apahabar.com
Hj Noormiliyani AS bersama jajaran Pemkab Barito Kuala yang sudah bersama selama dua tahun terakhir. Foto-Humpro Setda Batola

apahabar.com, MARABAHAN – Tinggal hitungan jam, kalender 2019 segera digantikan penanggalan baru. Tapi sebelum ditinggalkan, 2019 menjadi catatan tersendiri untuk Hj Noormiliyani AS selama menjabat Bupati Barito Kuala.

Tepat 4 November 2019, Noormiliyani sudah dua tahun memimpin Batola. Berpasangan dengan Rahmadian Noor sebagai wakil bupati, wanita 60 tahun ini menggantikan sang suami sekaligus bupati dua periode Hasanuddin Murad.

Sebagai wanita pertama yang menjadi bupati di Kalimantan Selatan, tak sedikit kesangsian mengiringi langkah Noormiliyani. Tetapi kesangsian itu dijawab dengan perampungan sejumlah program kerja.

Dalam visi misi menata kota membangun desa, Noormiliyani begitu membanggakan pelaksanaan Bedah Kampung Terintegrasi (BDT) yang menyasar 19 desa tertinggal.

Dimulai sejak 2019, 3 desa sudah dijamah BDT. Mulai dari Desa Banitan, Bahandang, hingga Sungai Telan Besar.

“BDT bukan program biasa, karena semua stakeholder dilibatkan. Mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), 10 SKPD teknis, hingga kecamatan dan desa,” papar Noormiliyani, Senin (30/12).

“Hasilnya dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Desa (IPD). Seperti nilai kondisi infrastruktur Banitan yang hanya bisa dijangkau transportasi air. Dari sebelumnya 35,81 meningkat menjadi 37,37,” sambungnya.

Tak cuma perbaikan infrastruktur seperti rehabilitasi rumah tak layak huni, jalan, jembatan atau bangunan sekolah, sumber daya manusia juga menjadi sasaran BDT.

Di antaranya melalui pelatihan pengolahan kerupuk udang, pelatihan tata rias kecantikan, bantuan ternak, hingga Kejar Paket B dan C.

“Ditargetkan hingga 2022 atau akhir masa jabatan kami, 16 desa sudah merasakan manfaat BDT. Diharapkan tak tersisa lagi desa tertinggal, karena semua desa sudah menjadi desa berkembang,” yakin Noormiliyani.

Menggunakan formasi yang sudah disusun sedemikian rupa, 6 desa mendapat giliran menerima BDT. Mulai dari Desa Tamba Jaya, Rantau Bamban, Muara Pulau, Patih Muhur Lama, Tabatan Baru dan Balukung.

Demi merealisasikan program itu, belanja daerah Batola dalam APBD 2020 bertambah menjadi Rp1,36 triliun atau naik 26,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran tersebut menghasilkan defisit Rp14,1 miliar, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batola cuma Rp71,8 miliar, dana perimbangan Rp975 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah Rp304 miliar.

Lantas untuk menutupi defisit, Batola berharap dari pembiayaan penerimaan daerah sebesar Rp35,1 miliar.

Kenaikan anggaran juga disebabkan penganggaran dana untuk peminjaman tanpa bunga, terutama pembelian pupuk bersubsidi dan penyertaan modal daerah.

Selain mengejar target BDT, Noormiliyani juga berusaha menyelesaikan pembuatan ruas jalan Kuripan Tabukan Bakumpai Marabahan (Kutabamara) sejauh 59 kilometer.

Hingga akhir 2019, sudah diselesaikan pekerjaan sepanjang 16 kilometer. Ditambah hasil pekerjaan setahun sebelumnya sepanjang 17,7 kilometer, panjang ruas Kutabamara sudah sejauh 33,7 kilometer.

Dari 33,7 kilometer tersebut, 2,9 kilometer di antaranya membuka jalan baru yang menghubungkan Balukung dengan Teluk Dusun di Kuripan.

“Memang baru 11,2 kilometer yang sudah diaspal. Sedangkan sebagian besar lain masih berupa pengerasan. Biar bupati selanjutnya yang menyelesaikan pengaspalan,” tukas Noormiliyani.

Disamping kembali mengerjakan Kutabamara sepanjang 2020, Noormiliyani juga memulai progres menata kota lewat beberapa sentuhan di Marabahan.

“Dimulai 2020 hingga dua tahun mendatang, penataan kota ditandai dengan mengubah Bundaran Rumpiang, pembuatan gerbang selamat datang, dan jalan koridor dari Rumpian ke Marabahan,” beber Noormiliyani.

“Termasuk dalam target jangka pendek tersebut adalah penataan kawasan Simpang Empat Marabahan, pembangunan area kuliner di Siring Marabahan dan Jejankit Ecopark,” sambungnya.

Untuk menutup 2019, Batola juga memperoleh sejumlah penghargaan seperti penerapan SRG dari Menteri Perdagangan, kemudian kabupaten peduli HAM oleh Menteri Hukum dan HAM.

Penghargaan lain berupa proklim dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta kepatuhan dari Ombudsman RI.

Sementara dari Gubernur Kalsel, Batola menjadi kabupaten peringkat pertama dalam mengelola DAK fisik dan Dana Desa, plus penghargaan penanggulangan bencana.

apahabar.com
Rehabilitasi saluran sekunder di Desa Banitan yang terangkai dalam Bedah Kampung Terintegrasi. Foto-Istimewa

Baca Juga: Selalu Jaga Suami, Pesan Bupati Batola Dalam HUT DWP

Baca Juga: Puluhan Warga Batola Sudah Dijamah Bedah Rumah

Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Aprianoor