Indef: Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin ULN Melonjak, Setiap Penduduk Warisi Utang Rp 20,5 juta Tim Macan Kalsel Gerebek Wanita Buronan Kasus Penggelapan Kapal Demo di Pelaihari Berbuntut Laporan Polisi, Sekda Tala Minta Maaf Harga Tiket Bioskop XXI Duta Mall Banjarmasin Turun, Simak Daftar Lengkapnya Kedai Terapung, Unggulan Wisata Baru di Barito Kuala

Pemkot Banjarmasin Sosialisasi Penataan Ulang RTRW ke Kecamatan

- Apahabar.com Selasa, 26 November 2019 - 16:20 WIB

Pemkot Banjarmasin Sosialisasi Penataan Ulang RTRW ke Kecamatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan sosialisasi ke kantor kecamatan terkait perencanaan penataan ulang rencana tata ruang wilayah (RTRW). Foto-Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Kota Banjarmasin dirasa perlu melakukan penataan ulang rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kondisi tersebut membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan sosialisasi ke setiap kantor kecamatan.

Sasaran, Selasa (26/11) untuk seluruh warga Banjarmasin Selatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin Ariffin Noor menerangkan, kota seribu sungai menyesuaikan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2017 untuk merencanakan RTRW.

Karena payung hukum itu dinilai mewujudkan wilayah ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Belum lagi wewenang Pemkot Banjarmasin dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah meliputi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang wilayah.

“Sudah menjadi tugas kita menyebarkannya informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan kenapa perlu penataan ruang dalam suatu daerah, pertama terbatasnya ruang dan sumber daya alam yang dimiliki kota ini. Belum lagi tuntunan penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik.

RTRW Banjarmasin bersifat operasional dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan tata ruang dan proses perizinan.

“Agar tidak berbenturan antara pembangunan infrastruktur dan situs-situs peninggalan warga, maka dikeluarkan peraturan daerah (perda),” tegasnya.

Dilanjutkannya, alasan tersebut untuk tujuan penataan ruang yang terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan. Selain itu keterpaduan dalam penggunaan SDA dengan memperhatikan sumber daya manusianya.

“Ditambah pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang,” tuturnya.

Baca Juga: Ibu Kota Pindah, Banjarmasin hingga Balikpapan Berbenah

Baca Juga: Brigpol Sucipto, Polisi Amuntai yang Dipecat Sempat Kerja Serabutan

Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Syarif

Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Harapan Bupati HST Untuk Pramuka
apahabar.com

Kalsel

HUT TNI ke-74, Ratusan Personel Terlibat Bakti Sosial
apahabar.com

Kalsel

Masih Menunggu Tambahan Pasokan Surat Suara
apahabar.com

Kalsel

Imbas Covid-19, Traffic Penerbangan di Bandara Syamsuddin Noor Turun
apahabar.com

Kalsel

Istri Dibawa Jalan, Pria Banjarbaru Murka Bakar Motor Teman
Pandemi Covid-19, Ini Pesan Rooswandi untuk Wartawan  

Kalsel

Pandemi Covid-19, Ini Pesan Rooswandi untuk Wartawan  
apahabar.com

Kalsel

Pol PP Banjarmasin Ngamuk, Tunjangan Kinerja Dihapus?
apahabar.com

Kalsel

Pramuka di Tanbu Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com