Tabrakan Horor di Teweh, Pemotor Meninggal di Tempat Banjarmasin Zona Merah, Pasien Corona Mestinya Dirujuk ke RS BREAKING NEWS! Update Covid-19 di Kalsel, 1 PDP Meninggal Dunia Update 3 April: 2 Kecamatan di Banjarmasin Paling Rentan Covid-19 Jumatan Libur, Hanya Satu Masjid yang Ramai di Kotabaru




Home Nasional

Senin, 2 Desember 2019 - 09:51 WIB

Haedar Nashir: Diharap Pemerintah Tak Berlebihan Mengatur Majelis Taklim

rzky p - Apahabar.com

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto-Menara62

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto-Menara62

apahabar.com, YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap pemerintah tidak terlalu jauh mengatur kegiatan keagamaan seperti majelis taklim melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

“Kalau serba diatur pemerintah secara detail atau berlebihan nanti aktivitas sosial lainnya seperti gotong royong dan aktivitas sosial di masyarakat luas maupun kegiatan keagamaan lainnya harus diatur pula seperti itu, tidak boleh ada diskriminasi khusus pada kegiatan keagamaan di lingkungan umat Islam seperti majelis taklim,” kata Haedar Nashir melalui keterangan tertulis di Yogyakarta, Minggu (01/12).

Menurut Haedar, kegiatan keagamaan di ranah umat seperti Majelis Taklim justru dapat menghidupkan spirit keislaman yang tinggi dan sangat positif untuk menanamkan, memahamkan, dan mengamalkan Islam dengan baik dan benar.

“Soal perbedaan paham dan pandangan sejak dulu sering terjadi, yang paling penting kembangkan dialog agar masing-masing tidak ekstrem (ghuluw) dalam beragama dan tidak menimbulkan konflik keagamaan sesama umat beragama,” kata dia.

Haedar melanjutkan, jika ada aktivitas yang menyimpang dapat dilakukan dengan pendekatan hukum dan ketertiban sosial yang berlaku, tidak perlu dengan aturan yang terlalu jauh dan bersifat generalisasi.

Ia khawatir PMA Majelis Taklim menjadi alat mengatur dan melarang majelis-majelis taklim yang tidak sepaham dengan aparat atau pejabat Kementerian Agama dalam hal ini KUA setempat, sehingga menjadi instrumen untuk kepentingan golongan atau mazhab agama yang menyatu atau dominan dalam instansi pemerintah tersebut.

Baca juga :  China Percaya Kemitraannya dengan Indonesia Tak Terganggu Wabah Virus Corona

“Jika hal itu terjadi dimungkinkan akan memunculkan konflik kepentingan dan gesekan paham keagamaan yang melibatkan otoritas negara atau institusi pemerintah. Semuanya perlu keseksamaan dan kearifan,” kata Haedar.

Dalam hal usaha mencegah radikalisme atau ekstrimisme sebenarnya ketentuan perundangan yang ada sudah lebih dari cukup, jangan terlalu jauh mengatur aktivitas umat beragama.

“Kita sungguh tidak setuju dan menolak segala bentuk radikalisme yang mengarah pada ekstrimisme dan membenarkan kekerasan atas nama apapun dan oleh siapapun. Namun semuanya perlu dasar pemikiran, rujukan, cakupan, dan langkah tentang radikalisme yang objektif, komprehensif, serta tidak parsial dan diskriminatif,” kata Haedar.

Haedar juga berpesan agar para pejabat publik jangan mudah mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada stigma atas kasus terbatas untuk digeneralisasi. Karenanya perlu dilakukan dialog dengan semua komponen bangsa demi kepentingan ke depan dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang lebih baik.

“Lagi pula jangan menggeneralisasi dan menjadikan umat Islam sebagai sasaran deradikalisasi secara sepihak, diskriminasi, dan dengan aturan yang monolitik seolah umat mayoritas ini menjadi sumber radikalisme dan ekstrimisme,” kata Haedar.

Baca juga :  Haul Surgi Mufti ke-93, Jemaah Makin Membludak

Indonesia setelah reformasi sudah masuk era demokrasi, maka jangan dibawa lagi ke masa lalu yang serba diatur berlebihan, apalagi pengaturannya secara sepihak dan cenderung diskriminatif.

“Tentu di era kebebasan ini semua pihak jangan pula menyalahgunakan demokrasi untuk segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum, agama, moral, dan ketertiban sosial. Termasuk jangan mengembangkan paham dan ideologi apapun yang ekstrem, intoleran, dan membenarkan kebencian, permusuhan, kekerasan, serta bertentangan dengan konstitusi dasar, ideologi, dan hukum negara yang sah di Republik Indonesia,” kata Haedar.

Semuanya, kata dia, harus merujuk pada nilai dasar Pancasila serta berbasis nilai utama agama dan kebudayaan luhur bangsa yang membawa kedamaian, ketertiban, kemaslahatan, dan kemajuan hidup bersama.

“Majelis Taklim maupun aktivitas keagamaan lainnya tentu harus tetap dalam spirit keislaman yang mendamaikan, mencerdaskan, memajukan, dan mencerahkan kehidupan sehingga menjadi wahana dakwah yang rahmatan lilalamin,” tandas Haedar.

Baca Juga: Jangan Khawatirkan Majelis Taklim

Baca Juga: Majelis Taklim Ahbabul Mustafa, Mempersatukan Umat di Perdesaan Kotabaru

Sumber: Antara
Editor: Aprianoor

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Indonesia Persiapkan Labuan Bajo untuk Pertemuan G20, Presiden: Pekerjaan Besar
apahabar.com

Nasional

Diduga Terlibat Terorisme, Densus Tangkap Polwan di Polda Malut
apahabar.com

Nasional

Dian Pramana Putra Meninggal Karena Kanker Darah
apahabar.com

Nasional

Pasca Wiranto Ditusuk, Polisi Tangkap 26 Tersangka Teroris
apahabar.com

Nasional

Broadcast Ahok Jadi Ketua Tim Ibu Kota Baru Ditepis Pihak Istana
apahabar.com

Nasional

25 Terduga Teroris yang Diamankan di Palangkaraya dan Gumas Jaringan Uzla
apahabar.com

Nasional

Bupati Jepara Resmi Jadi Tersangka
apahabar.com

Nasional

Viral Bayi Jokowi Amin, Sempat Lemah Setelah Lahir