Tagihan Listrik di Kalsel-Teng Membengkak? PLN Ungkap Penyebabnya Jumatan Perdana di Banjar, 4 Masjid Dijaga Ketat TNI-Polri PSBB Berakhir, Duta Mall Segera Buka Bioskop dan Amazon? Jadi Contoh, Jemaah Masjid Miftahul Ihsan Malah Tak Disiplin Keseringan di Lapangan, Dua ASN di Banjarmasin Positif Covid-19




Home Kaltara

Senin, 30 Desember 2019 - 05:30 WIB

Wali Kota Tarakan Terbitkan Edaran Pembatasan Pembelian BBM

nazmudin - Apahabar.com

Ilustrasi SPBU. Foto-tribunnews/Herudin

Ilustrasi SPBU. Foto-tribunnews/Herudin

apahabar.com, TARAKAN – Wali Kota Tarakan, Khairul menerbitkan surat edaran nomor : 510/786/DISDAGKOP-UKM tentang Pembatasan Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Jumat (27/12).

Surat edaran ini ditujukan kepada pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tarakan dan seluruh masyarakat pengguna BBM.

Surat edaran tersebut menjelaskan bahwa kendaraan roda 4 pembelian BBM jenis solar maksimal Rp150 ribu per hari. Sedangkan kendaraan roda 6 untuk pembelian solar maksimal Rp250 ribu per hari.

Sedangkan untuk BBM jenis premium, kendaraan roda 2 dan roda 3 maksimal pembelian Rp30 ribu per hari dan kendaraan roda 4 maksimal pembelian Rp150 ribu per hari.

Baca juga :  Stok Aman, Pertamina Perketat BBM dan LPG Subsidi di Kalimantan

“Untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pembelian berulang-ulang, mengurangi antrean di SPBU dan menjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan keamanan Kota Tarakan sehingga dilakukan pembatasan pembelian BBM tersebut,” kata Khairul.

Dalam surat edaran terus dinyatakan bahwa pembelian tidak dibenarkan berulang-ulang dalam sehari. Pemilik SPBU diimbau agar tidak melayani masyarakat yang melakukan pengisian dengan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi atau menambah kapasitas tangki kendaraan.

Baca juga :  Empat Titik Api Terdeteksi di Kaltara

Masyarakat dihimbau agar tidak membeli BBM menggunakan jerigen atau lainnya, kecuali untuk usaha pertanian, perikanan, genset rumah sakit tipe c dan d, panti asuhan dan panti jompo berhak mendapatkan solar subsidi dengan rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.

“Pelanggaran terhadap ketentuan angka l sampai dengan angka 5 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Baca Juga: 2020, Pertamina Targetkan Transaksi di SPBU Gunakan Non Tunai

Baca Juga: Terungkap Motif Duel Maut di SPBU Liang Anggang

Sumber: Antara
Editor: Aprianoor

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kaltara

Terbaik I Nasional, Kaltara Berpeluang Terima Dana Insentif Pusat
apahabar.com

Kaltara

Penumpang Mudik di Kaltara Diprediksi Naik tapi Tak Signifikan

Kaltara

Ribuan Rumah Warga Tak Mampu di Kaltara Bakal Direhab
apahabar.com

Kaltara

Simdali, Siasat Kaltara Atasi 4 Persoalan Distribusi BBM dan LPG
apahabar.com

Kaltara

Korsupgah Korupsi Meningkat, Kaltara Peringkat 2 Nasional
apahabar.com

Kaltara

Keluarga Mahasiswa asal Kaltara: Terima Kasih Pak Jokowi
apahabar.com

Kaltara

Kaltara Usul Dana Rp 3,84 Triliun untuk 11 Program Prioritas
apahabar.com

Kaltara

Penerbangan Subsidi: Rute ke Nunukan dan Malinau Bakal Dibuka