3 Jam Hujan Deras, Ratusan Rumah Warga Desa Miawa Tapin Kebanjiran Kisah Pilu Istri Korban Disambar Buaya di Kotabaru, Harus Rawat 4 Anak, 1 di Antaranya Berusia 6 Bulan Suami Penanambaan, Ibu Terduga Pembunuh 2 Anak di Benawa HST Pernah Kuliah Produksi Migas Kalimantan-Sulawesi Lampaui Target, Kok Bisa? PLTS Tak Berfungsi, Kades Panaan Mengadu ke Dinas ESDM Kalsel

UMP Kalsel Rp 2,8 juta, Perusahaan Bandel Siap-Siap Disanksi

- Apahabar.com Jumat, 1 November 2019 - 11:00 WIB

UMP Kalsel Rp 2,8 juta, Perusahaan Bandel Siap-Siap Disanksi

Demo buruh menolak upah minimum berjalan menuju Istana Presiden pada 30 Oktober 2015. Foto-Reuters/Beawiharta

apahabar.com, BANJARMASIN – Hari ini, Pemprov Kalsel resmi mengumumkan upah minimum provinsi (UMP). Besarannya Rp2,8 juta.

Pemprov tak segan menindak perusahaan yang tak membayar upah pekerja sesuai UMP yang bakal berlaku per Januari tahun depan.

Penerapan tersebut telah tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0868/KUM/2019 tentang Penetapan UMP Kalsel Tahun 2020.

“Perusahaan wajib membayar gaji karyawan sesuai UMP Kalsel. Kalau membayar di bawah UMP, maka kita akan berikan sanksi,” ucap Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalsel, Sugian Noorbah, Jumat (01/11) pagi.

apahabar.com

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalsel, Sugian Noorbah. Foto-apahabar.com/Robby

Menurutnya, tak ada toleransi lagi bagi perusahaan yang mengabaikan standar pengupahan tersebut. Termasuk, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sanksinya pun beranekaragam. Mulai administrasi hingga pidana.

“Namun pertama-tama kita akan panggil terlebih dahulu perusahaan bersangkutan,” katanya.

Meski begitu penindakan terhadap perusahaan harus didahului dengan adanya laporan masuk ke Disnakertrans Kalsel.

“Kalau ada laporan, insyaallah akan kita tindaklanjuti. Pertama, akan kita mediasi terlebih dahulu oleh bidang hubungan industrial,” bebernya.

Sementara, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalsel Salim Fahri siap semaksimal mungkin merealisasikan UMP Kalsel 2020, sekalipun masih terdapat perusahaan yang tak mampu membayar gaji sesuai dengan UMP.

“Kalau pun tak mampu membayar, maka kita akan audit perusahaan tersebut. Kemudian tak mampu juga, itu didampingi tim hukum Apindo. Bahkan sampai dengan pencabutan izin perusahaan,” pungkasnya.

Baca Juga: KSPSI Pasrah, UMP Kalsel Tak Sesuai Harapan Pekerja

Baca Juga: UMP Naik 8,51 persen, Kalsel Siap?

Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Gelar Latihan Gabungan, TNI AL Perkuat Operasi SAR dan Penanggulangan Bencana di Kotabaru
apahabar.com

Kalsel

Update Syamsudin Noor Pasca-Penambahan Jam Terbang: Kini Hanya Perlu Rapid Test
apahabar.com

Kalsel

Esok, Warga Binaan Lapas Banjarmasin Baru Ketemu Keluarganya
apahabar.com

Kalsel

Mengintip Mewahnya Rumah Karantina Covid-19 Banjarmasin: Gizi sampai Cuci Pakaian Dipenuhi!
apahabar.com

Kalsel

Petani Berharap Tuah Tanam Ulang Sawah Eks HPS 2018
apahabar.com

Kalsel

Program Sejahterakan Petani; 2000 Ha Rawa di HST akan Dijadikan Lahan Pertanian
apahabar.com

Kalsel

PLN: Informasi Percepatan Pembayaran Listrik Hoaks
apahabar.com

Kalsel

ISNU Kalsel Gelar Madrasah Kader NU, Berperan Dalam Pembangunan Daerah
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com