apahabar.com
FGD Rantai Nilai Karet Berkelanjutan, di Hotel Grand Dafam Q Banjarbaru. Foto- apahabar.com/Musnita Sari

apahabar.com, BANJARBARU – Permasalahan Karet masih menjadi perhatian utama pemerintah sebagai upaya mengembangkan industri perkebunan di Indonesia.

Sebagai Negara penghasil karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand, pada tahun 2018 produksi karet Indonesia mencapai 3,7 juta ton dengan luas lahan 3,6 juta ha (84% milik petani) serta volume ekspor karet mencapai 2811,95 juta ton dengan nilai ekspor US$ 3,949.21 juta.

“Komoditi andalan ini menjadi sumber penerima devisa negara yang cukup penting selama dekade terakhir ini,” ungkap Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dedi Junaedi dalam sambutannya di acara FGD Rantai Nilai Karet Berkelanjutan, di Hotel Grand Dafam Q Banjarbaru, tadi malam.

Dibandingkan dengan negara-negara kompetitor penghasil karet yang lain, Indonesia memiliki level produktivitas per hektar yang rendah. Hal ini kata Dedi, disebabkan oleh fakta bahwa usia pohon-pohon karet di Indonesia umumnya sudah tua dikombinasikan dengan kemampuan investasi yang rendah dari para petani kecil, sehingga mengurangi hasil panen.

Sementara Thailand memproduksi 1.800 kilogram (kg) karet per hektar per tahun, Indonesia hanya berhasil memproduksi 1.080 kg/ha. Baik Vietnam (1.720 kg/ha) maupun Malaysia (1.510 kg/ha) memiliki produktivitas karet yang lebih tinggi.

“Rendahnya produktivitas karet menyebabkan daya saing karet kita lemah,” bebernya.

Untuk itu Direktorat Jenderal Perkebunan meluncurkan program penyediaan Benih Unggul Perkebunan 500 juta batang (BUN 500). Pada periode 2019-2024 mendatang, akan dibangun logistik benih pada 10 komoditi strategis, termasuk karet.

Kegiatan utama program BUN 500 sendiri, yaitu membangun Nursery dan kebun sumber benih modern di kawasan/klaster pengembangan perkebunan.

Kemudian, pembagian secara gratis benih perkebunan produktivitas tinggi kepada petani atau perkebunan rakyat. Selanjutnya, penyediaan SDM perbenihan dan terakhir pembangunan desa mandiri benih.

Ditjen Perkebunan telah mengidentifikasi luasan kebun karet Indonesia seluas +- 3.7 juta Ha, di mana potensi peremajaan karet seluas +- 500 ribu Ha.

Kebutuhan benih untuk itu adalah 282,31 juta benih dan program BUN 500 akan memberikan bantuan benih sebesar 142,56 juta benih atau 51.3% dari kebutuhan benih untuk peremajaan selama 5 tahun.

“Program BUN 500 ini menargetkan peningkatan produktivitas hingga 3 kali lipat dengan menyediakan benih bermutu, berkualitas, dan bersertifikat,” ujarnya.

Melalui BUN 500 selama 5 tahun, hingga tanaman berproduksi. Kementan menargetkan nilai produksi Rp 274,9 triliun. Bahkan hingga produk olahan, nilai produksi BUN 500 berpotensi mencapai lebih dari Rp 1.180 triliun.

“Dengan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja diproyeksi lebih dari 9,5 juta orang atau meningkat 40% dari total tenaga kerja perkebunan saat ini,” tuturnya.

Secara beriringinan, program strategis bidang perkebunan BUN 500 akan diikuti dengan hilirisasi agar produk perkebunan memiliki nilai tambah lebih.

Sehingga akan meningkatkan pendapatan petani, begitu juga dengan pengembangan korporasi petani, di mana petani terlibat dan memiliki saham atau kepemilikan atas industri pertanian yang digelutinya.

Sesuai dengan tema FGD kali ini, Ditjen Perkebunan akan mendorong usaha perkebunan dalam bentuk korporasi petani. Penggiatan program korporasi petani oleh Kementan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo yang meminta jajaran pemerintah untuk fokus tingkatkan kesejahteraan petani.

“Salah satu ide yang dicetuskan Presiden Jokowi adalah mengubah pola kerja petani menjadi lebih lebih modern melalui konsep ‘Korporasi petani’,” sebut dia.

Presiden menyebutkan Korporasi Petani sebagai sebuah upaya membuat kelompok petani dalam jumlah besar dan membekali kelompok petani tersebut dengan manajemen, aplikasi, serta cara produksi dan pengolahan yang modern.

“Dengan penguatan dari hulu ke hilir, petani diharapkan akan mendapatkan keuntungan lebih besar,” kata dia.

Bentuk korporasi petani karet bisa dimulai dari Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR atau biasa disebut dengan UPPB. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing bokar, upaya yang telah dilakukan adalah penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No.38 tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar).

“Peraturan tersebut sudah berjalan hampir sepuluh tahun dan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kualitas bokar,” jelasnya

Pemasaran bokar memiliki dua pola, yaitu kemitraan (dikembangkan di wilayah Kalimantan) dan lelang (dikembangkan di wilayah Sumatera). Adanya selisih harga karet petani yang tergabung dalam UPPB dengan petani Non UPPB menjadi suatu insentif/reward bagi petani karet.

“Selain itu, peran UPPB juga dapat memotong rantai pasar, di mana petani yang tergabung dalam UPPB dapat langsung menjual karet kepada pembeli/perusahaan tanpa melalui tengkulak atau tauke,” ungkapnya

Tercatat hingga tahun 2019 telah terbentuk 443 UPPB di 10 provinsi. Di mana 322 UPPB diantaranya telah teregistrasi.

“Meskipun total UPPB yang terbentuk sudah cukup banyak. Bahkan, beberapa, sudah ada yang melakukan pengolahan lebih lanjut dalam bentuk asap cair seperti yang dilakukan oleh Asosiasi UPPB di Kabupaten Banjar Kalsel,” pungkasnya.

Inovasi ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi UPPB sekitar, khususnya di Kalsel, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah karet berkelanjutan.

“Kami mengapresiasi kepada Gubernur Kalsel melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan yang telah membina UPPB hingga menjadi salah satu model nasional,” tutupnya.

Baca Juga: Sumber Penyumbang Devisa, Disbunnak Harap Karet Jadi Penyokong Pembangunan Kalsel

Baca Juga: Industri Manufaktur Kalsel per Quarter Tumbuh Positif di Triwulan III 2019

Reporter: Musnita Sari
Editor: Syarif