Siap-Siap, Ditlantas Polda Kalsel Bakal Uji Coba Tilang Elektronik Usai Banjir Siapkan Hunian Layak, Polda Kalteng Bangun Rusun Bagi Anggota BPPTKG: Volume Kubah Lava Merapi Masih Tergolong Kecil Sedikit Surut, Puluhan Rumah di Martapura Masih Terendam Banjir Tahap 3, Belasan Koli Vaksin Covid-19 Tiba di Kalsel

Masyarakat NTT Tuntut Australia 15 Miliar Dolar AS atas Peristiwa 10 Tahun Silam

- Apahabar.com Minggu, 29 Desember 2019 - 12:16 WIB

Masyarakat NTT Tuntut Australia 15 Miliar Dolar AS atas Peristiwa 10 Tahun Silam

Pencemaran laut pasca anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor meledak pada 21 Agustus 2009. Foto-Antara

apahabar.com, KUPANG – Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjuk pengacara ternama asal London untuk menuntut Australia. Tuntutan ini dilakukan atas peristiwa meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor 10 tahun silam.

Akibat ledakan itu, tak sedikit jadi korban pencemaran minyak mentah ke laut NTT. Lantas, mereka pun mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah Federal Australia di PBB sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat.

“Kami telah menunjuk seorang pengacara ternama Monica Feria-Tinta yang berdomisili di London untuk segera melaksanakan tuntutan tersebut, termasuk di dalamnya kerugian sosial ekonomi masyarakat sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat,” kata Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara, Ferdi Tanoni, di Kupang, Minggu (29/12).

Tanoni menjelaskan pengajuan tuntuntan ganti rugi itu telah disampaikan rakyat korban pencemaran. Antara lain termasuk di dalamnya petani rumput laut, nelayan dan masyarakat NTT yang menyebar di 13 kabupaten/kota pada 5 Desember 2019.

Dia menegaskan angka tuntutan ganti rugi tersebut tidak terlalu berlebihan. Sebab, berdasarkan pada hitungan kerugian sosial ekonomi yang kredibel dan akuntabel yang dilakukan oleh Prof Mukhtasor dari ITS Surabaya.

Tanoni menambahkan hari ini, tepatnya 10 tahun 4 bulan yang lalu, wilayah perairan Indonesia di Laut Timor. Sebagian besar tercemar minyak mentah bercampur zat kimia timah hitam dan bubuk kimia dispresant. Itu semua akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor saat itu.

Tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 21 Agustus 2009 itu, kemudian “membunuh” lebih dari 100.000 mata pencaharian warga NTT. Terutama para petani rumput laut, para nelayan, serta berbagai penyakit aneh yang menyerang masyarakat pesisir sampai membawa kematian.

Selain itu, kata Tanoni, hancurnya puluhan ribu hektare terumbu karang di wilayah perairan Laut Timor yang belum dihitung besar kerugiannya. “Jadi tuntutan ganti rugi sebesar 15 miliar dolar AS itu tidak terlalu berlebihan,” katanya menegaskan.

Dalam pesan akhir tahunnya, Tanoni mengatakan “Dimanakah letak rasa peri kemanusiaan bangsa Australia terhadap ratusan ribu rakyat Indonesia di NTT yang telah membawa mereka pada kematian?”

Tanoni menambahkan Australia bicara dan promosikan kerja sama ekonominya IA-CEPA, dan apakah ada untungnya bagi Indonesia dengan membuat sebuah kesepakatan kerja sama ekonomi yang di dalamnya terdapat penderitaan rakyat Indonesia yang maha dahsyat ini?

“Atas nama rakyat korban, kami meminta Jakarta untuk segera menghentikan perlakuan biadab dari Canberra, dan hentikan ratifikasi IA-CEPA serta membatalkan seluruh perjanjian RI-Australia di Laut Timor serta gunakan ‘Median Line’ sebagai garis batas yang baru dan permanen karena ini menyangkut harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia,” tambah Tanoni.

Tanoni mengakui bahwa Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, telah menerbitkan surat tugas kepada lima orang sebagai Gugus Tugas Montara pada Agustus 2017 dan kemudian disempurnakan lagi setahun kemudian pada Agustus 2018.

“Tindakan yang dilakukan Pak Luhut, saya rasa sudah sangat tepat,” kata mantan agen Imigrasi Australia itu dan menambahkan bahwa kasus Montara ini sebenarnya gampang saja diurai proses penyelesaiannya.

“Jika semua elemen bangsa ini memberikan penekanan dengan sepenuh hati kepada Pemerintah Australia untuk bertanggung jawab, saya yakin urusan ini sudah lama selesai. Canberra merupakan pihak yang sangat bertanggungjawab atas kasus ini,” kata Tanoni menegaskan.

Baca Juga:  Catatan Akhir Tahun 2019 PWI: Tegakkan Independensi dan Profesionalisme Pers

Baca Juga: F-PPP: Pengungkapan Pelaku Penyiraman Air Keras Jawab Keraguan

Sumber: Antara
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin

Editor: aji - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Ingat!!! Peserta Tes CPNS Jangan Bawa ‘Jimat’
apahabar.com

Nasional

Terbongkar, Modus WNI Lakukan Ratusan Kali Perkosaan di Inggris
Banjir Kalsel

Nasional

Nih! Hasil Penelusuran Bareskrim Soal Biang Kerok Banjir Kalsel
apahabar.com

Nasional

Jumlah Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Turun, Simak Rinciannya

Nasional

HUT ke-70 Ikatan Dokter Indonesia, Simak Pesan MKKI
apahabar.com

Nasional

Kominfo Bantah Blokir Media Sosial Pascabentrok Aksi Massa Tolak RUU Ciptaker
apahabar.com

Nasional

Jokowi Diminta Rangkul Semua Komponen Bangsa
apahabar.com

Nasional

HIV/AIDS Papua Barat Kian Menyedihkan, Gubernur: Ayo Periksa
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com