahan ibu kota negara Indonesia telah ditetapkan Presiden Joko Widodo tak hanya di sebagian wilayah PPU. Melainkan lagi di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kami berharap lokasi pusat pemerintahan di ibu kota baru secepatnya ditetapkan pemerintah pusat,” ujar Wakil Bupati Penajam Paser Utara Hamdam dikutip apahabar.com dari antara, Kamis (21/11).

“Gambaran secara umum ibu kota negara yang baru sudah ada, tetapi belum ditetapkan atau ditentukan letaknya titik pusat pemerintahannya,” lanjut Hamdam.

Dengan begitu, ungkap Hamdan, akan memudahkan untuk melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat.

Disamping itu, pihaknya juga bisa merancang program agar tidak tumpang tindih dengan rencana program pemerintah pusat.

“Penetapan lokasi pusat ibu kota negara baru dapat memudahkan pendekatan sosial ke masyarakat, termasuk dukungan program pemerintah kabupaten yang tidak masuk dalam kewenangan pemerintah pusat,” kata Hamdam.

Pemkab PPU tegas Wabup, harus segera mendapatkan informasi kebijakan penetapan lokasi pusat ibu kota negara Indonesia yang baru karena berkaitan dengan penggunaan ruang wilayah.

“Harus ada penyesuaian rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang untuk melanjutkan program yang tertuang dalam APBD kabupaten dengan dipindahkannya ibu kota negara,” jelasnya.

Baca Juga: PWI-MPR Kerjasama Sosialisasi Amandemen UU 45 dan Kode Perilaku Wartawan

Baca Juga: Gara-Gara Petasan, Pemuda Situbondo Tewas Mengenaskan

Sumber: Antara
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

KPAI vs PB Djarum, Terganggu Soal Promosi Rokok Saat Audisi
apahabar.com

Nasional

Kecam Macron, Ritel Modern di Banjarmasin Boikot Produk Perancis
apahabar.com

Nasional

Sulteng Bakal Diuntungkan Jika Ibu Kota di Kaltim
apahabar.com

Nasional

Hari Ini, Boeing 737 Max 8 Sementara Dilarang Terbang
apahabar.com

Nasional

Strategi Percepatan Pembangunan Papua, Potensi Wilayah Diidentifikasi
apahabar.com

Nasional

KPU Rekapitulasi Suara Nasional 5 Provinsi
apahabar.com

Nasional

Belum Sempat Dirujuk, Pasien Suspect Corona di Cianjur Meninggal
apahabar.com

Nasional

Pasca-Pembatalan Keberangkatan Haji, Jokowi Kumpulkan Tokoh Lintas Agama
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com