MPP Banjarbaru Bawa Angin Segar, Investasi Lampaui Target hingga 124 Persen Peredaran Rokok Ilegal Tinggi, KAKI Kalsel Geruduk Kantor Ditjen Bea Cukai Status Siaga Banjir di Balangan Berlaku hingga 12 Desember Waspada Banjir Rob, BPBD Tanah Bumbu Ingatkan Warga Pesisir Laut Puncak Harjad ke-56 Tabalong, Momentum Melanjutkan Estafet Pembangunan Lebih Maju

Dewan Pers Proses Verifikasi Administrasi apahabar.com

- Apahabar.com     Rabu, 18 Desember 2019 - 23:27 WITA

Dewan Pers Proses Verifikasi Administrasi apahabar.com

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun (dua dari kanan) bersama Ketua SMSI Kalsel Milhan Rusli (paling kanan) dan Pemimpin Umum apahabar.com Budi Ismanto (dua kiri). Tampak hadir Ketua PWI Kalsel Zainal Helmi. Foto-apahabar.com/Ahya Firmansyah

apahabar.com, BANJARMASIN – Di era digital, media tak hanya menjalankan fungsi sebagai wahana informasi, melainkan sebagai pendidik masyarakat, dan kontrol pemerintahan.

Karenanya, barang tentu media massa memiliki badan hukum agar setiap produk jurnalistiknya bisa dipertanggungjawabkan.

Lebih dari itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Kalimantan Selatan Milhan Rusli mendorong setiap media massa perlu terdaftar di Dewan Pers.

“Media berbasis online juga perlu mendaftarkan diri kepada Dewan Pers untuk mendapatkan legalitas sekaligus masuk dalam pengawasan Dewan Pers,” jelas Milhan Rusli bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun di Banjarmasin, Rabu (18/12) malam.

Dengan terdaftar di Dewan Pers, kata dia, tindak tanduk media terpantau dalam pengawasan lembaga independen yang berfungsi untuk melindungan kehidupan pers Indonesia itu.

“Dari sana diakui secara sah sebagai media yang berjalan mengisi ruang informasi masyarakat,” jelas Milhan.

Teranyar, SMSI Kalsel tengah menerima permohonan verifikasi dari apahabar.com. Pemimpin umum apahabar.com, Budi Ismanto menjelaskan bahwa apa yang menjadi persyaratan dewan pers itu menjadi prioritas.

“Baik pemimpin redaksi kita, redaktur pelaksana sampai redaktur kita semua sudah tersertifikasi, dan di apahabar.com semua kita anggap clear karena apa yang menjadi persyaratan itu sudah kita lengkapi. Sekarang kita tinggal menunggu proses verifikasi dewan pers, apalagi apahabar.com sudah berbadan hukum,” tandas Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Kalimantan Selatan itu.

apahabar.com telah hadir setahun belakangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Seiring berjalannya waktu, apahabar.com memiliki total 12 ribu pengguna aktif per hari. Atau, dengan rata-rata 50 ribu kunjungan per hari.

“Sudah saatnya apahabar.com mendapat legalitas dari Dewan Pers sebagai pengawas dalam menjalankan kode etik jurnalistik,” jelas Budi.

Sekalipun demikian, Budi memastikan jurnalis apahabar.com patuh terhadap penerapan kode etik jurnalistik, yang mengacu UU Pers Nomor 40 tahun 1999. Itu, kata dia, bisa dibuktikan dengan minimnya somasi atau sengketa terkait pemberitaan yang masuk ke dapur redaksi apahabar.com.

Sementara, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun menyambut baik kehadiran apahabar.com. Bekas jurnalis Kompas itu menerangkan syarat bagi sebuah media hadir di masyarakat diatur dalam UU Pers, yang mana salah satu syaratnya adalah berbadan hukum Indonesia.

“Di dalamnya harus ada penanggung jawab, dan dari penanggung jawab itu harus pula memenuhi syarat berupa uji kompetensi yang mana syaratnya adalah wartawan utama,” ungkapnya.

Hendry menilai keharusan sebuah media dengan adanya penanggung jawab berkompetensi wartawan utama itu menjadi modal berjalannya media ke arah yang benar. “Bagaimana media itu diatur karena wartawan utama minimal dia pernah menjadi seorang redaktur pelaksana di media besar. Karena kompetensi wartawan utama dia mengambil kebijakan dan penanganan permasalahan media, bagaimana jika bukan utama, mana dia bisa tahu mengatasi sebuah masalah media,” ungkapnya.

Untuk itu Hendry menginginkan jenjang yang memang sudah ada, berjalan sesuai koridornya. Di mana setiap media dipegang setidaknya seorang dengan kompetensi wartawan utama.

“Kita ada UU dalam mengatur Pers, ada peraturan dewan pers. Peraturan dewan pers jelas sebuah media harus ada berbadan hukum,” pungkasnya mengakhiri.

Baca Juga: Polresta Banjarmasin Gelar Rapat Koordinasi Jelang Nataru

Baca Juga: Pembunuhan Sadis di Tatakan Tapin: Tebas Leher Kacung Lalu Kabur

Baca Juga: Barabai Expo Meriahkan Rangkaian Harjad HST

Baca Juga: Nataru 2020, Basarnas Banjarmasin Fokus Objek Vital Nasional dan Wisata

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

Tersengat Listrik

Kalsel

Tersetrum, Petugas PLN di Kandangan Nyangkut di Tiang Listrik
apahabar.com

Kalsel

Ponpes Nurul Muhibbin Mulai Aktif, H Muhidin Turut Saksikan Pemeriksaan Kesehatan
Covid-19

Kalsel

Pandemi Belum Usai, 6 Warga Kotabaru Kembali Positif Covid-19
apahabar.com

Kalsel

Ini Pelayanan Ramadan PDAM Balangan 

Kalsel

Sempat Siapkan Keris untuk Melawan, Dua Buruh Pengedar Sabu Diringkus Polda Kalsel
apahabar.com

Kalsel

Penyerangan di Polsek Daha, Polisi Temukan Id Card ISIS
Rifqinizamy

Kalsel

Termasuk Jalan Utama Hulu Sungai, Rifqinizamy Pastikan Infrastruktur di Kalsel Terus Diperhatikan Pemerintah
Iduladha

Kalsel

WAJIB TAHU! Panduan Lengkap Pelaksanaan Iduladha 1442 H di Kalsel
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com