apahabar.com
Pemandangan di eks Desa Wonorejo, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan. Penduduk di wilayah transmigrasi itu kini tersisa puluhan jiwa saja. Foto: Istimewa

apahabar.com, PARINGIN – Setelah tergusur, penduduk Desa Wonorejo, Juai, Kabupaten Balangan, konon ‘berhamburan’ ke sana-ke mari. Kini, bagaimana nasibnya?

“Sebagian ada yang pindah ke desa tetangga, yakni Desa Sumber Rezeki, termasuk bekas kepala desa dan aparat desa Wonorejo,” ucap Bupati Balangan Ansharudin kepada apahabar.com, Sabtu (09/11) siang.

Tak cuma itu, kata dia, sebagian masyarakat memilih pindah ke desa lain di kecamatan setempat. Bahkan, sebagian lagi pulang ke kampung halaman di Pulau Jawa. “Mengingat Wonorejo merupakan masyarakat transmigrasi, mereka bekerja sebagai petani dan berkebun karet,” katanya.

Namun sejak 2015, sambung dia, semua lahan pertanian, perkebunan, hingga perumahan telah dijual ke PT. Adaro Indonesia, perusahaan pertambangan batu bara setempat.

“Sedangkan fasilitas pemerintah, seperti jalan, sekolah, tempat ibadah sebagian sudah diganti pihak perusahaan melalui tim penilai independen (aprisal),” tegasnya.

Dua tahun kemudian, berdasar petunjuk Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalsel memerintahkan alokasi dana desa (ADD) tak boleh disalurkan lagi, dan diserahkan ke kas negara.

“Sejak saat itu, Pemkab Balangan melaporkan ke Pemprov Kalsel dan Kemendagri agar desa itu dihapus,” bebernya.

Sekalipun hanya terdapat segelintir penduduk saja, Pemkab Balangan, kata Ansharudin, tetap menjamin keselamatan warganya.

“Iya pasti kita jamin. Masyarakat masih ada, tapi lembaga desanya sudah dibubarkan,” pungkasnya.

Selesai mengorek informasi dari orang nomor satu di Balangan itu, apahabar.com juga mewawancarai Agus Priyanto, mantan kepala Desa Wonorejo Kecamatan Juai.

Adapun, alokasi dana desa (ADD) tak diambil lagi lantaran Wonorejo sebagai desa dipandang sudah tak efektif. Selain dari segi jumlah penduduk, jarak Wonorejo dengan Paringin cukup jauh. Saat mewawancarai Agus, jaringan seluler suka timbul-tenggelam. Suaranya redam.

Jika diakses dari Banjarmasin, ibu kota Kalsel, butuh 230 kilometer untuk ke Wonorejo. 23 Km atau sekitar 47 menit dari Paringin.

“Saat ini warga-nya kebanyakan pindah ke desa sebelah Desa Sumber Rezeki,” tutur Agus.

Wonorejo, kata Agus, mulanya memiliki 1.000 jiwa dengan 300 kepala keluarga (KK). “Untuk sekarang ini masih ada warga yang menempati sekitar 9 KK dari 26 jiwa,” jelas dia.

Selain untuk menjamin warga di sana, pemerintahan desa di Wonorejo tetap ada. Untuk transisi. Sebab, Wonorejo bakal digabung ke Sumber Rezeki, desa tetangga sekitar.

Sebagai Kades, masa jabatan Agus habis, 24 September 2019 kemarin. Kini, Wonorejo dipimpin oleh seorang PNS Kecamatan Juai. Punya kode register sebagai desa di Kemendagri, Wonorejo sejak 2015 mendapat kucuran dana desa dari APBN.

Sementara, untuk aset daerahnya, seperti sekolah dan rumah bidan atau poliklinik desa, kata Agus, dibiarkan ada. “Sekitar 3 sekolah, 2 sekolah dasar, 1 tingkat SMP,” jelas Agus.

Soal penggusuran oleh perusahaan, PMD Kalsel menampik itu. Tergusurnya desa ini disebut akibat warganya tergiur ganti rugi PT Adaro Indonesia.

Menyikapi gusur-menggusur, DPRD Kalsel sebenarnya sudah pernah membentuk panitia khusus. Namun, sampai kini tak jelas hasilnya.

Soal besaran ganti-rugi, Agus sendiri tak tahu persis. “Kalau uang ganti rugi dari perusahaan itu per kepala keluarga-nya tergantung warga,” jelas dia.

Sebelumnya, nama Wonorejo heboh diperbincangkan usai menjelma menjadi Desa ‘Hantu” atau nyaris tak berpenghuni.

Meski alokasi dana desa (ADD) bersumber APBN konon setop diterima sejak 2017, Wonorejo masih mendapat ADD dari APBD Balangan guna transisi.

Informasi dihimpun, jumlah ADD bersumber dari APBN sebesar Rp700 juta pada 2017, 2018 dan 2019, masing-masing Rp800 juta.

Kementerian Desa (PDTT) menemukan ribuan desa fiktif. Dari banyak nama, salah satunya Wonorejo, desa transmigrasi yang berdekatan dengan tambang batu bara.

Secara keseluruhan, Kalsel memiliki 1.874 desa. Dari pusat, dana desa yang dikucurkan totalnya Rp1,5 triliun.

“Jadi yang seharusnya, real-nya itu 1.873 desa,” tandas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel Zulkifli kepada apahabar.com, Jumat (08/11).

Zulkifli berkata begitu, karena sudah memastikan Wonorejo sudah tak efektif atau nyaris tak berpenghuni. “Sudah pindah, dua tahun terakhir ini lahannya dibeli perusahaan,” jelas dia.

Karena ketiadaan Kades definitif, dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tadi disebut telah dikembalikan oleh Pemkab Balangan ke kas negara.

“Proses penggabungan/penghapusan Wonorejo ke Sumber Rezeki prosedur-nya cukup panjang, oleh karena itu dana desa dimaksud tidak diambil sejak 2017 sampai sekarang,” ujar Kabid Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Balangan, Andi Firmansyah.

Pada Maret 2019 lalu, DPRD Balangan sudah berkonsultasi ke Kementerian Desa untuk menggabungkan Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Rejeki.

Kadis PMD Kalsel Zulkifli menduga usulan penghapusan Wonorejo terganjal birokrasi di pemerintahan pusat. PMD Kalsel, kata dia, bakal kembali mengusulkan agar nama Wonorejo dihapus dari daftar penerima dana desa.

“Biar tidak ribet lagi kami mengembalikan dana, SOP itu panjang sehingga tidak mudah ya, tapi kita usahakan terus [penghapusan],” pungkasnya.

Adanya temuan desa ‘hantu’ atau fiktif, Kementerian PDTT langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka bakal mem-verifikasi ulang keberadaan desa-desa untuk mengantisipasi penyelewengan anggaran.

Sementara, Walhi Kalsel meminta KPK turun tangan menelusuri adanya dugaan penyelewengan anggaran. Walhi juga minta pemerintah bertanggung jawab atas tergusurnya Desa Wonorejo akibat operasi pertambangan PT. Adaro Indonesia.

“Di sini tentu ada kerugian negara. Baik terkait aset, keselamatan rakyat, ruang hidup rakyat, dan lain-lain,” tegas Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo dihubungi apahabar.com, Jumat sore.

Baca Juga: Bantu Permodalan UMKM, MHM Siap Tembus Ritel Modern

Baca Juga: 4.960 Orang Ikuti Tradisi Baayun Maulid di Tapin

Reporter: M Robby/Agus Suhadi
Editor: Fariz Fadhillah