ga('send', 'pageview');
Breaking News! Kabar Duka, Kadisdik Banjar Maidi Armansyah Meninggal Dunia Sebelum Wafat, Kondisi Wali Kota Banjarbaru Naik Turun Geger Mayat Mengapung di Laut Tanbu, Polisi Sulit Identifikasi Jelang Magrib, Api Gegerkan Blok Ikan Pasar Kandangan Peringatan 100 Hari Guru Zuhdi: Makam Ditutup, Streaming Jadi Andalan




Home Nasional

Sabtu, 7 Desember 2019 - 19:31 WIB

Dukung Inpres Jokowi, Hipmi Minta Menteri Tak Seenaknya Buat Regulasi Baru

Redaksi - apahabar.com

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Mardani H.Maming. Foto-Istimewa

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Mardani H.Maming. Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H.Maming (MHM) tegas mendukung langkah itu.

Meski demikian, MHM meminta agar tak ada lagi Kementerian yang seenaknya membuat regulasi-regulasi baru yang menghambat kecepatan tumbuhnya dunia usaha.

“Kami tentunya di Hipmi senang sekali dengan Inpres ini. Kami akan bantu pemerintah sosialisasikan,” ujar MHM, Sabtu (07/12).

Dalam inpres itu, Jokowi bertekad mempercepat pertumbuhan investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penyediaan lapangan kerja.

Inpres, ditujukan Jokowi kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Sekretaris Kabinet; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; dan para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.

Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jokowi menginstruksikan untuk mengoordinasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan peringkat “Ease of Doing Business”; melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan berusaha.

Kepala BKPM juga diminta memberikan fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan oleh Kementerian/Lembaga; menyampaikan rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Menteri/Kepala Lembaga; dan memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi.

Baca juga :  Tangkal Hoaks, Polri dan JMSI Sepakat Lanjutkan Kerja Sama Literasi

MHM sendiri mengimbau agar semua kementerian dan lembaga legawa sebagian kewenangannya diambil oleh Presiden dan diserahkan kepada BKPM.

“Kementerian dan Lembaga harus legowo, sebab ini Instruksi Presiden. Dan Presiden tidak asal memberi Instruksi. Tentu ada alasan yang jelas. Selama dengan berserakannya perizinan di mana-mana malah membuat investor dan dunia usaha kesulitan memulai usahanya. Kita makin kalah cepat dari negara-negara lain,” ujar mantan bupati Tanah Bumbu dua periode itu.

MHM mengingatkan agar setelah Inpres ini terbit, kementerian lain tak ada lagi seenaknya mengeluarkan regulasi-regulasi baru bermunculan.

“Yang akhirnya ujungnya manifestasi baru dari perizinan di berbagai kementerian. Jangan ada lagi ‘kreatifitas-kreatifitas’ di kementerian dan lembaga yang membuat pengusaha menjadi tersandra ulang dengan ketidakpastian. Sudahlah! Praktik-praktik begitu sudah ketinggalan zaman,” papar MHM.

Baca juga :  Termasuk dari Kalsel, Jokowi Kukuhkan 8 Anggota Paskibraka Nasional 2020

Sebagaimana diketahui, kepada Menteri/Kepala Lembaga, Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Mereka diminta mengidentifikasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat kemudahan berusaha dan investasi di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya, mengurangi jumlah, penyederhanaan prosedur dan persyaratan, serta percepatan penerbitan perizinan berusaha, melalui perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha di masing-masing Kementerian/Lembaga.

MHM mengatakan Indonesia saat ini harus memperbaiki kemudahan berusaha.

Sebagaimana diketahui peringkat EODB Indonesia sempat membaik. Semula peringkat EODB Indonesia berada di peringkat 129 dari 190 negara.

Kemudian, naik berada di peringkat ke-73 pada 2018. Lalu stagnan diposisi tersebut pada 2019. (*)

Baca Juga: Ketua TMP Kalsel M. Syarifuddin: Generasi Milenial Jangan Cuma Jadi Objek Politik

Baca Juga: Sosialisasi Empat Pilar, Syafruddin H Maming: Milenial Mesti Membumikan Pancasila di Kalsel

Editor: Fariz Fadhillah

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Polri Tetapkan 5 Tersangka Kerusuhan Wamena
apahabar.com

Nasional

Ikut Rapid Test, Pria Ini Positif Hamil
apahabar.com

Nasional

Dewan Pers Segara Temui Kapolri Bahas Kekerasan Terhadap Wartawan
apahabar.com

Nasional

Uji Materi Perppu Penanganan Covid-19 Disidangkan Hari ini
apahabar.com

Nasional

Prof Australia Protes Keras Tim Hukum Prabowo: Saya Tak Bilang Jokowi Otoriter
apahabar.com

Nasional

Diduga untuk Pesta Akhir Tahun, Sabu 5 Kg Gagal Edar di Kalsel
apahabar.com

Nasional

Indonesia Persiapkan Labuan Bajo untuk Pertemuan G20, Presiden: Pekerjaan Besar
apahabar.com

Nasional

Jokowi Wacanakan Bangun Tol Hubungkan Kalsel dan Ibu Kota Negara
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com