Kampung Ambon Digerebek Lagi! Pistol-Narkoba hingga Pesawat Nirawak Diamankan Penumpang Kapal Feri Kotabaru-Batulicin Menyusut 60 Persen Rayakan HUT ke-60, Bank Bjb Gelar Promo di Ratusan Merchant Duh, Keripik Singkong Tanpa Label Usang Dijual Bebas di Banjarmasin Pj Gubernur Kalsel: Larangan Mudik Berlaku Lintas Provinsi dan Kabupaten

Cegah Perkawinan Anak, Kemen PPPA Gandeng 20 Provinsi Termasuk Kalsel

- Apahabar.com Jumat, 31 Januari 2020 - 21:22 WIB

Cegah Perkawinan Anak, Kemen PPPA Gandeng 20 Provinsi Termasuk Kalsel

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak oleh 20 Provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi dan di atas angka rata-rata nasional, termasuk Kalsel, Jumat (31/1). Foto-Istimewa

apahabar.com, JAKARTA – Praktik perkawinan anak di Indonesia kian menguatirkan. Di ASEAN, Indonesia urutan ke-2 untuk perkawinan anak.

Itu sebabnya Presiden Joko Widodo mengamanahkan lima isu prioritas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), di antaranya adalah pencegahan perkawinan anak.

Baca Juga:  Viral Perusakan ‘Musala’ di Minahasa, TNI Sebar Babinsa di Banjarmasin

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 menunjukan sekitar 11,2% perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah, melaksanakan pernikahan pada usia anak (di bawah 18 tahun), dan 20 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan yang lebih tinggi dari angka rata-rata nasional 11,2%, di antaranya Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Untuk mengejar target yang diberikan Presiden agar angka perkawinan anak turun menjadi 8,74% pada akhir 2024, Kemen PPPA merangkul seluruh pihak, utamanya pimpinan daerah untuk memperkuat Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA) melalui Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak oleh 20 Provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi dan di atas angka rata-rata nasional.

“Praktik perkawinan anak memiliki dampak jangka panjang terhadap anak, keluarga, masyarakat, dan generasi masa depan. Anak perempuan secara fisik belum siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko angka kematian ibu dan anak, komplikasi kehamilan, keguguran, dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Ketidaksiapan mental karena usia yang masih muda juga meningkatkan risiko perceraian dan pemberian pola asuh yang tidak tepat pada anak,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga dalam siaran pers yang diterima apahabar.com, Jumat (31/1).

Menteri Bintang Puspayoga berharap penandatanganan pakta integritas ini bukan sebatas komitmen di atas kertas.

“Dari sebuah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, pakar, dunia usaha, dan media untuk mencegah perkawinan anak, kami mengharapkan lahirnya sebuah implementasi yang ada di masyarakat untuk mencegah perkawinan anak. Mari kita bersinergi bersama untuk memperkuat GEBER PPA sehingga dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,” tegas Menteri Bintang.

Sementara itu, Asisten Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung, Syaiful Majid menjelaskan bahwa beberapa faktor yang banyak diajukan dalam dispensasi kawin di antaranya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang mengakibatkan anak hamil di luar nikah, anak telah hamil di luar nikah, putus sekolah, dan rendahnya ekonomi keluarga.

Dispensasi kawin sendiri masih menjadi polemik besar paska disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretaris Dinas PPPA Sulawesi Barat, Marintani Erna mengakui rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan pengaruh budaya, khususnya perjodohan menjadi faktor tingginya angka perkawinan anak di wilayahnya.
“Di pelosok daerah kami masih berlaku tradisi perjodohan. Perjodohan itu biasanya dilakukan saat anak masih berusia 12–13 tahun. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap dampak negatif perkawinan anak dan rendahnya penghasilan keluarga, sehingga mereka ingin melepas tanggung jawab mereka terhadap anak,” tutur Marintani.

Pekerjaan pemerintah juga semakin berat setelah di media sosial juga sering beredar gerakan ajakan untuk berani menikah pada usia muda dan usia anak.

Untuk merespons gerakan tersebut, Kemen PPPA telah meluncurkan Iklan Layanan Masyarakat “Pencegahan Perkawinan Anak” yang ditujukan untuk kaum milenial.

Deputi Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengatakan Pakta Integritas ini diharapkan dapat mendorong daerah dalam penetapan regulasi pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan perkawinan anak. (*)

Baca Juga: Polisi Jemput Paksa Nikita Mirzani

Editor: Fariz Fadhillah

Editor: Redaksi - Apahabar.com


Share :

Baca Juga

apahabar.com

Nasional

Banjir Jakarta, Beberapa Jalan Masih Tergenang
apahabar.com

Nasional

Ini Bocoran Kisi-Kisi Soal Tes CPNS 2019
apahabar.com

Nasional

Lewat Prasasti Digital, Jokowi Akhirnya Resmikan ‘Tol Langit’
Bjb

Nasional

Lawan Covid-19, Ribuan Pegawai, Pensiunan Bank Bjb hingga Masyarakat Divaksin
apahabar

Nasional

Prihatin dengan Kondisi Toleransi di Indonesia, Jokowi: Saya Sedih
apahabar.com

Nasional

Firli Bahuri Jalani Sidang Etik Dewas KPK
apahabar.com

Nasional

KKB Mulai, Kapolda Ingatkan Anggota Tak Bepergian Sendiri di Timika
apahabar.com

Nasional

Maluku Digoyang Gempa 5.0 Magnitude
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com