Ditangkap di Tabalong, Janda asal Ampah Kalteng Sudah Teler dari Amuntai Guru Danau Imbau Ulama Kalsel Tidak Berpolitik Praktis Puncak Pandemi, Berapa Limbah Infeksius Covid-19 di Kalsel? Amankan Pilgub Kalsel 2020, Polres Tapin Siapkan 258 Personel Akhir 2024, Agropolitan Anjir Pasar Batola Ditarget Berdaya Saing

Dewan Temukan Kejanggalan Pembangunan Jembatan Penghubung di Km 5

- Apahabar.com Selasa, 14 Januari 2020 - 21:40 WIB

Dewan Temukan Kejanggalan Pembangunan Jembatan Penghubung di Km 5

Jembatan penghubung yang ditemukan Komisi III telah menyalahi aturan pembangunan, di mana sesuai rekomendasi, bangunannya hanya dilaporkan selebar 4 meter. Foto-apahabar.com/ Ahya Firmansyah

apahabar.com, BANJARMASIN – Komisi III DPRD Banjarmasin melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Jalan A.Yani Km 5 Banjarmasin. Dari sidak itu, dewan menemukan dugaan pelanggaran ketentuan pembangunan jembatan penghubung tepatnya di seberang hotel Best Western.

“Dari laporan yang masuk ke kami dari Dinas PUPR, jembatan yang dibangun itu hanya lebar 4 meter. Ini jelas sudah menyalahi aturan, karena yang kita lihat di sini lebarnya jauh dari yang disampaikan ke kami, mencapai kurang lebih 20 meter, ” ujar Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, M Isnaini, kepada wartawan, Selasa (14/1).

Menurutnya, saat melihat langsung jembatan yang berdampingan dengan gedung eks PT Enseval (seberang Hotel Best Western) ternyata ukuran yang dibangun sangat jauh dari rekomendasi yang diberikan pihak Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Jadi ini sudah jelas menyalahi, kami akan segera meminta penjelasan dan koordinasi dengan PUPR untuk menindaklanjuti,” ungkapnya.

Dimungkinkan, tegas Isnaini, sanksi tegas diberikan kepada pihak pemilik bangunan jembatan tersebut. Bahkan mungkin sanksi pembongkaran jika ternyata dianggap tidak koopertif.

“Kita lihat nanti bagaimana hasilnya, yang pasti kami sudah melihat langsung dan menanggapi laporan yang masuk,” ungkapnya.

Sementara di lokasi yang sama, anggota Komisi III, Zainal Hakim menilai, selain ukuran jembatan yang sangat lebar. Konstruksi bangunan jembatan juga memakan badan sungai yang ada di bawahnya, sehingga dinilai menghambat arus air.

“Artinya arus air tidak lancar, ketinggiannya kurang dan mengganggu saluran air untuk pembuangan ini,” ucap Hakim.

Pihaknya juga menduga, proses pembangunan itu tidak mengantongi izin lengkap berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Karena dilokasi itu, meski masih terdapat dinding pembatas lokasi proyek, namun tidak tampak papan izin IMB yang dipasang.

“Bisa saja izin IMB tidak ada, karena tidak dipasang di depan. Sehingga pembangunannya hanya atas dasar rekomendasi ukuran yakni empat meter dari PUPR,” bebernya.

“Bila nanti didapat keterangan resmi dari pihak Pemkot Banjarmasin melalui instansi terkait yang menyatakan pelanggaran aturan, maka tindakan tegas dapat dilakukan dengan proses bongkar atau perintah untuk menyesuaikan aturan yang berlaku,” tandasnya.

Baca Juga: Selepas Bahas 3 Raperda Usulan Wali Kota, DPRD Banjarbaru Segera Bentuk Pansus

Baca Juga: Diundang Unsur Pimpinan DPRD Banjarmasin, Dishub Mangkir Lagi  

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Syarif

Editor: Redaksi - Apahabar.com

Share :

Baca Juga

apahabar.com

Kalsel

Terjaring Operasi Yustisi, Seorang Petani HSU Kedapatan Bawa Ratusan Obat Tanpa Merek
apahabar.com

Kalsel

PPDB Hari Pertama: Pendaftar di SMPN 1 Banjarmasin Membeludak
apahabar.com

Kalsel

Lepas Zona Merah, Ratusan Petugas Sisir THM di Banjarmasin
apahabar.com

Kalsel

Warga Binaan LP Perempuan Martapura Kebanjiran Orderan Masker

Kalsel

Wali Kota Banjarbaru dan Istrinya Positif Covid-19, Simak Pesannya
apahabar.com

Kalsel

Dandrem Resmikan 101 Cafe, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan
apahabar.com

Kalsel

Aksi Santriwati Diduga Mendapat Ancaman, Begini Klarifikasi Kuasa Hukum Terdakwa
apahabar.com

Kalsel

Disahkan DPRD, APBD Kalsel 2020 Rp6,9 Triliun
error: Dilarang copy paste artikel berita tanpa menyertakan link url : https://apahabar.com