Kanada Bakal Cabut Larangan Terbang Boeing 737 Max Peduli Banjir Kalsel, Yayasan H Maming Kirim Bantuan ke Tanah Laut Setelah Tolak Vaksin Covid-19, Ribka Tjiptaning Digeser ke Komisi VII Gugatan 2BHD Diterima MK, SJA-Arul Pede Menangi Pilbup Kotabaru Alhamdulillah, 21 Warga Tanbu Sembuh dari Covid-19

Terganjal Aturan, Dilema Pemkot Banjarmasin Benahi Kawasan Kumuh di Bantaran Sungai

- Apahabar.com Jumat, 8 November 2019 - 19:28 WIB

Terganjal Aturan, Dilema Pemkot Banjarmasin Benahi Kawasan Kumuh di Bantaran Sungai

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Banjarmasin, Ahmad Fanani S. Foto-apahabar.com/Ahya Firmansyah

apahabar.com, BANJARMASIN – Meski telah menjalankan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bekerja sama dengan Bank Dunia untuk menghilangkan kawasan kumuh yang ada di kota Banjarmasin. Di sisi lain Pemerintah Kota (PemkoT Banjarmasin kesulitan untuk membenahi kawasan kumuh yang ada di bantaran sungai.

Dijelaskan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Banjarmasin, Ahmad Fanani.S, pembenahan kawasan kumuh di perkampungan yang termasuk di bantaran sungai terganjal aturan daerah tentang larangan membangun bangunan di atas sungai, aturan itu tertuang dalam peraturan daerah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai.

Padahal Banjarmasin sendiri didominasi sungai dan kehidupan masyarakatnya banyak yang tinggal di bantaran sungai. Sehingga pembenahan atas kekumuhan di bantaran sungai dianggap sulit ditangani.

“Kita tidak bisa melanggar aturan, ini masalah undang-undang di atasnya. Sudah dibicarakan dengan pemerintah pusat, bahwa Banjarmasin ini didominan sungai dan masyarakatnya hidup di bantaran sungai dan sudah ada sejak sebelum undang-undang itu terbit,” terangnya kepada awak media, Kamis (7/11).

Diungkap Fanani, di tahun 2019 luas kawasan kumuh di Banjarmasin sudah tertinggal 117 hektare. Sementara pemkot, dari 117 hektare itu tinggal menyisakan sepertiganya lagi agar Kota Seribu Sungai terbebas dari kekumuhan. Sementara Disperkim Banjarmasin menargetkan hingga bulan Desember semua bisa selesai.

“Jadi masalah kita kadang aturan menghambat kita untuk melakukan pembenahan. Indikator kumuh itu terkait jalan lingkungan, rumah yang tidak teratur, ada sanitasi, ada persampahan, ada drainase,” jelasnya.

Untuk itu Disperkim berharap akan ada zonasi-zonasi tertentu yang bisa dilakukan upaya penanganan, “Kami sudah membicarakan ini dengan Dinas PUPR dan Bapeda perihal Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena wewenangnya ada di dua dinas itu. Kami berharap ada zonasi lokasi yang bisa kita tangani, sehingga kami bisa masuk untuk mengatasi masalah ini,” pungkasnya.

Baca Juga: Makam Lettu H Awang Nasir Pindah ke Makam Pahlawan, Keluarga Haru

Baca Juga: Pemkab Tanbu akan Putus Kontrak Pegawai Indisipliner dan Hobi Nongkrong

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Syarif

Editor: Amrullah - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Update Kebakaran Sutoyo: Kerugian Miliaran, Penyebab Masih Misterius
apahabar.com

Kalsel

Bagi-Bagi Sembako di Banjarmasin Utara, Caleg Dituntut 3 Bulan Penjara
apahabar.com

Kalsel

Pulang dari Luar Daerah, ASN Batola Langsung Dikarantina

Kalsel

Dikepung Api, Jam Terbang Heli Water Boombing Padat!
apahabar.com

Kalsel

Buntut Polemik Reklame, DPRD Banjarmasin Bakal Panggil Satpol PP
apahabar.com

Kalsel

Sebagian Kalsel Cerah Berawan, BMKG: Tetap Waspada Potensi Hujan Disertai Petir
apahabar.com

Kalsel

Lusa Pembongkaran ‘Kios 20’ di Kawasan Terminal Handil Bakti, Pedagang Kaget
apahabar.com

Kalsel

Stunting Jadi Pokok Amanat Menteri Kesehatan
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com